NABIRE, TOMEI.ID | Besarnya anggaran daerah yang bersumber dari APBD dan dana Otonomi Khusus yang terus meningkat signifikan setiap tahunnya belum sepenuhnya tercermin dalam capaian pembangunan riil yang dirasakan masyarakat di Papua Tengah.
Persoalan kemiskinan dan stunting yang masih tinggi hingga ke distrik dan kampung masih menjadi tantangan utama, sementara rendahnya inovasi daerah dan lemahnya ketersediaan data pembangunan yang valid dan terintegrasi juga mendapat sorotan serius.
Kondisi tersebut disampaikan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Provinsi Papua Tengah, Elieser Yogi, dalam Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan Daerah Bappeda/Bapperida Kabupaten se-Provinsi Papua Tengah Tahun 2026 di Nabire, Rabu (11/11/2026).
Elieser menilai persoalan mendasar pembangunan Papua Tengah harus menjadi perhatian bersama, terutama karena besarnya kapasitas APBD belum sejalan dengan hasil pembangunan yang diharapkan.
“Kalau kita lihat angka-angka, stunting kita tinggi, kemiskinan kita tinggi, inovasi kita tidak ada yang kita buat. Sementara kita punya APBD cukup tinggi secara nasional. Dana besar, tetapi keberhasilan rendah. Ini masalahnya di situ,” ungkapnya.
Ia juga menyoroti keterbatasan data yang kerap menjadi kendala ketika pemerintah membutuhkan informasi sebagai dasar penyusunan kebijakan. Menurutnya, perencanaan tanpa dukungan data yang memadai berisiko membuat program pembangunan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Karena itu, Rakortek tersebut diarahkan untuk menyamakan persepsi antara Bappeda/Bapperida provinsi dan kabupaten, menyinkronkan program prioritas serta mengidentifikasi berbagai persoalan dan tantangan pembangunan di delapan kabupaten Papua Tengah.
Forum ini juga diharapkan menghasilkan rekomendasi dan langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan pembangunan daerah.
Elieser menegaskan hasil diskusi tidak boleh berhenti sebagai catatan kegiatan. Berbagai persoalan yang ditemukan harus dirumuskan menjadi rekomendasi untuk disampaikan kepada para pimpinan daerah, termasuk bupati dan sekretaris daerah agar dapat ditindaklanjuti.
Ia berharap para narasumber dan peserta dapat memberikan masukan konkret mengenai strategi penyelesaian persoalan pembangunan yang selama ini dihadapi Papua Tengah.
Menurutnya, pembangunan daerah tidak dapat dilaksanakan pemerintah provinsi sendiri, melainkan membutuhkan kerja sama, koordinasi dan komitmen seluruh pemerintah kabupaten serta pemangku kepentingan.
Elieser menekankan tantangan Papua Tengah bukan semata-mata seberapa besar anggaran yang tersedia, melainkan bagaimana anggaran tersebut diterjemahkan menjadi hasil pembangunan yang benar-benar dirasakan masyarakat. Penurunan kemiskinan, penanganan stunting, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia serta pemerataan pembangunan hingga distrik dan kampung harus menjadi ukuran keberhasilan dari setiap program pemerintah. [*].
