NABIRE, TOMEI.ID | Sebanyak 40 tenaga kesehatan mengikuti Workshop Integrasi Layanan Primer (ILP) yang digelar Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tengah pada 19-28 Oktober 2026 di Aula Rumah Makan Salera, Jalan Pemuda, Nabire.
Tantangannya bukan sekadar meningkatkan pengetahuan tenaga kesehatan, tetapi memastikan hasil pelatihan benar-benar diterapkan untuk memperbaiki pelayanan kepada masyarakat.
Kondisi geografis, keterbatasan transportasi, serta belum meratanya tenaga dan fasilitas kesehatan menjadi tantangan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Papua Tengah. Karena itu, penguatan layanan kesehatan dasar perlu diikuti langkah konkret agar masyarakat memperoleh pelayanan sesuai kebutuhan.
Sekretaris Dinas Kesehatan Papua Tengah, Obeth Tekege, membacakan sambutan Kepala Dinas Kesehatan, dr. Agus. Dalam sambutannya ditegaskan bahwa ILP merupakan bagian dari transformasi sistem kesehatan untuk mewujudkan pelayanan yang terpadu, berkualitas, dan sesuai kebutuhan masyarakat.
Pelayanan Harus Menjangkau Semua Kelompok Usia
Integrasi Layanan Primer menggunakan pendekatan siklus hidup, mulai dari ibu hamil, bayi, balita, anak usia sekolah, remaja, orang dewasa, hingga lanjut usia.
Pendekatan ini diharapkan memperkuat kesinambungan pelayanan kesehatan. Pelaksanaannya membutuhkan koordinasi antara puskesmas, puskesmas pembantu (pustu), posyandu, tenaga kesehatan, dan kader.
Bagi masyarakat, tujuan akhirnya adalah pelayanan kesehatan yang lebih terarah dan mudah diakses. Namun, manfaat tersebut bergantung pada kesiapan tenaga kesehatan, dukungan fasilitas, dan penerapan program secara konsisten di lapangan.
Tantangan Geografis Membutuhkan Pelayanan yang Tepat
Kondisi wilayah Papua Tengah menuntut pola pelayanan kesehatan yang menyesuaikan keadaan geografis dan karakteristik masyarakat. Keterbatasan transportasi juga menjadi tantangan yang perlu diperhitungkan dalam menjangkau masyarakat di wilayah dengan akses terbatas.
Penguatan ILP diharapkan meningkatkan koordinasi antarunit pelayanan sehingga kebutuhan kesehatan masyarakat dapat ditangani secara lebih terpadu.
Karena itu, pelatihan perlu diikuti langkah tindak lanjut yang jelas. Peningkatan kemampuan peserta harus berjalan seiring dengan koordinasi antarfasilitas kesehatan dan dukungan kader agar penerapan ILP tidak berhenti pada materi workshop.
Hasil Pelatihan Harus Terlihat dalam Pelayanan
Ketua panitia, Sutira Kobogau, menyampaikan bahwa workshop berlangsung selama 10 hari dengan melibatkan 40 peserta. Kegiatan ini menghadirkan narasumber dan widyaiswara dari Balai Besar Pelatihan Kesehatan (BBPK) Kementerian Kesehatan RI Makassar.
Para peserta diharapkan memahami penerapan ILP dan menyusun langkah tindak lanjut sesuai kebutuhan wilayah kerja masing-masing.
Kepala Dinas Kesehatan Papua Tengah berharap pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh peserta dapat diterapkan dalam pelayanan sehari-hari, bukan hanya berhenti setelah kegiatan pelatihan selesai.
Pada akhirnya, keberhasilan workshop ini tidak cukup diukur dari jumlah peserta atau selesainya kegiatan. Hal yang perlu dilihat adalah sejauh mana hasil pelatihan diterapkan, koordinasi pelayanan semakin baik, dan masyarakat memperoleh layanan kesehatan yang lebih berkualitas.
Bagi masyarakat Papua Tengah, ukuran keberhasilan program kesehatan bukan sekadar banyaknya kegiatan yang dilaksanakan, melainkan perubahan nyata yang dirasakan saat membutuhkan pelayanan. [*].
