MANOKWARI, TOMEI.ID | Pengelolaan kebakaran hutan dan lahan di Indonesia mulai diarahkan pada pendekatan terpadu yang tidak hanya mengandalkan pemadaman saat kebakaran terjadi, tetapi juga memperkuat pencegahan, kesiapsiagaan, deteksi dini, restorasi, tata kelola, serta keterlibatan masyarakat dalam menjaga keberlanjutan lanskap.
Pendekatan tersebut menjadi salah satu fokus dalam International Webinar bertajuk “Connecting Disaster Risk Reduction and Sustainable Development through Integrated Fire Management” yang digelar secara hibrid di Universitas Papua (UNIPA), Rabu (30/9/2026).
Forum tersebut dihadiri kalangan akademisi, pemerintah, peneliti, serta berbagai pemangku kepentingan dari Indonesia dan Australia untuk membahas pengelolaan kebakaran terpadu, pengurangan risiko bencana, serta penguatan ketahanan iklim secara berkelanjutan.
Kegiatan diselenggarakan Indonesian Climate Change and Forestry Experts Network (APIKI) dengan Fakultas Kehutanan UNIPA sebagai tuan rumah. Forum tersebut didukung DIPI–Indonesia Science Funds dan Research Center for Climate Change Universitas Indonesia (RCCC UI), serta melibatkan Charles Darwin University (CDU), Australia, sebagai mitra pengetahuan internasional.
Pembahasan kebakaran dalam forum tersebut ditempatkan dalam konteks persoalan sosial dan ekologis yang lebih luas. Kebakaran hutan dan lahan tidak hanya berkaitan dengan kerusakan kawasan, tetapi juga memiliki keterkaitan dengan perubahan iklim, kehilangan keanekaragaman hayati, kesehatan masyarakat, mata pencaharian, ketahanan pangan, serta keberlanjutan ekosistem dan lanskap.
Salah satu konsep utama yang dibahas adalah Integrated Fire Management (IFM) atau pengelolaan kebakaran terpadu. Pendekatan ini mengintegrasikan pencegahan, kesiapsiagaan, pemadaman, rehabilitasi, restorasi ekologi, tata kelola, serta keterlibatan masyarakat sehingga pengendalian kebakaran tidak berhenti pada respons ketika api telah meluas.
Dalam kerangka tersebut, pengelolaan kebakaran membutuhkan keterlibatan lintas sektor dan tidak dapat hanya dibebankan kepada pemerintah. Perguruan tinggi, ilmuwan, masyarakat lokal, masyarakat adat, serta berbagai pemangku kepentingan dinilai memiliki peran dalam membangun sistem pengelolaan kebakaran yang lebih terencana, berbasis pengetahuan, dan sesuai dengan kondisi wilayah.
Dari Indonesia, forum menghadirkan sejumlah narasumber, di antaranya Ir. Thomas Nifinluri, M.Sc., Direktur Mitigasi Kebakaran Hutan; Novia Widyaningtyas, S.Hut., M.Sc., Expert Staff to the Minister of Forestry; Prof. Drs. Jatna Supriatna, M.Sc., Ph.D., Executive Director DIPI; serta Prof. Dr. Elieser Y.I.V. Sirami, S.Hut., M.Sc., Dekan Fakultas Kehutanan UNIPA.
Sementara dari Australia dan mitra internasional, forum melibatkan akademisi serta peneliti, termasuk Prof. Kamaljit K. Sangha, Prof. Dr. Jeremy Russell-Smith, dan Prof. Sam Banks dari Charles Darwin University. Pembahasan juga melibatkan Prof. Yuli Rahmawati dan Bagus Hendraning Kobarsih bersama sejumlah pembicara dari Papua dan wilayah lain di Indonesia.
Salah satu isu penting yang mendapat perhatian adalah integrasi pengetahuan ilmiah dengan pengetahuan masyarakat adat. Pengalaman Australia Utara menjadi salah satu bahan pembelajaran, khususnya terkait pengelolaan pembakaran terkendali, konservasi keanekaragaman hayati, pengurangan emisi, serta hubungan antara pengelolaan lingkungan dan keberlanjutan penghidupan masyarakat adat.
Forum tersebut tidak hanya diarahkan sebagai ruang pertukaran gagasan akademik, tetapi juga ditargetkan menghasilkan keluaran yang dapat ditindaklanjuti. Penyelenggara menargetkan penyusunan policy brief dan synthesis paper yang mencakup pengelolaan kebakaran berbasis masyarakat, fire-smart agriculture, tata kelola kebakaran berbasis pengetahuan masyarakat adat, sistem peringatan dini, penghidupan berkelanjutan, restorasi lanskap, kerja sama kelembagaan, adaptasi perubahan iklim, pembiayaan karbon, serta pengurangan risiko bencana dalam perencanaan pembangunan daerah.
Forum yang dimoderatori Dr. Mochamad Indrawan dari RCCC UI tersebut juga membahas kebutuhan memperkuat hubungan antara penelitian, kebijakan, dan praktik pengelolaan di lapangan. Pendekatan terpadu diharapkan dapat membantu menghasilkan kebijakan yang lebih sesuai dengan karakter wilayah dan kebutuhan masyarakat.
Prof. Jatna Supriatna menyampaikan bahwa Integrated Fire Management membuka cara pandang yang lebih luas terhadap kebakaran sebagai persoalan sosial-ekologis. Pendekatan tersebut membutuhkan dukungan ilmu pengetahuan, kelembagaan yang kuat, serta penghidupan masyarakat yang berkelanjutan agar pengelolaan risiko tidak hanya berorientasi pada penanganan setelah bencana terjadi.
Sementara itu, Dr. Hendri dari Universitas Papua menyampaikan bahwa tujuan akhirnya adalah membantu mengembangkan kebijakan pengelolaan kebakaran yang lebih tangguh dan responsif. Kebijakan tersebut diharapkan sekaligus mendukung tata kelola lanskap berkelanjutan serta memperkuat ketahanan iklim di Indonesia dan kawasan Indo-Pasifik.
Selain aspek teknis pengelolaan kebakaran, forum Indonesia–Australia tersebut diarahkan untuk memperkuat kolaborasi penelitian, pendidikan, pertukaran pengetahuan, dialog kebijakan, peningkatan kapasitas, peluang pendanaan riset, hingga kegiatan lapangan. Kerja sama lintas negara tersebut dipandang penting untuk mempertemukan pengalaman, pengetahuan lokal, dan perkembangan riset dalam menghadapi risiko kebakaran serta perubahan iklim.
Penyelenggara berharap hasil pembahasan tidak berhenti sebagai agenda akademik, tetapi dapat berkembang menjadi kerja sama penelitian dan kebijakan yang melibatkan pemerintah, perguruan tinggi, masyarakat lokal, masyarakat adat, serta mitra internasional. Kolaborasi tersebut diarahkan untuk memperkuat pencegahan risiko kebakaran, menjaga keberlanjutan lanskap, dan membangun ketahanan masyarakat terhadap dampak perubahan iklim. [*].
