SORONG, TOMEI.ID | Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Wilayah Sorong Raya bersama KNPB Wilayah Maybrat melaksanakan pembagian selebaran seruan aksi di Simpang Lampu Merah Elin, Kota Sorong, Papua Barat Daya, Sabtu (6/12/2025).
Kegiatan ini merupakan bagian dari kampanye memperingati Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Sedunia yang jatuh pada 10 Desember 2025.
Dalam seruannya, KNPB menyatakan bahwa kondisi kemanusiaan di Tanah Papua berada dalam situasi yang mereka kategorikan sebagai darurat HAM. Organisasi itu mengklaim lebih dari 92.000 warga masih mengungsi dan bertahan di hutan, gereja, serta kampung akibat operasi militer yang berlangsung di sejumlah wilayah, termasuk Nduga, Intan Jaya, Yahukimo, Paniai, Maybrat, Teluk Bintuni, dan Pegunungan Bintang.
KNPB menilai rangkaian tindakan kekerasan terhadap warga sipil: seperti penembakan, penyiksaan, pembakaran rumah, pengepungan kampung, hingga blokade akses ekonomi yang terjadi tanpa mekanisme pertanggungjawaban negara. Mereka menggambarkan kondisi tersebut sebagai bagian dari praktik “kolonialisme Indonesia di Tanah Papua”.
Selain isu HAM, KNPB turut menyoroti kerusakan lingkungan atau ekosida yang mereka sebut sebagai dampak dari proyek strategis nasional (PSN), aktivitas pertambangan emas, nikel, dan migas, perkebunan kelapa sawit, serta program food estate. Menurut mereka, wilayah adat di Tambrauw, Awyu, Boven Digoel, Maybrat hingga kawasan Kepala Burung mengalami perampasan tanah, penggundulan hutan, pencemaran sungai, dan tekanan terhadap ruang hidup masyarakat adat.
KNPB menyebut kerusakan ekologis tersebut mengancam keberlanjutan hidup masyarakat Papua secara sosial, budaya, dan ekologis.
Menjelang Hari HAM Sedunia, KNPB Pusat menyerukan aksi damai serentak di sejumlah kota. Aksi utama akan dipusatkan di Jayapura (Port Numbay) dan diikuti di Manokwari, Sorong, Wamena, Merauke, Nabire, Biak, Serui, Timika, Fakfak, Kaimana, Awyu, Maybrat, serta wilayah lain di Tanah Papua.
Mereka juga mengajak solidaritas internasional dari kawasan Melanesia, Pasifik, Eropa, Asia, Afrika, dan Amerika.
“Papua sedang berdarah, dunia tidak boleh terus diam,” demikian bunyi seruan organisasi tersebut.
Dalam pernyataan resminya, KNPB menyampaikan lima tuntutan utama. Pertama, membuka akses tanpa syarat bagi Komisi HAM PBB (OHCHR) yang mereka nilai tertunda lebih dari 15 tahun. Kedua, menghentikan seluruh operasi militer di Tanah Papua. Ketiga, mengakhiri kriminalisasi terhadap aktivis. Keempat, menghentikan proyek-proyek ekstraktif yang dianggap merusak wilayah adat dan lingkungan. Kelima, mengembalikan hak bangsa Papua untuk menentukan nasib sendiri sebagai “solusi demokratis dan bermartabat”.
Aksi 10 Desember di Sorong direncanakan berlangsung dalam bentuk long march. Berdasarkan informasi panitia, titik kumpul peserta ditetapkan di sejumlah lokasi, yakni Sorpus, Jalan Baru, Halte Dum, Malanu (depan Kios Anda), Kilometer 10 (Lampu Merah), dan Alun-Alun Aimas.
KNPB kemudian akan bergerak menuju titik aksi utama di Lampu Merah Maranatha, depan Toko Elin Km 7. Aksi dijadwalkan dimulai pukul 08.00 WIT hingga selesai pada Rabu, 10 Desember 2025. Kegiatan ini dikoordinasikan oleh Anes Heluka dan Ferianus Wilil, dengan Klarce Fees sebagai penanggung jawab BP–KNPB Wilayah Sorong Raya. [*].
