Aktivis Paniai Desak Penarikan Marinir dari Distrik Ekadide

JAYAPURA, TOMEI.ID | Aktivis mahasiswa asal Paniai, Gaibii Boma, mendesak penarikan pasukan Marinir dari Distrik Ekadide. Ia menilai keberadaan aparat tersebut hanya memperdalam trauma dan rasa takut warga, bukan menciptakan rasa aman.

Menurut Boma, pernyataan pihak TNI yang meminta masyarakat agar tidak khawatir dengan kedatangan Marinir tidak mencerminkan realitas sosial di lapangan. Ia menyebut, warga justru merasa tertekan dan hidup dalam kecemasan akibat kehadiran aparat bersenjata di wilayah mereka.

“Mereka bilang masyarakat tidak perlu takut, tapi faktanya warga merasa tidak aman. Luka akibat kekerasan aparat masih membekas kuat di ingatan mereka,” ujar Boma dalam keterangannya di Jayapura, Selasa (29/10/2025).

Ia menjelaskan, trauma masa lalu masih menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Paniai. Setiap kali mendengar suara helikopter atau kendaraan militer melintas, warga spontan panik dan memilih bersembunyi di hutan untuk menghindari potensi kekerasan.

“Itu bukan tanda situasi aman, tapi tanda luka sosial yang belum sembuh. Negara seharusnya hadir dengan empati, bukan dengan senjata,” tegasnya.

Lebih lanjut, Boma menilai penempatan Marinir TNI AL di wilayah pegunungan tidak logis secara operasional dan tidak tepat secara moral.

“TNI Angkatan Laut seharusnya bertugas di wilayah perairan, bukan di pegunungan. Apa alasan mereka berada di Ekadide? Ini kebijakan yang tidak masuk akal,” ucapnya dengan nada heran.

Ia menegaskan, pendekatan militeristik yang terus diterapkan di Tanah Papua tidak pernah menjadi solusi bagi persoalan yang ada. Sebaliknya, langkah itu justru memperlebar jarak ketidakpercayaan antara rakyat dan negara.

“Rakyat Papua sudah terlalu lama hidup di bawah bayang-bayang kekerasan. Pemerintah harus berani beralih dari operasi militer menuju dialog bermartabat,” tandasnya.

Boma menutup pernyataannya dengan menyerukan agar negara membangun kepercayaan rakyat melalui keadilan, empati, dan penghormatan terhadap martabat manusia.

“Yang dibutuhkan rakyat bukan tambahan pasukan, tapi keadilan dan keberanian negara untuk mendengar suara korban,” tutupnya. [*].