WAMENA, TOMEI.ID | TPNPB-OPM meminta seluruh warga pendatang agar segera meninggalkan wilayah Papua, khususnya dari Wamena, dengan dalih demi keselamatan jiwa mereka.
Desakan ini disampaikan TPNPB-OPM dalam pernyataan resmi pada Jumat, (6/6/2025), yang memuat peringatan serius kepada warga imigran non-Papua di wilayah Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan.
Pernyataan itu juga disertai desakan keras agar Bupati Jayawijaya, Athenius Murib, segera mengundurkan diri dari jabatannya.
TPNPB menuduh Bupati menginstruksikan aparat militer untuk melakukan operasi khusus ke rumah-rumah warga Papua, terutama mereka yang tidak memiliki dokumen administrasi lengkap seperti KTP, dan menuding bahwa orang asli Papua tanpa identitas disebut sebagai anggota TPNPB.
“Jabatan yang Anda pegang hanya untuk membunuh, meneror, dan melakukan intimidasi terhadap orang Papua,” tulis TPNPB dalam siaran pers yang ditandatangani oleh para pimpinan tertinggi, termasuk Jenderal Goliath Tabuni dan Letjen Melkisedek Awom.
Menurut laporan dari Pasukan Intelijen Sipil (PIS) TPNPB yang diterima markas pusat, operasi militer tersebut disebut menargetkan wilayah-wilayah pengungsian warga Nduga yang berada di Wamena pasca serangan yang dilakukan oleh pasukan TPNPB.
Laporan itu menyebutkan bahwa pasca insiden tersebut, militer Indonesia disebut melakukan sweeping di kampung-kampung pengungsian, mengakibatkan banyak pengungsi memilih meninggalkan tempat tinggal darurat karena merasa tidak aman.
Hingga kini, belum ada konfirmasi resmi dari pemerintah daerah Jayawijaya maupun aparat keamanan atas tuduhan atau kronologi yang disebutkan oleh TPNPB dalam siaran pers tersebut.
Ultimatum kepada Warga Imigran Non-PapuaLebih jauh, TPNPB menyatakan bahwa wilayah Wamena akan ditetapkan sebagai zona operasi militer mereka, dan memperingatkan bahwa seluruh warga imigran Indonesia agar segera meninggalkan wilayah tersebut. Kelompok ini menyatakan tidak akan bertanggung jawab atas keselamatan pihak yang tetap tinggal di wilayah operasi TPNPB.
“Peringatan ini dikeluarkan demi keamanan Anda, dan nyawa Anda adalah tanggung jawab sendiri jika tidak mengindahkannya,” demikian isi pernyataan tertulis tersebut.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Polres Jayawijaya, Kodim setempat, dan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan perintah operasi atau respons atas pernyataan publik TPNPB.
Menurut pengamat hukum dan keamanan di Papua, siaran pers semacam ini harus ditanggapi serius namun proporsional oleh negara, tanpa memperparah eskalasi kekerasan.
“Pernyataan dari kelompok bersenjata tidak boleh diabaikan begitu saja, apalagi jika mengandung ancaman terhadap warga sipil. Tapi pendekatannya harus berbasis perlindungan hukum dan bukan balas dendam militeristik,” ujar seorang pengamat konflik Papua yang meminta namanya dirahasiakan.
Konflik bersenjata di Papua, khususnya di wilayah pegunungan seperti Nduga, Intan Jaya, dan Jayawijaya, telah menimbulkan gelombang pengungsian selama beberapa tahun terakhir. Laporan dari berbagai lembaga HAM mencatat adanya situasi darurat kemanusiaan, terutama bagi warga sipil yang terjebak di antara benturan TPNPB dan aparat keamanan.
Dengan munculnya peringatan terbaru dari TPNPB, situasi keamanan di Wamena diprediksi akan kembali memanas. Pemerintah pusat maupun daerah didesak untuk segera melakukan pendekatan dialog, pemulihan sipil, dan perlindungan terhadap semua warga, baik Papua maupun non-Papua, sesuai prinsip-prinsip hukum nasional dan internasional.
Semua informasi dalam berita ini berdasarkan siaran pers yang diklaim dari pihak TPNPB dan belum dapat diverifikasi secara independen. Tomei.Id mengedepankan asas keberimbangan dan akan terus memperbarui informasi jika ada tanggapan resmi dari aparat keamanan, pemerintah daerah, maupun pihak lain terkait. [*]
