NABIRE, TOMEI.ID | Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Perwakilan Papua menekankan pentingnya dialog inklusif dalam Rapat Dengar Pendapat Umum bersama Panitia Khusus (Pansus) Kemanusiaan DPR Papua Tengah di Aula RRI Nabire, Senin (29/9/2025). Kehadiran Komnas HAM menjadi momentum strategis untuk merumuskan solusi komprehensif dan berkelanjutan bagi konflik di Papua.
Ketua Komnas HAM Perwakilan Papua, Fritz Ramandey, memaparkan inisiatif “Dialog Kemanusiaan” yang dirancang sejak 2023. Menurutnya, dialog adalah fondasi utama penyelesaian konflik, berbeda dengan pendekatan yang lebih fokus pada pembangunan ekonomi atau operasi militer.
“Dialog Kemanusiaan merangkul seluruh pemangku kepentingan, dari korban konflik, keluarga, kelompok sipil bersenjata, hingga pemerintah,” kata Fritz. “Inisiatif ini menekankan komunikasi terbuka dan mediasi untuk mengurai akar persoalan konflik.”
Fritz menambahkan, dialog akan melibatkan pemantauan independen melalui pelapor khusus dan komunikasi dengan lembaga internasional, termasuk PBB, untuk memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan dukungan global.
Komnas HAM juga menyoroti dinamika kepemimpinan di Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) yang terbagi dalam empat klaster. Keterlibatan para pemimpin dari tiap klaster, seperti Hans Richard Jowin dan Goliatab, dinilai krusial untuk resolusi konflik yang menyeluruh.
Fritz mengingatkan bahwa konflik Papua berakar pada dimensi ideologis yang kompleks, sehingga Komnas HAM mendorong pembentukan forum strategis yang melibatkan militer, kepolisian, organisasi keagamaan, dan masyarakat sipil dalam mencari solusi holistik.
Data konflik terbaru menunjukkan urgensi pendekatan ini. Sepanjang Januari–Agustus 2025, tercatat 41 insiden kontak bersenjata di Intan Jaya dan Puncak yang menelan 80 korban jiwa. “Angka ini menjadi alarm bagi perlunya tindakan cepat untuk memutus siklus kekerasan,” ujar Fritz.
“Manajemen konflik yang efektif adalah kunci mencegah eskalasi kekerasan. Kepemimpinan politik memiliki peran vital untuk memfasilitasi proses dialog menuju perdamaian yang berkelanjutan,” tegasnya.
Fasilitator Pansus Kemanusiaan DPR Papua Tengah, Jhon Gobai, menekankan perlunya pendekatan inklusif dengan melibatkan masyarakat lokal secara aktif. Absennya sejumlah pejabat kunci seperti Kapolda Papua Tengah dan Danrem dalam pertemuan ini disayangkan, dan kehadiran mereka diharapkan pada pertemuan berikutnya untuk memperkuat koordinasi.
“Evaluasi penempatan pasukan non-organik di Papua menjadi salah satu isu utama. Rekomendasi agar pemerintah membuka ruang dialog lebih intensif dengan kelompok lokal, termasuk TPN-OPM, juga mengemuka guna mendukung pembangunan partisipatif,” ujarnya.
Forum menyoroti penolakan masyarakat adat terhadap proyek tambang Blok Wabu. Tim advokasi dibentuk untuk memastikan aspirasi warga terakomodasi. Usulan alternatif seperti pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) mengemuka sebagai opsi pembangunan yang lebih ramah lingkungan.
Diskusi diakhiri dengan komitmen bersama untuk mengedepankan transparansi, keterlibatan komunitas, dan keberlanjutan dalam setiap proyek pembangunan. Kesepakatan ini diharapkan dapat memperkuat kepercayaan publik, meredam potensi konflik, serta menciptakan fondasi damai bagi pembangunan Papua Tengah. [*].
