Aktivis Katolik Ditangkap Polisi Mimika Usai Misa Tahbisan Uskup Baru

TIMIKA, TOMEI.ID | Sejumlah aktivis Pemuda Katolik Orang Asli Papua (OAP), termasuk Malvin Yobe, ditangkap aparat Polres Mimika pada Rabu siang (14/5) sekitar pukul 12.30 WIT di halaman Gereja Katedral Tiga Raja, Timika.

Penangkapan terjadi tak lama setelah berlangsungnya misa tahbisan Uskup baru Keuskupan Timika, Mgr. Bernardus Bofitwos Baru, OSA.

Penangkapan itu diduga terkait aksi damai yang dilakukan oleh para pemuda Katolik Papua, yang menyuarakan kritik terhadap pernyataan Uskup Agung Merauke terkait konflik agraria di wilayah adat Wogekel dan Wanam, Distrik Ilwayab, Merauke.

Aksi tersebut juga menyerukan agar posisi uskup di Tanah Papua diisi oleh putra asli Papua dan menolak Proyek Strategis Nasional (PSN) di Ilwayab yang dinilai tidak menghormati prinsip persetujuan bebas, didahului, dan diinformasikan secara utuh (FPIC) oleh masyarakat adat.

Menurut keterangan resmi menyebutkan aksi berlangsung secara damai, tertib, dan tanpa insiden kekerasan. Namun, beberapa saat setelah misa usai, aparat kepolisian menangkap sejumlah aktivis tanpa kejelasan dasar hukum yang disampaikan di tempat kejadian.

Hingga kini, keberadaan Malvin Yobe dan aktivis lain belum dapat dipastikan. Pihak keluarga dan pendamping hukum mengaku belum memperoleh informasi resmi mengenai lokasi penahanan maupun akses komunikasi dengan mereka. Kondisi ini memicu keprihatinan atas keselamatan para aktivis serta potensi pelanggaran terhadap hak-hak hukum mereka.

Sejumlah organisasi masyarakat sipil, jaringan pemuda Katolik Papua, serta kelompok advokasi hak asasi manusia mengecam keras tindakan penangkapan tersebut.

Mereka menuntut: 1. Kepolisian membuka akses informasi mengenai para aktivis yang ditahan; 2. Menjamin keselamatan dan hak-hak hukum mereka selama dalam proses hukum; dan 3. Menghentikan praktik kriminalisasi terhadap ekspresi damai di ruang publik, terutama di ruang keagamaan.

“Penangkapan di halaman gereja setelah perayaan religius adalah tindakan yang mencederai semangat keadilan sosial yang diajarkan Gereja dan melemahkan demokrasi,” ungkap salah satu pernyataan solidaritas dari jaringan pemuda Katolik Papua.

Mereka juga menyerukan agar Gereja Katolik, khususnya Keuskupan Timika dan Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), menyatakan sikap yang berpihak kepada umat serta membela hak masyarakat adat Papua dalam memperjuangkan keadilan dan perlindungan tanah ulayat.

Peristiwa ini menggarisbawahi bahwa perjuangan keadilan dan keberpihakan terhadap masyarakat adat juga berlangsung dalam ruang-ruang religius. Gerakan pemuda Katolik Papua dinilai sebagai bagian dari upaya membangun Gereja yang inklusif, kontekstual, dan berpihak pada kaum tertindas.

Hingga berita ini diturunkan, Polres Mimika belum memberikan keterangan resmi. Media dan organisasi pemantau HAM akan terus memantau perkembangan kasus ini. [*]