DOGIYAI, TOMEI.ID | Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Kabupaten Dogiyai, Melkianus Tebai, membawa perspektif dunia usaha dalam Pelatihan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) bagi 79 kampung di wilayah Kamuu dan Mapia, Kabupaten Dogiyai, pada 16–17 Oktober 2026.
Ia menekankan pentingnya mengembangkan usaha kampung berdasarkan potensi lokal, kebutuhan masyarakat, dan peluang pasar agar mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Keterlibatan Melkianus sebagai salah satu narasumber dalam kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya mempertemukan program pemberdayaan masyarakat dengan pendekatan kewirausahaan.
Melalui perspektif dunia usaha, pengembangan BUMDes diharapkan tidak berhenti pada pembentukan kelembagaan, tetapi berlanjut pada pengelolaan unit usaha yang produktif, profesional, dan berkelanjutan.
Pelatihan ini diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Kabupaten Dogiyai melalui kolaborasi dengan Dewan Pengurus Kabupaten (DPK) APINDO Kabupaten Dogiyai.
Kegiatan tersebut diarahkan untuk memperkuat pemahaman pengelola BUMDes mengenai tata kelola usaha, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta perencanaan bisnis yang sesuai dengan karakteristik masing-masing kampung.
Melkianus Tebai Dorong Potensi Lokal Menjadi Kekuatan Ekonomi
Dalam perspektif dunia usaha yang dibawanya, Melkianus menempatkan potensi lokal sebagai salah satu dasar utama pengembangan BUMDes. Setiap kampung perlu mengenali sumber daya alam (SDA), sumber daya manusia (SDM), dan peluang pasar sebelum menentukan jenis usaha yang akan dijalankan.
Kabupaten Dogiyai memiliki beragam potensi ekonomi, mulai dari kopi, nanas, umbi-umbian, buah merah, hasil pertanian, hingga kerajinan masyarakat. Potensi tersebut dapat dikembangkan melalui kegiatan produksi, pengolahan, perdagangan, dan pemasaran sehingga menghasilkan nilai tambah bagi masyarakat setempat.
Namun, ketersediaan sumber daya alam saja tidak cukup untuk menjamin keberhasilan sebuah usaha. Pengelolaan yang baik membutuhkan sumber daya manusia terampil, pengurus berintegritas, perencanaan bisnis realistis, pencatatan keuangan yang tertib, serta kemampuan memahami kebutuhan konsumen.
Karena itu, pendekatan dunia usaha yang dibawa APINDO menempatkan kelayakan bisnis dan orientasi pasar sebagai pertimbangan penting dalam menentukan arah pengembangan BUMDes. Setiap kampung perlu menyusun model usaha berdasarkan kondisi dan kemampuan masing-masing, bukan sekadar meniru usaha yang dijalankan kampung lain.
Prinsip tersebut penting agar BUMDes memiliki arah usaha yang jelas, mampu mengelola aset secara bertanggung jawab, serta berpeluang menghasilkan pendapatan dan membuka lapangan kerja bagi masyarakat.
BUMDes Harus Berjalan sebagai Usaha, Bukan Sekadar Kelembagaan
Salah satu tantangan dalam pengembangan BUMDes adalah memastikan bahwa lembaga yang telah dibentuk benar-benar menjalankan kegiatan ekonomi. Keberadaan pengurus, dokumen administrasi, dan rencana kerja perlu diikuti dengan aktivitas usaha yang dapat diukur hasilnya.
Dalam konteks ini, perspektif dunia usaha menjadi penting untuk membantu pengelola BUMDes mempertimbangkan kebutuhan masyarakat, biaya operasional, ketersediaan pasokan, kemampuan pengelola, hingga peluang pemasaran sebelum memulai kegiatan usaha.
Misalnya, usaha sembako perlu memperhitungkan harga pemasok, biaya transportasi, perputaran persediaan, dan daya beli masyarakat. Sementara itu, pengembangan usaha kopi membutuhkan perhatian terhadap kualitas produk, proses pengolahan, kesinambungan pasokan, dan akses kepada pembeli.
Adapun usaha jasa perlu disesuaikan dengan kebutuhan riil masyarakat serta kemampuan tenaga kerja lokal dalam memberikan pelayanan. Dengan perencanaan yang matang, BUMDes diharapkan dapat berkembang menjadi badan usaha yang produktif dan memberikan manfaat ekonomi secara berkelanjutan.
Sebaliknya, keputusan usaha tanpa pemetaan potensi dan perhitungan kelayakan berisiko membuat kegiatan ekonomi kampung sulit berkembang.
APINDO Dorong Koperasi, UMKM, dan Usaha Jasa
Bagi APINDO Kabupaten Dogiyai, penguatan ekonomi kampung tidak hanya bergantung pada BUMDes. Koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), petani, pengrajin, pedagang, serta pelaku usaha jasa juga memiliki peran dalam membangun ekosistem ekonomi lokal.
Koperasi dapat mendukung pengadaan kebutuhan pokok, pemasaran hasil pertanian, penyediaan sarana produksi, dan penguatan posisi tawar anggota. Sementara itu, UMKM berpotensi mengembangkan produk lokal agar memiliki nilai tambah dan menjangkau pasar yang lebih luas.
Di sisi lain, sektor usaha jasa juga perlu mendapatkan perhatian karena berhubungan langsung dengan kebutuhan masyarakat dan peluang penciptaan lapangan kerja.
Sejumlah peluang usaha yang dapat dipertimbangkan sesuai kondisi pasar di Dogiyai antara lain jasa transportasi, bengkel kendaraan, pertukangan, penggilingan hasil pertanian, percetakan dan fotokopi, distribusi barang, serta layanan perbaikan.
Pengembangan sektor tersebut dapat membuka ruang bagi generasi muda untuk membangun usaha mandiri sekaligus meningkatkan ketersediaan layanan yang dibutuhkan masyarakat.
Karena itu, pemetaan kebutuhan pelayanan masyarakat menjadi salah satu langkah penting sebelum pemerintah kampung dan pengelola BUMDes menentukan jenis usaha.
Pemetaan tersebut dapat membantu mengidentifikasi layanan yang masih terbatas, peluang pasar, keterampilan tenaga kerja lokal, dan kemungkinan kemitraan dengan pelaku usaha.
Apabila dikembangkan secara tepat, BUMDes, koperasi, UMKM, dan usaha jasa dapat saling mendukung dalam memperkuat perputaran ekonomi di Kabupaten Dogiyai.
Delapan Distrik Terlibat dalam Pelatihan BUMDes
Pelatihan Pengelolaan BUMDes bagi 79 kampung tersebut dilaksanakan selama dua hari dengan melibatkan delapan distrik di wilayah Kamuu dan Mapia.
Pada 16 Oktober 2026, kegiatan berlangsung di Aula Koteka Moge, Moanemani, dengan melibatkan lima distrik di wilayah Kamuu, yakni Distrik Kamuu, Dogiyai, Kamuu Utara, Kamuu Timur, dan Kamuu Selatan.
Kegiatan kemudian dilanjutkan pada 17 Oktober 2026 dengan melibatkan tiga distrik di wilayah Mapia, yaitu Distrik Mapia, Mapia Tengah, dan Mapia Barat.
Keterlibatan delapan distrik tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat kapasitas pengelola BUMDes dalam memahami tata kelola kelembagaan, mengenali potensi ekonomi lokal, serta menyusun rencana usaha sesuai karakteristik kampung masing-masing.
Bagi Melkianus dan pengurus APINDO Kabupaten Dogiyai, pelatihan ini juga menjadi ruang untuk memperkenalkan pentingnya pendekatan bisnis dalam pengembangan ekonomi kampung, sehingga potensi yang tersedia dapat diarahkan menjadi kegiatan usaha yang memiliki prospek pasar.
Kolaborasi DPMK dan APINDO Perlu Ditindaklanjuti
Kolaborasi DPMK Kabupaten Dogiyai dengan DPK APINDO Kabupaten Dogiyai memperlihatkan pentingnya keterlibatan pemerintah dan organisasi dunia usaha dalam memperkuat ekonomi masyarakat.
DPMK memiliki peran dalam pemberdayaan masyarakat dan penguatan kelembagaan kampung. Sementara itu, APINDO memberikan perspektif dunia usaha yang berkaitan dengan kelayakan bisnis, produktivitas, kemitraan, dan orientasi pasar.
Kedua pihak dapat saling melengkapi agar pengembangan BUMDes tidak hanya berfokus pada pembentukan lembaga, tetapi juga pada kemampuan menjalankan usaha dan menghasilkan manfaat bagi masyarakat.
Meski demikian, pelatihan perlu diikuti dengan langkah nyata. Pemetaan potensi kampung, penyusunan rencana bisnis, pendampingan pengelola, serta evaluasi kinerja unit usaha menjadi bagian penting untuk memastikan materi pelatihan dapat diterapkan.
Keberhasilan pengembangan BUMDes pada akhirnya perlu dilihat dari perkembangan kegiatan usaha, pengelolaan aset, pendapatan, keterlibatan masyarakat, penciptaan lapangan kerja, dan manfaat ekonomi yang benar-benar dirasakan warga.
Melalui keterlibatan Ketua APINDO Kabupaten Dogiyai, Melkianus Tebai, dalam pelatihan tersebut, perspektif dunia usaha diharapkan dapat memperkuat arah pengembangan BUMDes sekaligus membuka peluang sinergi dengan koperasi, UMKM, dan pelaku usaha jasa.
Penguatan ekonomi kampung membutuhkan lebih dari sekadar potensi alam. Diperlukan kemampuan mengelola sumber daya, membangun usaha yang sesuai dengan kebutuhan pasar, serta menciptakan kesempatan ekonomi bagi masyarakat setempat.
Dengan demikian, pengembangan BUMDes di 79 kampung di Dogiyai diharapkan menjadi bagian dari upaya membangun ekonomi lokal yang lebih produktif, mandiri, dan berkelanjutan, dengan kampung sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi daerah. [*]
