ASN Papua Tengah Tembus 2.300 Orang, BKPSDM Percepat Pembenahan Data dan Status Kepegawaian

NABIRE, TOMEI.ID | Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Provinsi Papua Tengah, Denci Meri Nawipa, mengungkapkan jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintahan Provinsi Papua Tengah kini telah mencapai lebih dari 2.300 orang.

Peningkatan signifikan ini mendorong BKPSDM memfokuskan pembenahan data dan status kepegawaian guna menjamin tertib administrasi layanan ASN yang akurat, transparan, akuntabel, dan profesional.

baca juga: Pemprov Papua Tengah Perketat Disiplin Administrasi Pejabat Definitif, Integrasi Data MyASN Dipercepat

Lonjakan jumlah ASN terjadi setelah penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) formasi 2024 sebanyak 874 orang. Sebelumnya, jumlah ASN di lingkungan pemerintah provinsi tersebut tercatat sekitar 1.400 orang.

“Setelah CPNS formasi 2024 masuk, total ASN kini menjadi lebih dari 2.200 dan mendekati 2.300 orang,” ujar Denci Meri Nawipa saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (18/2/2026).

baca juga: Plt Sekda Papua Tengah Tekankan Disiplin dan Akselerasi Kinerja Pejabat Eselon III–IV

Meski jumlah ASN meningkat, sekitar 25 persen masih berstatus kepegawaian asal kabupaten. Kondisi ini berdampak pada pelayanan administrasi kepegawaian, termasuk proses kenaikan pangkat dan mutasi ke lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Tengah.

Menurut Denci Meri Nawipa, persoalan utama muncul akibat ketidaksesuaian data dalam sistem MyASN. Hingga kini terdapat 84 ASN yang datanya belum terbaca lengkap, dengan kendala mulai dari perbedaan golongan dan ijazah hingga Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang belum tervalidasi.

baca juga: Pemprov Papua Tengah Ajak Warga Maknai Ramadan dengan Toleransi dan Disiplin

“Sebagian ASN memiliki golongan 3D, tetapi ijazah masih D2 atau D3 sehingga penyesuaian tidak dapat dilakukan dan data tidak muncul dalam sistem. Anomali data juga terjadi akibat proses kenaikan pangkat sebelumnya yang dilakukan di luar sistem, seperti perubahan golongan dari 2A langsung tercatat menjadi 3D,” jelas Danci Meri Nawipa.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, BKPSDM Provinsi Papua Tengah telah berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara Regional IX guna mencocokkan dan memverifikasi data ASN bermasalah. Denci Meri Nawipa menegaskan ketidaksesuaian data berpotensi menghambat layanan kenaikan pangkat hingga pengurusan pensiun.

Disparitas data ASN sebelumnya mencapai sekitar 1.600 data, namun saat ini telah berkurang sekitar 60 persen. Kendati demikian, ratusan data masih perlu dibenahi, meliputi jabatan kosong, gelar akademik yang belum tercantum, NIK tidak valid, email tidak sesuai, serta SKP yang belum lengkap.

BKPSDM akan menyurati masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan ASN terkait agar segera melengkapi persyaratan administrasi. ASN yang namanya tercantum diminta hadir langsung ke BKPSDM untuk memperoleh penjelasan dan proses verifikasi.

Selain itu, pasca pelantikan lebih dari 400 pegawai baru, BKPSDM segera menerbitkan surat proses pindah bagi ASN yang berasal dari kabupaten maupun luar Provinsi Papua Tengah.

“Dalam dua hingga tiga hari ke depan, surat proses pindah akan diterbitkan agar ASN segera mengurus administrasi pemindahan. Setelah itu, jumlah ASN akan semakin jelas dan tertata,” pungkasnya.

Langkah pembenahan ini diharapkan memperkuat tata kelola kepegawaian yang akurat, transparan, dan terintegrasi, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik di Provinsi Papua Tengah secara berkelanjutan, efektif, responsif, dan profesional. [*].