NABIRE, TOMEI.ID | Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, mendorong Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Papua Tengah memperkuat kerja sama dengan pemerintah daerah untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui sektor swasta dan usaha lokal.
Dorongan tersebut disampaikan Meki saat menghadiri sekaligus membuka Rapat Pimpinan Provinsi (Rapimprov) Kadin Provinsi Papua Tengah ke-2 di Aula Guest House Nabire, Jalan Merdeka, Distrik Nabire, Kamis (24/9/2026).
BACA JUGA: Belanja Perubahan APBD Papua Tengah Naik Rp1,27 Triliun, Gubernur Meki Tekankan Akuntabilitas
Meki mengatakan pertumbuhan ekonomi daerah berkaitan erat dengan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat, yang menjadi fondasi utama peningkatan kualitas hidup serta kemandirian masyarakat.
Menurutnya, pembangunan tidak hanya diukur dari banyaknya gedung atau kendaraan, tetapi juga dari kemampuan masyarakat memperoleh penghasilan dan berkembangnya usaha lokal, agar pembangunan benar-benar menghasilkan manfaat ekonomi yang dirasakan langsung masyarakat.
Ia menyebut sekitar 76 persen pertumbuhan ekonomi Papua Tengah masih bergantung pada sektor pertambangan sekaligus memperkuat struktur ekonomi daerah agar tidak bergantung pada pertambangan.
Menurut Meki, kondisi tersebut membuat perekonomian daerah menghadapi risiko ketika aktivitas pertambangan mengalami hambatan sehingga diperlukan diversifikasi ekonomi untuk memperkuat ketahanan daerah menghadapi gejolak sektor pertambangan.
“Kalau rakyat tidak punya penghasilan tetap atau pengusaha lokal tidak bergerak, maka pertumbuhan ekonomi tetap rendah,” kata Meki.
Karena itu, Meki meminta Kadin di kabupaten lebih proaktif menggerakkan sektor swasta di daerah. Ia mencontohkan aktivitas usaha di Nabire, termasuk pembayaran pajak oleh pelaku usaha, turut memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
Meki juga menyoroti tingginya biaya logistik di Papua Tengah yang menjadi salah satu tantangan bagi pelaku usaha. Ia mencontohkan pemasaran hasil laut seperti kepiting ke luar Papua yang masih menghadapi persoalan ukuran, kualitas, pengemasan, serta biaya pengiriman.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Meki mendorong kerja sama antara Kadin dan Pemerintah Provinsi Papua Tengah, termasuk penyediaan infrastruktur pendukung seperti pelabuhan nelayan, cold storage, dan fasilitas lainnya.
Menurut Meki, pemerintah berencana membangun pelabuhan nelayan di Nabire pada tahun depan. Pengelolaan potensi perikanan, kata dia, perlu dilakukan secara bersama agar mampu memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Rencana pembangunan fasilitas perikanan dan cold storage di Nabire juga diberitakan dalam laporan mengenai agenda Rapimprov tersebut.
Selain sektor perikanan, Meki menyampaikan rencana pengembangan usaha peternakan ayam. Tahun ini akan dibangun sekitar 10 kandang ayam pedaging di Timika, sementara empat kandang ayam petelur direncanakan dibangun di wilayah binaan Pemerintah Provinsi Papua Tengah, yakni dua di Nabire dan dua di Timika.
Ia menilai usaha masyarakat akan lebih kuat apabila dibangun melalui kerja sama dan dikelola secara profesional sehingga mampu memperluas pasar, meningkatkan daya saing, menciptakan lapangan kerja, serta memperkuat ekonomi lokal.
“Kalau mau maju, harus grup. Kalau sendiri, sulit berkembang,” ujarnya.
Meki juga meminta pelaku usaha mengedepankan kejujuran, kesetiaan, kerja keras, dan disiplin. Menurutnya, keberhasilan usaha tidak hanya ditentukan kemampuan akademik, tetapi juga kreativitas, konsistensi, dan kemampuan membangun kerja sama.
Ia mencontohkan pengembangan produk kopi Papua Tengah. Menurutnya, produk yang sama dapat memiliki nilai jual lebih tinggi apabila dikemas secara kreatif dan memiliki identitas daerah. Pengembangan produk lokal melalui pengemasan, identitas, dan strategi pemasaran juga menjadi bagian dari arahan Meki dalam Rapimprov tersebut.
“Kadin harus kreatif melakukan hal-hal yang kecil tapi berdampak besar, kecil tapi punya keuntungan yang besar, dan kecil tapi bisa bermanfaat bagi banyak orang,” katanya.
Meki mendorong Kadin Papua Tengah mulai menyusun program kerja sama dengan pemerintah untuk 2027, dengan agenda konkret, terukur, realistis, dan berorientasi pada penguatan ekonomi masyarakat lokal.
Ia berharap Rapimprov tidak menghasilkan terlalu banyak program, tetapi fokus pada satu hingga tiga program yang dapat dijalankan bersama secara nyata, agar setiap kesepakatan memiliki target jelas, pelaksanaan terukur, dan manfaat langsung bagi masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, Meki turut menyinggung persoalan upah minimum yang menurutnya perlu dibahas bersama antara pemerintah dan dunia usaha. Ia meminta Kadin memberikan masukan kepada pemerintah agar kebijakan upah dapat mempertimbangkan kemampuan pengusaha lokal sehingga dunia usaha tetap dapat berjalan.
Ia juga mendorong Kadin melakukan sosialisasi kepada masyarakat adat mengenai pola kerja sama pemanfaatan tanah. Menurutnya, tanah tidak selalu harus dijual, tetapi dapat dimanfaatkan melalui skema kerja sama, kepemilikan saham, atau sewa dalam jangka waktu tertentu.
“Tanah tidak perlu dijual, tetapi bisa kerja sama dengan orang, masyarakat bisa mendapat saham atau tanahnya disewakan dalam jangka waktu tertentu,” ujarnya.
Meki berharap Rapimprov Kadin Papua Tengah menjadi momentum menyatukan pemikiran antara pemerintah dan dunia usaha untuk merumuskan langkah konkret memperkuat investasi, usaha lokal, dan perekonomian masyarakat.
Ia menekankan bahwa pengembangan ekonomi membutuhkan kerja sama, konsistensi, dan komitmen dari seluruh pihak, agar setiap program berjalan terarah, berkelanjutan, tepat sasaran, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Bisnis tidak butuh orang pintar, tetapi butuh orang kerja keras, jujur dan disiplin untuk bisa berjalan ke depan, serta konsisten membangun kepercayaan, menjaga kualitas, memperluas jaringan, dan menciptakan peluang usaha,” pungkasnya. [*].
