DEIYAI, TOMEI.ID | Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Papua Tengah memulai pemeriksaan interim atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Deiyai Tahun Anggaran 2025.
Pemeriksaan tersebut diawali dengan entry meeting yang digelar pada Rabu (28/1/2026) di Aula Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Deiyai siang.
Entry meeting ini dihadiri oleh para kepala organisasi perangkat daerah (OPD), sekretaris, serta bendahara dari seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Deiyai. Kegiatan tersebut menjadi tahapan awal untuk menyamakan persepsi, menetapkan ruang lingkup pemeriksaan, serta membangun komitmen bersama dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Ketua Tim Pemeriksa BPK RI Perwakilan Provinsi Papua Tengah, Novianto Agrenia Korwa, menjelaskan bahwa pemeriksaan interim dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Pemeriksaan difokuskan pada pengelolaan keuangan Tahun Anggaran 2025 serta evaluasi sistem pengendalian intern pemerintah daerah.
“Beberapa akun yang menjadi fokus pemeriksaan meliputi kas, belanja barang dan jasa, belanja modal, aset daerah, serta pendapatan daerah. Pemeriksaan interim ini direncanakan berlangsung sekitar 40 hari,” jelas Novianto Agrenia Korwa.
Selain itu, pemeriksaan interim juga diarahkan untuk menilai efektivitas pengendalian intern, terutama dalam situasi adanya pergantian pejabat dan jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Deiyai.
Sementara itu, Wakil Bupati Deiyai, Ayub Pigome, menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan pemeriksaan oleh BPK RI. Pemerintah Kabupaten Deiyai, menurut Ayub Pigome, siap bekerja sama secara terbuka dan kooperatif demi perbaikan tata kelola keuangan daerah.
“Pemeriksaan ini merupakan momentum penting untuk melakukan evaluasi dan penyempurnaan pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah Kabupaten Deiyai siap mendukung dan bekerja sama secara penuh,” ujar Ayub Pigome.
Ayub Pigome juga menyampaikan bahwa sepanjang Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Kabupaten Deiyai telah melaksanakan berbagai program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, di antaranya pembangunan fisik perkantoran, pembagian ternak kepada masyarakat, serta distribusi bibit nenas sebagai bagian dari upaya peningkatan kesejahteraan ekonomi warga.
Di kesempatan yang sama, Sekretaris Daerah Kabupaten Deiyai, Ambrosius Eria, meminta seluruh OPD agar bersikap kooperatif dan proaktif selama proses pemeriksaan berlangsung. Ambrosius Eria menekankan pentingnya penyediaan data dan dokumen yang lengkap, akurat, serta tepat waktu kepada tim pemeriksa.
Melalui pemeriksaan interim ini, BPK RI berharap kualitas LKPD Pemerintah Kabupaten Deiyai semakin meningkat, sekaligus mendorong terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.[*].
