Bimtek dan E-Katalog Versi 6, Strategi Pemprov Papua Tingkatkan Kapasitas Pelaku Usaha OAP

JAYAPURA, TOMEI.ID | Pemerintah Provinsi Papua melalui Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Setda Provinsi Papua terus mendorong peningkatan kapasitas dan literasi digital pelaku usaha Orang Asli Papua (OAP).

Upaya ini diwujudkan melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) Mitigasi Risiko Pengadaan Barang/Jasa sekaligus Sosialisasi E-Katalog Versi 6, yang digelar di Hotel Suni Youtefa, Kota Jayapura, Selasa (28/10/2025).

Sekitar 200 peserta dari Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, dan Kabupaten Keerom mengikuti kegiatan ini. Bimtek bertujuan meningkatkan pemahaman peserta terhadap regulasi terbaru pengadaan barang/jasa pemerintah, mitigasi risiko hukum, serta kemampuan adaptasi terhadap sistem digital.

Kepala Biro PBJ Setda Provinsi Papua, Debora D. Salosa, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan kelanjutan dari program serupa yang sebelumnya dilaksanakan di wilayah Saireri.

“Ini sudah kali kedua. Sebelumnya di Biak untuk pelaku usaha dari Biak, Yapen, Waropen, dan Supiori. Kali ini di wilayah Tabi, dan November nanti kami lanjutkan di Sarmi,” ujarnya.

Bimtek kali ini juga strategis karena bertepatan dengan diterbitkannya Perpres Nomor 108 Tahun 2025 tentang Pengadaan Barang dan Jasa untuk Percepatan Pembangunan di Tanah Papua. Aturan baru ini menggantikan Perpres 17 Tahun 2019 dan menguatkan afirmasi bagi pelaku usaha OAP, sehingga pengadaan pemerintah lebih berpihak pada pengembangan ekonomi lokal.

Debora menjelaskan, salah satu fokus utama kegiatan adalah pengenalan E-Katalog Versi 6, sistem terbaru pengadaan barang/jasa pemerintah yang kini terintegrasi penuh hingga tahap pembayaran.

“Jika di versi 5 transaksi dan pembayaran masih terpisah, versi 6 kini sudah terintegrasi penuh. Bahkan ada fitur mini kompetisi antar pelaku usaha untuk menjamin transparansi dan efisiensi,” terangnya.

Sistem ini menyerupai marketplace, memudahkan pelaku usaha menayangkan produk dan mengikuti proses pengadaan.

Debora menyoroti tantangan yang masih dihadapi pelaku usaha OAP, terutama keterbatasan kemampuan digital dan akses permodalan.

“Masih banyak yang kesulitan membuat email atau mengunggah produk. Anak-anak muda Papua yang paham teknologi harus turun tangan membantu orang tua mereka. Ini bagian dari gotong royong membangun ekonomi lokal,” ujarnya.

Selain itu, Debora mendorong lembaga perbankan lebih proaktif membuka akses pembiayaan bagi pelaku usaha OAP.

“Modal menjadi kendala utama. Kadang mereka harus menjual proyek karena tidak punya dana awal. Kami harap pihak perbankan bisa lebih percaya dan mendukung usaha lokal,” jelasnya.

Melalui sesi mitigasi risiko, peserta dibekali pemahaman potensi pelanggaran hukum dalam proses pengadaan serta pentingnya menjaga integritas dan transparansi.

“Risiko hukum selalu ada. Karena itu, pelaku usaha harus memahami aturan, menjaga etika bisnis, dan berani transparan,” tegas Debora.

Di akhir kegiatan, Debora menekankan pentingnya peningkatan kompetensi dan mentalitas usaha.

“Kualitas dan integritas harus menjadi pondasi. Kebijakan afirmasi hanyalah alat bantu. Papua akan maju jika pelaku usahanya kompeten, adaptif digital, dan berintegritas,” tegasnya. [*].