WAMENA, TOMEI.ID | Masyarakat dan pemerintah kampung di Distrik Wolo, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, membantah klaim penyelesaian pembangunan Jembatan Kali Ilu yang sebelumnya disampaikan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Papua Pegunungan.
BACA JUGA: Jembatan Puluhan Miliar di Jayawijaya Diprotes Warga: Goyang Saat Dilintasi dan Tak Layak Fungsi
Warga menyatakan jembatan tersebut hingga kini belum dapat dilintasi kendaraan dan masih menyisakan persoalan kelayakan konstruksi serta keterbukaan informasi anggaran, serta meminta pemerintah melakukan pemeriksaan teknis dan menyampaikan penjelasan resmi kepada masyarakat setempat.
Persoalan tersebut kembali mencuat setelah anggota Komisi IV DPR Papua Pegunungan dari Partai Demokrat, Fransina Daby, turun langsung meninjau lokasi jembatan pada Selasa (3/11/2026).
Kunjungan itu menjadi kesempatan bagi masyarakat dan aparat kampung untuk menyampaikan kondisi pembangunan serta keluhan yang selama ini mereka alami, sekaligus mendesak pemerintah melakukan evaluasi dan memberikan kepastian atas penyelesaian proyek tersebut.
Kepala Kampung Lian Gombo, yang berada di wilayah perbatasan Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Mamberamo Tengah, menyampaikan kekecewaannya terhadap pernyataan mengenai penyelesaian pembangunan jembatan tersebut.
Menurutnya, kondisi di lapangan tidak sesuai dengan klaim yang menyebutkan jembatan telah selesai dan dapat dilintasi kendaraan. Ia menegaskan bahwa sejak dibangun hingga saat ini, jembatan tersebut belum pernah dapat digunakan sebagaimana mestinya.
“Terima kasih atas waktu saya sebagai Kepala Kampung di perbatasan antara Mandramu dengan Jaya-Jaya. Terima kasih atas kehadiran Ibu DPR Provinsi di Distrik Wolo. Jembatan ini sejak dibangun sampai saat ini belum pernah bisa dilewati,” ujar Kepala Kampung Lian Gombo saat ditemui di lokasi.
Ia juga menyoroti dokumentasi yang sebelumnya memperlihatkan sebuah kendaraan berada di atas jembatan baru. Menurutnya, keberadaan kendaraan dalam foto tersebut tidak serta-merta membuktikan bahwa jembatan sudah layak dan dapat digunakan masyarakat.
“Kepala Dinas PU Provinsi Papua Pegunungan yang hadir di Wolo sempat bawa mobil di jembatan baru, lalu difoto, itu tipu. Kebetulan waktu itu tidak ada orang di sini, jadi mereka bisa foto. Kalau ada masyarakat setempat di sini, pasti diusir,” tegasnya.
Selain persoalan aksesibilitas, warga juga mempertanyakan ukuran dan spesifikasi konstruksi jembatan yang dinilai tidak sebanding dengan kondisi geografis Kali Ilu. Masyarakat menilai konstruksi yang dibangun terlalu kecil untuk mendukung kebutuhan transportasi di wilayah tersebut.
Warga berharap kondisi fisik jembatan dapat diperiksa secara teknis oleh instansi berwenang, sehingga kelayakan konstruksi dan kemampuannya dalam menunjang akses transportasi masyarakat dapat dipastikan.
Persoalan lain yang menjadi sorotan adalah keterbukaan informasi anggaran proyek. Kepala Kampung Lian Gombo mengungkapkan bahwa masyarakat tidak pernah melihat papan informasi proyek yang mencantumkan besaran anggaran atau pagu dana pembangunan sejak pekerjaan dimulai hingga saat ini.
“Terus sejak dibangun, pagu dana atau anggaran itu tidak pernah ditempel di tempat kerja atau depan proyek sampai saat ini. Jadi, kami masyarakat ini tidak tahu anggaran yang mereka pakai berapa,” tambahnya.
Kondisi tersebut, menurut warga, menimbulkan pertanyaan mengenai transparansi pelaksanaan pembangunan yang seharusnya dapat diketahui masyarakat sebagai penerima manfaat infrastruktur.
Masyarakat dan aparat kampung juga menyampaikan apresiasi kepada anggota Komisi IV DPR Papua Pegunungan, Fransina Daby, yang telah turun langsung mendengarkan keluhan warga di wilayah perbatasan tersebut.
Warga berharap hasil peninjauan lapangan itu dapat ditindaklanjuti melalui pemeriksaan kondisi fisik jembatan, evaluasi spesifikasi konstruksi, serta keterbukaan informasi mengenai anggaran dan pelaksanaan proyek.
Masyarakat juga meminta Pemprov Papua Pegunungan melalui Dinas Pekerjaan Umum memberikan penjelasan terbuka mengenai progres pekerjaan, kondisi aktual jembatan, dan tindak lanjut pembangunan agar akses transportasi masyarakat Distrik Wolo tidak terus terhambat.
Redaksi tomei.id masih berupaya memperoleh konfirmasi dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua Pegunungan terkait bantahan warga, kondisi fisik Jembatan Kali Ilu, serta informasi anggaran dan status penyelesaian proyek tersebut. [*]
