JAYAPURA, TOMEI.ID | Aksi peringatan 59 tahun kontrak karya PT Freeport Indonesia di Kota Jayapura, Selasa (7/4/2026), diwarnai penghadangan ketat aparat keamanan yang membuat pergerakan massa tertahan di sejumlah titik strategis.
Aksi yang digelar mahasiswa dari Forum Independen Mahasiswa West Papua (FIM-WP) bersama warga ini merupakan bagian dari gerakan serentak di berbagai kota di Tanah Papua, dengan membawa tuntutan penutupan PT Freeport Indonesia.
Sejak pagi, massa mulai berkumpul di beberapa titik, seperti Perumnas 3 Waena, kawasan Kampus Universitas Cenderawasih (Uncen) atas dan bawah, Expo Waena, hingga Universitas Sains dan Teknologi Jayapura (USTJ).
Namun, upaya konsolidasi menuju titik utama di Kantor DPR Papua terhambat setelah aparat kepolisian dan Brimob melakukan penyekatan di berbagai ruas jalan.
Lebih dari 100 personel aparat dikerahkan di jalur utama Sentani–Jayapura, termasuk di kawasan Perumnas 3 Waena, dengan perlengkapan pengamanan lengkap serta kendaraan taktis seperti mobil Dalmas dan Barracuda.
Pengamanan juga diperketat di sejumlah titik strategis lainnya, termasuk kawasan Lingkaran Abepura yang terpantau relatif sepi akibat penjagaan aparat.
Akibat penghadangan tersebut, massa dari berbagai titik tidak dapat bergerak bebas untuk menyatukan barisan menuju lokasi aksi utama.
“Tuntutan kami adalah menutup PT Freeport dan seluruh perusahaan yang beroperasi di Tanah Papua, sekaligus memperingati momentum awal kontrak karya PT Freeport Indonesia,” tegas salah satu orator dalam aksi.
Selain itu, massa juga mendesak Indonesia dan Amerika Serikat untuk memberikan hak penentuan nasib sendiri bagi rakyat Papua Barat, serta menolak berbagai kebijakan yang dinilai merugikan masyarakat.
Dalam orasinya, massa turut menyoroti dugaan pelanggaran yang dikaitkan dengan kehadiran PT Freeport Indonesia, mulai dari kekerasan hingga penangkapan yang dinilai sewenang-wenang.
Sejumlah poster yang dibawa massa memuat pesan penolakan, seperti “Tutup PT Freeport”, “Tolak PSN”, hingga penolakan terhadap rencana pembangunan bandara antariksa di Biak.
Di tengah situasi tersebut, Kepala Perwakilan Komnas HAM Papua, Frits Ramandey, terpantau hadir memantau langsung jalannya aksi.
Sementara itu, di wilayah Sentani, aksi massa yang berlangsung di Kantor DPRD dilaporkan dibubarkan oleh aparat sejak pagi.
Hingga pukul 15.00 WIT, massa masih tertahan di kawasan Uncen bawah setelah kembali dihadang di sejumlah titik, termasuk kawasan Ale-ale hingga pintu masuk USTJ.
Secara umum, situasi di Kota Jayapura terpantau kondusif. Aksi berlangsung damai, meskipun ruang gerak massa dibatasi oleh pengamanan ketat aparat di lapangan.
Peristiwa ini mencerminkan ketegangan antara ruang penyampaian aspirasi publik dan pendekatan pengamanan di lapangan, yang jika tidak dikelola secara terbuka dan proporsional berpotensi memicu eskalasi di kemudian hari. [*].
