Berita

Aktivis Uncen Desak Pemerintah Tarik Pasukan dari Paniai

JAYAPURA, TOMEI.ID | Ketegangan di Kabupaten Paniai kembali menyeruak ke permukaan. Bunyi tembakan yang sesekali terdengar, patroli aparat bersenjata, hingga laporan pengungsian warga sipil, menambah panjang deretan luka kemanusiaan di Papua.

Di tengah situasi yang terus memburuk, aktivis mahasiswa Universitas Cenderawasih (Uncen), Nando Gaibi Boma, angkat suara. Ia menilai kehadiran aparat militer justru memperdalam penderitaan masyarakat sipil yang sudah lama terjebak dalam lingkaran konflik.

“Situasi di Paniai sudah sangat memprihatinkan. Anak-anak, perempuan, dan orang tua hidup dalam ketakutan. Banyak warga terpaksa mengungsi ke hutan maupun daerah lain demi menyelamatkan diri,” ungkap Nando dalam pernyataannya, Sabtu (27/9/2025).

Desakan Nando tidak main-main. Ia meminta Presiden Prabowo Subianto segera menarik seluruh pasukan TNI, baik organik maupun non-organik, dari wilayah Paniai. Menurutnya, pendekatan militer yang dipilih pemerintah selama ini hanya melahirkan rasa takut, bukan keamanan.

“Kami minta Presiden Prabowo segera tarik pasukan dari Papua. Pemerintah seharusnya mengutamakan jalan damai dengan mendengar suara rakyat, bukan terus menambah penderitaan mereka,” tegasnya.

Bagi Nando, persoalan Papua tidak bisa dilihat semata dari kacamata keamanan negara. Ia menekankan bahwa solusi sejati hanya bisa hadir lewat dialog yang menghargai martabat dan aspirasi masyarakat Papua.

Kesaksian lapangan menunjukkan warga sipil di Paniai kerap hidup dalam suasana mencekam. Kehadiran aparat bersenjata di sekitar kampung dianggap bukan sebagai pelindung, melainkan bayang-bayang ancaman.

“Banyak warga yang memilih tidur di hutan. Mereka takut dengan situasi, takut anak-anak mereka jadi korban salah tembak atau kekerasan,” ujar seorang warga Paniai yang enggan disebut namanya.

Kondisi ini semakin diperburuk dengan terbatasnya akses terhadap pangan, kesehatan, dan pendidikan. Anak-anak kehilangan sekolah, sementara para petani tidak lagi leluasa ke kebun karena takut bertemu aparat bersenjata.

Pernyataan Nando Gaibi Boma sekaligus menjadi alarm bagi pemerintah pusat. Ia mengingatkan bahwa kegagalan mendengar suara rakyat Papua hanya akan memperpanjang lingkaran kekerasan yang sudah berlangsung berpuluh tahun.

“Negara harus berani membuka ruang dialog yang jujur, bukan menutupnya dengan operasi militer. Jalan damai harus ditempuh jika pemerintah sungguh ingin menyelesaikan masalah Papua,” tandasnya. [*].

Redaksi Tomei

Recent Posts

Bupati Dogiyai Resmi Lepas Korkab dan TFL BSPS 2026, 200 Rumah Swadaya Siap Dibangun di 8 Kampung

DOGIYAI, TOMEI.ID | Bupati Kabupaten Dogiyai, Yudas Tebai, secara resmi memimpin prosesi pelepasan personil teknis…

3 jam ago

Akselerasi BSPS 2026, Balai Perumahan Jayapura Perkuat Sinergi Strategis di Kabupaten Dogiyai

DOGIYAI, TOMEI.ID | Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P) Papua melalui perwakilan Balai Perumahan Jayapura, resmi…

4 jam ago

Komnas HAM RI Bongkar 6 Kasus Pelanggaran HAM di Papua: Penembakan Warga Sipil, Konflik Tanah Adat, hingga 15 Korban Tewas di Puncak

JAKARTA, TOMEI.ID | Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengungkap enam kasus serius dugaan…

4 jam ago

Paripurna DPR Papua Pegunungan Resmi Dibuka, LKPJ Gubernur 2025 dan Propemperda 2026 Jadi Sorotan

WAMENA, TOMEI.ID | DPR Papua Pegunungan resmi membuka Rapat Paripurna dengan agenda strategis yakni penyerahan…

5 jam ago

Lima Kampung di Asotipo Pemerkan Hasil Pembangunan, Dana Desa Dievaluasi Terbuka

NABIRE, TOMEI.ID | Lima kepala kampung di Distrik Asotipo, Kabupaten Jayawijaya, menunjukkan komitmen transparansi dan…

5 jam ago

Anthonius Wetipo Nahkodai Golkar Jayawijaya 2026–2031, Tegaskan Siap Konsolidasi Total hingga Akar Rumput

WAMENA, TOMEI.ID | Anthonius Wetipo terpilih sebagai Ketua DPD II Partai Golongan Karya (Golkar) Kabupaten Jayawijaya periode…

6 jam ago