Aliansi Mahasiswa Papua Peringati 55 Tahun Proklamasi West Papua, Tolak PSN dan Militerisme

NABIRE, TOMEI.ID | Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) bersama Front Rakyat Indonesia untuk West Papua (FRI-WP) dan Front Anti Investasi dan Militerisme memperingati 55 tahun Proklamasi West Papua, Rabu (1/7/2026). Dalam momentum tersebut, mereka menyampaikan pernyataan sikap yang menolak Proyek Strategis Nasional (PSN), mengkritik pendekatan militer di Papua, serta menuntut pemberian hak menentukan nasib sendiri bagi bangsa Papua.

Dalam siaran pers yang diterima tomei.id, Kamis (2/7/2026), aliansi menyebut peringatan 1 Juli merujuk pada proklamasi yang dibacakan Seth Jafet Rumkorem di Kampung Waris, dekat perbatasan Papua Nugini, pada 1971. Mereka menilai peristiwa itu merupakan bentuk penolakan terhadap hasil Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) 1969 yang dianggap tidak mencerminkan aspirasi rakyat Papua.

Aliansi juga mengklaim pendekatan militer yang diterapkan pemerintah di Papua selama puluhan tahun telah memicu berbagai persoalan kemanusiaan, termasuk dugaan pelanggaran HAM, pengungsian warga sipil, dan kriminalisasi terhadap aktivis.

Selain itu, mereka menyoroti pelaksanaan PSN di sejumlah wilayah Papua, terutama di Merauke. Menurut aliansi, proyek tersebut mengancam hutan, tanah adat, dan ruang hidup masyarakat adat serta lebih mengutamakan kepentingan investasi daripada perlindungan hak masyarakat lokal.

Dalam pernyataan sikapnya, aliansi juga menyinggung aktivitas pertambangan dan perkebunan di berbagai wilayah Papua yang dinilai mempercepat eksploitasi sumber daya alam (SDA) seiring meningkatnya kehadiran aparat keamanan.

Mereka turut menyoroti sejumlah peristiwa kekerasan yang terjadi di Papua sepanjang 2026, termasuk di Dogiyai dan Puncak Jaya, yang menurut mereka menimbulkan korban sipil dan memperburuk kondisi kemanusiaan. Aliansi juga menyatakan penolakan terhadap dugaan kriminalisasi terhadap tokoh masyarakat Yasinta Maiwend serta pembuat film dokumenter Pesta Babi.

Dalam pernyataan tersebut, AMP bersama organisasi yang tergabung dalam aksi menyampaikan 15 tuntutan kepada Pemerintah Indonesia dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Di antaranya menghentikan PSN di seluruh Tanah Papua, menarik personel militer organik dan nonorganik, menghentikan eksploitasi sumber daya alam, membuka akses jurnalis ke Papua, mengusut dugaan pelanggaran HAM, membebaskan tahanan politik, menghentikan tindakan represif terhadap masyarakat sipil, serta memberikan hak menentukan nasib sendiri bagi bangsa West Papua.

Pernyataan sikap itu ditutup dengan seruan kepada masyarakat Papua untuk memperkuat persatuan dalam memperjuangkan aspirasi politik yang mereka suarakan. [*].