BPBD-KP Papua Tengah Perkuat Kesiapsiagaan Hadapi Kekeringan dan Karhutla

NABIRE, TOMEI.ID | Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kebakaran dan Penyelamatan (BPBD-KP) memperkuat kesiapsiagaan menghadapi kondisi cuaca kering yang berpotensi meningkatkan risiko kekeringan, kebakaran hutan dan lahan (karhutla), kekurangan air bersih, gangguan kesehatan, hingga terganggunya aktivitas masyarakat.

Langkah tersebut dilakukan dengan memperkuat koordinasi lintas sektor, termasuk pemantauan kondisi cuaca, titik panas, potensi kebakaran, serta kesiapan penanganan apabila terjadi bencana di wilayah Papua Tengah, khususnya Kabupaten Nabire.

Sekretaris BPBD-KP Papua Tengah, Marthinus Rumbino, mengatakan koordinasi antarlembaga telah dilakukan sebagai langkah antisipasi sebelum dampak kondisi kering meluas.

Hal itu disampaikan Marthinus saat ditemui awak media di Posko Penanganan Kompleks Bandara Lama Nabire, Sabtu (22/8/2026).

“Kami sudah melakukan koordinasi bahkan sebelum fenomena ini terjadi. Dalam penanganan bencana, informasi mengenai kondisi cuaca sangat penting. Karena itu, kami terus membangun komunikasi dengan semua pihak,” ujar Marthinus.

Menurutnya, kondisi cuaca yang lebih kering dan berkurangnya curah hujan dapat meningkatkan kerentanan wilayah terhadap kekeringan dan karhutla.

Karena itu, kesiapsiagaan perlu dilakukan sejak dini agar potensi bencana tidak berkembang menjadi gangguan yang lebih luas.

Secara nasional, BMKG pada pertengahan Agustus 2026 melaporkan kondisi El Niño kuat masih memengaruhi dinamika atmosfer, sementara sebagian besar wilayah Indonesia berada dalam kondisi relatif kering. BMKG juga mencatat titik panas dengan tingkat kepercayaan tinggi masih terpantau, termasuk di wilayah Papua.

Kekeringan Berpotensi Tekan Pangan dan Air Bersih

Marthinus mengatakan dampak kekeringan tidak hanya berkaitan dengan berkurangnya ketersediaan air bersih, tetapi juga dapat memengaruhi sektor pertanian apabila berlangsung dalam waktu panjang.

Menurutnya, berkurangnya ketersediaan air dapat mengganggu pertumbuhan tanaman dan berpotensi menurunkan hasil produksi pangan masyarakat.

“Kekeringan pertama-tama berdampak pada ketersediaan air. Kemudian bisa menyebabkan kekurangan pangan karena tanaman mengalami gagal panen. Kalau produksi pangan menurun dan pasokan dari luar daerah meningkat, tentu akan berpengaruh terhadap harga dan inflasi,” jelasnya.

Karena itu, kesiapsiagaan menghadapi kondisi kering tidak hanya menjadi urusan penanggulangan bencana, tetapi juga berkaitan dengan ketahanan pangan, kesehatan masyarakat, serta stabilitas aktivitas ekonomi. BMKG sendiri mengingatkan bahwa kondisi kemarau dan El Niño perlu diantisipasi melalui pengelolaan ketersediaan air dan penyesuaian kegiatan di sektor yang terdampak.

Karhutla Ancam Kesehatan hingga Penerbangan

Selain kekeringan, BPBD-KP Papua Tengah memberi perhatian terhadap potensi karhutla yang dapat meningkat ketika vegetasi dan bahan mudah terbakar mengalami kekeringan.

Marthinus mengatakan dampak karhutla dapat meluas ke berbagai sektor, mulai dari kualitas udara dan kesehatan masyarakat hingga aktivitas transportasi.

“Karhutla bukan hanya persoalan hutan dan lahan. Dampaknya bisa ke kesehatan, aktivitas masyarakat, pertanian bahkan penerbangan apabila asap mengganggu jarak pandang,” katanya.

Menurutnya, asap kebakaran dapat menurunkan kualitas udara dan meningkatkan risiko gangguan pernapasan, terutama bagi masyarakat yang berada di sekitar lokasi kebakaran.

Masyarakat juga diimbau mengurangi aktivitas di luar ruangan ketika kondisi udara memburuk serta menggunakan pelindung pernapasan apabila terdapat paparan asap.

Gangguan juga dapat terjadi pada aktivitas penerbangan apabila asap kebakaran menyebabkan jarak pandang menurun di sekitar kawasan bandara.

Masyarakat Diminta Tidak Membakar Lahan

Untuk mencegah munculnya titik api, BPBD-KP meminta masyarakat tidak membuka lahan dengan cara membakar, tidak membakar sampah secara sembarangan, serta memastikan sumber api benar-benar padam setelah digunakan.

Marthinus menegaskan kondisi vegetasi yang kering dapat mempercepat penyebaran api sehingga kebakaran kecil berpotensi berkembang menjadi lebih besar apabila tidak segera ditangani.

“Jangan berpikir api kecil tidak berbahaya. Dalam kondisi seperti sekarang, rumput dan bahan-bahan kering sudah tersedia. Tinggal ada pemicu, api bisa langsung menyebar,” tegasnya.

Ia meminta masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran, terutama di kawasan yang memiliki vegetasi kering dan mudah terbakar.

Pemantauan Titik Panas Diperkuat

BPBD-KP Papua Tengah juga terus berkoordinasi dengan BMKG untuk memperoleh informasi mengenai perkembangan cuaca dan titik panas.

Pemantauan lapangan dilakukan bersama unsur terkait untuk mendeteksi potensi titik api sekaligus menentukan langkah penanganan apabila ditemukan indikasi kebakaran.

Data titik panas dan informasi cuaca menjadi bagian penting dalam menentukan langkah mitigasi, pengerahan personel, serta penanganan apabila terjadi kebakaran. Ia berharap potensi titik api dapat ditekan sehingga kualitas udara tetap terjaga dan aktivitas masyarakat tidak terganggu.

“Harapan kita titik api mulai berkurang sehingga udara kembali normal. Kita ingin masyarakat bisa beraktivitas dengan aman dan kembali melihat kondisi langit yang bersih,” ujarnya.

BPBD-KP Ajak Warga Jadi Garda Terdepan

Marthinus menegaskan pencegahan karhutla tidak dapat hanya mengandalkan pemerintah dan aparat. Masyarakat memiliki peran penting karena sebagian besar potensi pemicu kebakaran berada di lingkungan tempat aktivitas warga berlangsung.

“Kami mengajak seluruh masyarakat Papua Tengah untuk bersama-sama menjaga hutan dan lingkungan. Jangan membuka lahan dengan cara membakar. Kondisi cuaca sekarang membutuhkan kewaspadaan kita semua,” pungkasnya.

Dengan memperkuat koordinasi lintas sektor, pemantauan cuaca dan titik panas, serta meningkatkan kesadaran masyarakat, BPBD-KP Papua Tengah berupaya memastikan potensi kekeringan dan karhutla dapat diantisipasi sejak dini.

Upaya tersebut menjadi penting agar dampak kondisi kering tidak berkembang menjadi krisis air bersih, gangguan kesehatan, kerusakan lingkungan, gangguan produksi pangan, maupun terganggunya aktivitas masyarakat dan transportasi. [*].