NABIRE, TOMEI.ID | Gelombang protes kembali menggema di Nabire, Papua Tengah, ketika Front Rakyat Bergerak menggelar aksi demonstrasi damai secara serentak di lima titik strategis, Selasa (7/4/2026), dengan membawa tuntutan besar terhadap arah kebijakan dan lembaga di Papua.
Aksi ini tidak sekadar unjuk rasa biasa. Massa secara terbuka mendesak pembubaran Majelis Rakyat Papua (MRP), penutupan PT Freeport Indonesia, serta evaluasi total dan pengembalian kebijakan Otonomi Khusus (Otsus) yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat.
Di lapangan, berbagai spanduk bernada penolakan terbentang, mulai dari seruan penolakan investasi hingga tuntutan pertanggungjawaban lembaga representasi yang dianggap gagal menjalankan fungsinya.
“MRP tahunya berkoar di media saja, kami tidak pernah lihat kerja nyata. Kamu harus bertanggung jawab atas penderitaan masyarakat Papua,” tegas Yeti Tigi dalam orasinya.
Ia menilai MRP lebih kuat dalam retorika dibandingkan kerja nyata di lapangan. Menurutnya, keberadaan lembaga tersebut tidak memberikan dampak signifikan bagi masyarakat sehingga layak dipertanyakan keberlanjutannya.
“MRP empuk di balik kursi, tapi rakyat terus menderita. Untuk apa lembaga ini kalau tidak ada manfaatnya?” ujarnya.
Kritik juga diarahkan kepada DPR yang dinilai tidak menjalankan fungsi representasi secara maksimal. Massa menyebut aspirasi rakyat selama ini tidak pernah benar-benar diperjuangkan.
“DPR dan MRP yang kami pilih hanya diam. Aspirasi kami tidak pernah diperjuangkan,” lanjutnya, menggambarkan kekecewaan mendalam atas sikap wakil rakyat yang dinilai abai.
Selain isu kelembagaan, massa juga menyoroti dugaan kekerasan aparat di Dogiyai, termasuk kasus penembakan terhadap seorang mama lansia di rumahnya sendiri yang hingga kini belum mendapatkan kejelasan.
Dalam orasinya, Yeti menyebut adanya dugaan bahwa korban menjadi sasaran karena mengetahui peristiwa tertentu yang melibatkan aparat, meski pernyataan tersebut belum terkonfirmasi secara resmi.
Pernyataan tersebut semakin memperkuat tuntutan massa agar setiap dugaan pelanggaran dapat diusut secara transparan dan tuntas.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak MRP, DPR, maupun aparat kepolisian terkait tuntutan dan tudingan yang disampaikan dalam aksi tersebut.
Aksi ini menjadi penanda meningkatnya ketidakpercayaan publik terhadap lembaga perwakilan dan aparat di Papua. Tanpa langkah konkret, transparan, dan berpihak pada rakyat, gelombang protes serupa berpotensi terus meluas dengan tekanan yang semakin kuat. [*].
