NABIRE, TOMEI.ID | Kamar Adat Pengusaha Papua (KAPP) Provinsi Papua Tengah menolak kepengurusan ilegal yang mengatasnamakan organisasi dan menegaskan seluruh aktivitas KAPP di enam provinsi wajib dipending hingga Konferensi Luar Biasa (KLB) resmi di Jayapura pada Desember 2026.
Penegasan tersebut disampaikan dalam konferensi pers di Kantor KAPP Papua Tengah, Jalan PDAM, Nabire, Rabu (11/11/2026) pagi, menanggapi kegiatan yang dilakukan David Padwa bersama Gisman Yanengga dan pihak lain yang mengatasnamakan kepengurusan KAPP Papua Tengah.
Ketua KAPP Papua Tengah, Yosephin Pigai, mempertanyakan dasar pengangkatan David Padwa dan pihak-pihak yang mengklaim sebagai pimpinan Dewan Adat maupun pengurus KAPP Papua Tengah.
“Kami tidak tahu siapa yang melantik mereka. Setahu kami, Ketua Dewan Adat Provinsi Papua Tengah adalah Niko Octavianus Pekei,” ungkap Yosephin.
Ia menjelaskan, keputusan Dewan Adat se-Tanah Papua dalam pertemuan di Manokwari pada 19-22 Oktober 2026 telah memutuskan seluruh aktivitas KAPP di enam provinsi dipending sementara sampai KLB di Jayapura. Keputusan itu, kata dia, telah diketahui David Padwa, namun kegiatan mengatasnamakan KAPP tetap berjalan di Papua Tengah.
Yosephin menegaskan, kehadiran pihaknya dalam kegiatan yang dipersoalkan bukan untuk membuat keributan, melainkan untuk meminta pembatalan kegiatan. Namun pihaknya menemukan balok dan rantai yang telah disiapkan di dalam ruangan.
“Kami datang untuk membatalkan kegiatan, bukan untuk mengacaukan. Tetapi ketika kami tiba, di dalam ruangan sudah disiapkan fasilitas atau alat-alat seperti balok dan rantai. Barang bukti itu ada pada kami,” katanya.
Ia juga menyoroti pernyataan di media yang dinilai mencemarkan nama baik dirinya dan keluarga, serta adanya upaya adu domba lewat pemberian SK kepada pihak yang masih terikat hubungan keluarga.
“Papua Tengah tidak boleh diadu domba. Ini sangat berbahaya. Pemerintah Provinsi Papua Tengah juga tentu tidak menginginkan kondisi seperti ini. Kami sebagai anak-anak asli Papua Tengah juga tidak nyaman,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua KAPP Papua Tengah lainnya, Fience Levina Mofu, menegaskan ketua umum organisasi harus dipilih melalui forum resmi konferensi sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), bukan penunjukan sepihak.
Ia mempertanyakan dasar penunjukan David Padwa sebagai Ketua Umum dan Gisman Yanengga yang mengatasnamakan pengurus KAPP Papua Tengah. Fience menegaskan dirinya pemegang SK AHU periode 2024-2029 yang masih berlaku dan tidak pernah diundang dalam forum konferensi daerah yang menjadi dasar pembentukan kepengurusan baru tersebut.
“Kami yang ada di Provinsi Papua Tengah dipilih melalui forum resmi. Kami memiliki SK AHU 2024-2029 yang masih berlaku. Karena itu, kami tetap berjalan berdasarkan AD/ART organisasi,” jelas Fience.
Fience menegaskan KAPP bukan organisasi politik atau wadah untuk mempertentangkan pihak, melainkan organisasi untuk merangkul pengusaha Papua, khususnya pengusaha asli Papua, agar berkembang dan mengambil bagian dalam pembangunan ekonomi daerah.
Ia meminta David Padwa dan Gisman Yanengga menghargai mekanisme organisasi dan tidak melakukan kegiatan yang menimbulkan perpecahan di kalangan pengusaha dan masyarakat adat.
“Kami berharap Dewan Adat sebagai orang tua harus berdiri di tengah-tengah. Jangan memihak kepada salah satu pihak, tetapi mengumpulkan semua pihak dan mencari jalan keluar terbaik,” ujarnya.
Fience juga meminta Pemerintah Provinsi Papua Tengah, khususnya Gubernur Meki Fritz Nawipa, untuk memperhatikan persoalan ini demi menjaga kondusifitas pembangunan ekonomi di Papua Tengah yang sedang menata ruang bagi pengusaha asli Papua.
Hingga berita ini diterbitkan, redaksi Tomei belum memperoleh keterangan resmi dari pihak David Padwa dan Gisman Yanengga. Redaksi tetap membuka ruang hak jawab demi keberimbangan pemberitaan. [*].
