NABIRE, TOMEI.ID | Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) menyerukan penyatuan seluruh kelompok dan diplomat pro-kemerdekaan Papua, baik di dalam maupun luar negeri, di tengah meningkatnya operasi militer Indonesia di sejumlah wilayah Papua.
Seruan ini disampaikan oleh Komandan Operasi Umum TPNPB, Mayor Jenderal Lekagak Telenggen, melalui siaran pers resmi Komnas TPNPB-OPM pada Minggu (23/11/2025).
Lekagak menilai bahwa beberapa tokoh dan faksi perjuangan Papua, termasuk Benny Wenda dan sejumlah pemimpin kelompok lain, perlu menghentikan ambisi pribadi dan kembali pada landasan sejarah 1 Desember 1961 serta 1 Juli 1971 yang disebut TPNPB sebagai dasar legitimasi perjuangan politik Papua.
“Perjuangan kemerdekaan hanya bisa berjalan jika semua faksi bersatu,” ujar Lekagak dalam pernyataan resminya kepada redaksi tomei.id, Minggu (23/11/2025).
Menurut Lekagak, ia menegaskan bahwa perpecahan internal justru melemahkan posisi politik maupun militer kelompok pro-kemerdekaan.
TPNPB juga meminta Tentara Revolusi West Papua (TRWP) dan West Papua Army (WPA) menghentikan aktivitasnya di Tanah Papua. Menurut Lekagak, pembentukan kabinet atau struktur pemerintahan sebelum tercapainya kemerdekaan dianggap kontraproduktif dan dapat merusak legitimasi perjuangan. TPNPB menegaskan bahwa pemerintahan transisi hanya dapat dibentuk apabila status politik Papua telah berubah secara resmi.
Dalam pernyataannya, Lekagak turut menyoroti meningkatnya intensitas operasi militer Indonesia sejak awal November 2025, termasuk penggunaan helikopter, pesawat, dan drone di sejumlah wilayah. Ia menyebut peningkatan operasi udara tersebut sebagai “eskalasi baru” dalam konflik bersenjata.
TPNPB menilai bahwa kondisi keamanan di Papua semakin memburuk, dan menyebut konflik telah menimbulkan korban di pihak mereka, aparat keamanan Indonesia, maupun warga sipil.
Selain itu, TPNPB mendesak pemerintah Indonesia, termasuk Presiden Prabowo Subianto, Panglima TNI Agus Subiyanto, serta DPR RI, untuk mengumumkan secara terbuka status operasi militer di Papua dan memberikan transparansi atas penggunaan kekuatan bersenjata di lapangan.
Dalam pernyataannya, Lekagak juga mengeluarkan peringatan keras terhadap aparat keamanan Indonesia. Redaksi mencatat bahwa beberapa pernyataan bernada ancaman langsung, yang lazim muncul dalam komunikasi kelompok bersenjata, didokumentasikan sebagai bagian dari dinamika konflik yang berlangsung.
Siaran pers tersebut ditandatangani oleh Juru Bicara TPNPB-OPM Sebby Sambom, serta disahkan oleh jajaran pimpinan organisasi: Jenderal Goliat Tabuni (Panglima Tinggi), Letjen Melkisedek Awom (Wakil Panglima), Mayjen Terianus Satto (Kepala Staf Umum), dan Mayjen Lekagak Telenggen (Komandan Operasi Umum).
Hingga berita ini diturunkan, pihak Tim redaksi tomei.id mencatat bahwa pemerintah Indonesia belum memberikan tanggapan atas pernyataan terbaru TPNPB. [*].
