Berita

BERITA FOTO: Penandatanganan MoU Pemprov Papua Tengah dengan Kejati Papua, Meki Nawipa Tegaskan Komitmen Pemerintahan Bersih dan Akuntabel

NABIRE, TOMEI.ID | Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah resmi menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan Kejaksaan Tinggi Papua terkait Penanganan Masalah Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara di Ballroom Kantor Gubernur Papua Tengah, Senin (18/5/2026).

Penandatanganan kerja sama tersebut menjadi langkah strategis dalam memperkuat pengawalan hukum terhadap agenda pembangunan di Provinsi Papua Tengah sebagai daerah otonomi baru (DOB).

Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, menegaskan bahwa sinergi bersama Kejaksaan Tinggi Papua menjadi fondasi penting dalam memastikan seluruh program pembangunan berjalan sesuai aturan hukum, tepat sasaran, serta bebas dari penyimpangan administrasi maupun anggaran.

Berikut sejumlah foto yang diabadikan media tomei.id.

Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) bersama Kejaksaan Tinggi Papua terkait Penanganan Masalah Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara di Ballroom Kantor Gubernur Papua Tengah, Nabire, Senin (18/5/2026). Kerja sama tersebut menjadi langkah strategis Pemerintah Provinsi Papua Tengah dalam memperkuat pengawalan hukum terhadap agenda pembangunan daerah serta menegaskan komitmen mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional, transparan, dan akuntabel. [Foto: Humas Pemprov Papua Tengah].

Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, berbincang bersama jajaran Kejaksaan Tinggi Papua usai penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) terkait Penanganan Masalah Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara di Ballroom Kantor Gubernur Papua Tengah, Nabire, Senin (18/5/2026). Pertemuan tersebut mencerminkan penguatan koordinasi dan sinergi antara Pemerintah Provinsi Papua Tengah dan Kejati Papua dalam mendukung pengawasan, pendampingan hukum, serta penguatan tata kelola pemerintahan yang transparan, profesional, dan akuntabel demi memastikan pembangunan daerah berjalan sesuai ketentuan hukum dan berpihak kepada masyarakat. [Foto: Humas Pemprov Papua Tengah].

Jajaran Kejaksaan Tinggi Papua tiba di Kantor Gubernur Papua Tengah untuk menghadiri penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) terkait Penanganan Masalah Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara di Nabire, Senin (18/5/2026). Kehadiran Kejati Papua disambut Pemerintah Provinsi Papua Tengah sebagai bagian dari penguatan sinergi antarlembaga dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional, transparan, dan akuntabel guna memastikan pelaksanaan pembangunan daerah berjalan sesuai ketentuan hukum dan kepentingan masyarakat. [Foto: Humas Pemprov Papua Tengah].

Saat Kejaksaan Tinggi Papua menyampaikan sambutan dalam penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Pemerintah Provinsi Papua Tengah dan Kejaksaan terkait Penanganan Masalah Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara di Ballroom Kantor Gubernur Papua Tengah, Nabire, Senin (18/5/2026). Kerja sama tersebut menjadi bagian dari komitmen memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel di Papua Tengah. [Foto: Humas Pemprov Papua Tengah].

Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, bersama perwakilan Kejaksaan Tinggi Papua memasuki lokasi kegiatan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) terkait Penanganan Masalah Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara di Ballroom Kantor Gubernur Papua Tengah, Nabire, Senin (18/5/2026). Kerja sama tersebut menjadi bagian dari penguatan sinergi antara pemerintah daerah dan aparat penegak hukum dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel. [Foto: Humas Pemprov Papua Tengah].

Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, bersama jajaran Pemerintah Provinsi Papua Tengah dan perwakilan Kejaksaan Tinggi Papua mengikuti rangkaian kegiatan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) terkait Penanganan Masalah Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara di Ballroom Kantor Gubernur Papua Tengah, Nabire, Senin (18/5/2026). Kerja sama tersebut menjadi langkah memperkuat sinergi dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. [Foto: Humas Pemprov Papua Tengah].

Redaksi Tomei

Recent Posts

Antonius Wetipo Buka Pintu Golkar Jayawijaya bagi Masyarakat, Konsolidasi Diperkuat hingga Kampung

WAMENA, TOMEI.ID | Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) II Partai Golongan Karya (Golkar) Kabupaten Jayawijaya,…

17 jam ago

Pemprov Papua Tengah Tegaskan Pengelolaan Taman Nasional Mamberamo Foja Harus Hormati Hak Masyarakat Adat

NABIRE, TOMEI.ID | Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah menegaskan bahwa pengelolaan Taman Nasional Mamberamo Foja…

18 jam ago

Kecelakaan Mobil Satgas TNI di Yalimo, Empat Prajurit Meninggal

YALIMO, TOMEI.ID | Kecelakaan tunggal yang melibatkan mobil Satgas Yonif 645 terjadi di Jalan Trans Jayapura–Wamena,…

2 hari ago

Yampit Nawipa Ingatkan ASN Jangan Ejek Kesalahan Rekan, Disiplin Harus Ditegakkan

PANIAI, TOMEI.ID | Bupati Paniai, Yampit Nawipa, mengingatkan seluruh aparatur pemerintah agar tidak menjadikan kesalahan…

2 hari ago

Melkianus Tebai Bawa Perspektif Dunia Usaha dalam Pelatihan BUMDes bagi 79 Kampung di Dogiyai

DOGIYAI, TOMEI.ID | Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Kabupaten Dogiyai, Melkianus Tebai, membawa perspektif dunia…

2 hari ago

Perkuat Fondasi SDM, Bupati Paniai Yanpit Nawipa Dorong Pendidikan TK dan PAUD hingga Kampung

PANIAI, TOMEI.ID | Bupati Paniai, Yanpit Nawipa, menegaskan komitmennya untuk memperkuat pendidikan anak usia dini…

2 hari ago