NABIRE, TOMEI.ID | Serangkaian informasi tidak benar yang mencatut nama Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa, Wakil Gubernur Deinas Geley, hingga sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) kembali beredar di tengah masyarakat. Informasi tersebut berkaitan dengan pengangkatan jabatan aparatur sipil negara (ASN), penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS), perlombaan berhadiah miliaran rupiah, bantuan pendidikan mahasiswa, hingga usulan formasi CPNS 2026.
Pola penyebarannya menunjukkan penggunaan nama pejabat pemerintah dan identitas Pemerintah Provinsi Papua Tengah untuk membangun kesan seolah-olah informasi tersebut merupakan pengumuman resmi. Sejumlah informasi itu kemudian dibantah langsung oleh pejabat pemerintah melalui klarifikasi kepada masyarakat.
Rangkaian kasus tersebut memunculkan pertanyaan mengenai pihak yang berada di balik penyebaran informasi palsu yang mencatut nama pimpinan daerah. Namun, dugaan adanya kepentingan politik atau keterlibatan kelompok lawan politik Gubernur Meki Nawipa untuk menjatuhkan dan merusak reputasi Gubernur, Wakil Gubernur dan pimpinan OPD.
Selain itu, dugaan terlibatan pendukung MeGe yang tidak mendapat posisi di pemerintahan juga main dibelakang layar untuk merusak reputasi Gubernur Meki. Kelompok tersebut murni dicap sebagai penghalang utama pembangunan dan tak ingin Papua Tengah maju.
Pencatutan Nama Gubernur untuk Meminta Uang dan SK ASN
Salah satu kasus yang pernah mencuat terjadi pada April 2025. Saat itu, beredar informasi mengenai oknum yang mengatasnamakan tim sukses MeGe, pasangan Meki Nawipa dan Deinas Geley, untuk meminta ASN mengumpulkan surat keputusan (SK) terakhir dengan iming-iming memperoleh jabatan di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Tengah.
Wakil Gubernur Papua Tengah Deinas Geley secara tegas membantah adanya perintah dari dirinya maupun Gubernur Meki Nawipa terkait pengumpulan SK tersebut.
Dalam keterangannya pada Rabu (9/4/2025), Deinas mengingatkan seluruh ASN dan masyarakat agar tidak mempercayai pihak yang mengatasnamakan pimpinan daerah untuk menawarkan jabatan.
“Kami sudah dapat informasi bahwa ada oknum pegawai ASN di Provinsi Papua Tengah mengatasnamakan tim sukses MeGe (Meki Nawipa dan Deinas Geley) mengaku ada perintah dari kami (Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tengah) untuk kumpulkan SK terakhir guna memberikan jabatan di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Tengah. Itu tidak benar, para pegawai ASN dan masyarakat jangan percaya,” kata Deinas.
Ia juga mengungkapkan bahwa oknum tersebut diduga meminta uang sebesar Rp30 juta hingga Rp50 juta kepada setiap ASN yang menyerahkan SK terakhir.
“Lalu oknum itu meminta biaya uang mulai dari 30 juta sampai 50 juta per orang yang kumpul SK terakhir, katanya uang itu untuk diamankan supaya dapat jabatan. Saya tegaskan hal itu sangat tidak benar, kami tidak pernah perintahkan oknum ASN tersebut,” tegasnya.
Kasus tersebut memperlihatkan bahwa pencatutan nama pejabat pemerintah tidak hanya berpotensi merusak reputasi penyelenggara pemerintahan, tetapi juga dapat membuka ruang penipuan yang merugikan ASN maupun masyarakat.
Informasi Kuota CPNS Lebih dari 30 Ribu Dibantah
Memasuki November 2026, informasi yang kembali mencatut nama Gubernur Meki Nawipa muncul melalui sebuah flyer di media sosial. Materi tersebut memuat narasi bahwa Pemerintah Provinsi Papua Tengah telah meminta kuota CPNS lebih dari 30 ribu kepada pemerintah pusat.
Juru Bicara Gubernur Papua Tengah, Emanuel You, menegaskan bahwa flyer tersebut bukan merupakan informasi resmi Pemerintah Provinsi Papua Tengah.
Dalam keterangannya pada Minggu (8/11/2026), Emanuel menjelaskan bahwa informasi tersebut memuat klaim mengenai permintaan kuota CPNS lebih dari 30 ribu kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).
Ia meminta masyarakat tidak mudah mempercayai maupun menyebarluaskan informasi penerimaan ASN yang tidak disertai pengumuman resmi dari instansi berwenang.
Klarifikasi tersebut menjadi penting mengingat informasi mengenai rekrutmen ASN berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat, khususnya para pencari kerja yang membutuhkan kepastian mengenai persyaratan, jumlah formasi, dan mekanisme seleksi.
Lomba Lukis Berhadiah Miliaran Rupiah Turut Dicatut
Selain informasi CPNS, poster digital yang mengatasnamakan Gubernur Meki Nawipa dan Wakil Gubernur Deinas Geley juga pernah beredar dengan menawarkan lomba lukis berhadiah miliaran rupiah.
Emanuel You kembali memberikan klarifikasi dan memastikan bahwa informasi mengenai perlombaan tersebut bukan agenda resmi Pemerintah Provinsi Papua Tengah.
“Informasi mengenai lomba lukis yang beredar luas di media sosial adalah tidak benar atau berita bohong (hoaks),” tegas Emanuel You di Nabire, Minggu (1/11/2026).
Menurutnya, setiap kegiatan maupun program resmi pemerintah daerah akan disosialisasikan melalui organisasi perangkat daerah (OPD) terkait dan saluran komunikasi resmi pemerintah.
“Kepada masyarakat jangan terhasut dengan info hoaks. Sebab ini lebih pada upaya menjatuhkan nama Gubernur dan Wakil Gubernur,” katanya.
Emanuel juga menyampaikan bahwa pihaknya sedang menelusuri sumber informasi tersebut. Ia bahkan tidak menutup kemungkinan membawa persoalan itu ke jalur hukum.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah memandang pencatutan identitas pimpinan daerah sebagai persoalan yang perlu ditangani. Meski demikian, pihak yang bertanggung jawab atas pembuatan dan penyebaran poster tersebut tetap perlu diungkap melalui penelusuran yang dapat dipertanggungjawabkan.
Informasi Bantuan Akhir Studi Mahasiswa Juga Dibantah
Pencatutan nama pemerintah tidak hanya menyasar informasi kepegawaian dan kegiatan daerah. Informasi mengenai bantuan biaya akhir studi mahasiswa juga pernah beredar melalui media sosial dengan mencantumkan nama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Tengah.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Papua Tengah, Nurhaidah, SE, menegaskan bahwa informasi mengenai pembukaan pengajuan bantuan biaya akhir studi sebagaimana tercantum dalam brosur yang beredar bukan pengumuman resmi dari dinas yang dipimpinnya.
Dalam video klarifikasi pada Jumat (26/6/2026), Nurhaidah menyampaikan bahwa pihaknya tidak pernah membuka pengajuan bantuan biaya akhir studi secara langsung sebagaimana informasi dalam brosur tersebut.
“Kami tegaskan bahwa informasi yang beredar di media sosial terkait pengajuan bantuan biaya akhir studi melalui Dinas Pendidikan Provinsi Papua Tengah adalah tidak benar,” kata Nurhaidah.
Klarifikasi ini menjadi peringatan bagi mahasiswa agar lebih berhati-hati terhadap informasi bantuan pendidikan, terutama apabila disertai permintaan dokumen pribadi, biaya administrasi, atau persyaratan yang tidak pernah diumumkan secara resmi.
Poster 2.787 Formasi CPNS 2026 Kembali Beredar
Terbaru, masyarakat kembali dihadapkan pada poster digital yang mencantumkan angka 2.787 formasi CPNS 2026 atas nama Pemerintah Provinsi Papua Tengah.
Dalam poster tersebut disebutkan bahwa sebanyak 2.787 formasi CPNS diusulkan untuk mengisi kekosongan jabatan strategis di lingkungan perangkat daerah.
Materi itu turut mencantumkan nama Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Provinsi Papua Tengah, Denci Meri Nawipa, S.IP. Poster tersebut juga memuat tulisan “HOAX” sebagai penanda bahwa informasi yang disajikan tidak benar.
Poster itu mencantumkan tanggal 20 November 2026 sebagai waktu pengusulan formasi. Namun, kebenaran mengenai angka 2.787 formasi, waktu pengusulan, maupun penggunaan nama pejabat dalam materi tersebut perlu dipastikan melalui klarifikasi langsung dari BKPSDM dan instansi terkait.
Masyarakat diminta tidak menjadikan poster yang beredar di media sosial sebagai dasar untuk menyimpulkan adanya pembukaan atau pengusulan formasi CPNS sebelum terdapat pengumuman resmi dari pemerintah.
Hoaks Berpotensi Merusak Kepercayaan Publik
Rangkaian informasi yang telah dibantah tersebut memperlihatkan bahwa penyebaran kabar tidak benar dengan mencatut nama pejabat dan instansi pemerintah bukan persoalan sepele.
Informasi mengenai jabatan ASN, penerimaan CPNS, bantuan pendidikan, maupun program pemerintah dapat menimbulkan kerugian apabila dipercaya tanpa pemeriksaan. Dalam kondisi tertentu, informasi semacam itu juga berpotensi dimanfaatkan untuk meminta uang, memperoleh data pribadi, atau menyesatkan masyarakat.
Di tengah situasi tersebut, dugaan adanya kepentingan politik di balik penyebaran informasi palsu perlu ditelusuri secara objektif. Penentuan pihak yang bertanggung jawab tidak dapat hanya didasarkan pada asumsi, melainkan harus didukung bukti dan hasil pemeriksaan pihak berwenang.
Pemprov Papua Tengah juga perlu memperkuat keterbukaan informasi publik melalui penyampaian klarifikasi yang cepat, konsisten, dan mudah diakses masyarakat. Langkah tersebut penting agar ruang informasi tidak dipenuhi kabar yang belum terverifikasi.
Di sisi lain, masyarakat perlu membangun kebiasaan memeriksa sumber setiap informasi yang mencatut nama Gubernur, Wakil Gubernur, OPD, maupun program pemerintah sebelum mempercayai atau menyebarluaskannya.
Sebab, di tengah proses pembangunan Papua Tengah, persoalan informasi bukan hanya menyangkut reputasi pemerintah, tetapi juga menyangkut hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar agar masyarakat dapat memilah informasi secara kritis sebelum mengambil keputusan.
Tim Redaksi (Timred) media ini menilai, setiap dugaan penyebaran hoaks yang membawa kepentingan tertentu harus ditangani berdasarkan fakta dan bukti. Jangan sampai upaya melawan informasi palsu justru melahirkan tuduhan baru yang tidak terverifikasi. Penelusuran dan klarifikasi pihak terkait diperlukan untuk menjaga kepercayaan publik. [*]










