Berita

Blok Wabu di Persimpangan: Warisan Leluhur atau Lahan Eksploitasi?

JAYAPURA, TOMEI.ID | Gelombang penolakan terhadap rencana eksploitasi Blok Wabu di Kabupaten Intan Jaya terus menguat. Berbagai elemen masyarakat sipil, mahasiswa, dan tokoh adat bersatu suara menentang proyek pertambangan emas yang dinilai sarat kontroversi.

Penolakan ini berakar pada kekhawatiran mendalam mengenai dampak lingkungan, sosial, dan budaya yang mungkin ditimbulkan. Bagi masyarakat adat, Blok Wabu bukan sekadar wilayah kaya mineral, melainkan warisan leluhur yang menjadi pusat identitas dan keberlanjutan hidup mereka.

“Blok Wabu adalah bagian tak terpisahkan dari jiwa kami. Ia bukan benda mati yang bisa dieksploitasi demi keuntungan sesaat,” tegas Open Agimbau, mahasiswa asal Intan Jaya, dalam konferensi pers di Asrama Intan Jaya, Jayapura, Kamis (2/10/2025).

Blok Wabu diyakini masyarakat adat sebagai sumber pangan, obat-obatan tradisional, pengetahuan lokal, sekaligus ruang budaya yang diwariskan lintas generasi.
Eksploitasi tambang dikhawatirkan akan menghancurkan hutan, mencemari lingkungan, dan menghilangkan sumber penghidupan bagi generasi mendatang.

“Pertambangan hanya akan merusak. Kompensasi finansial tidak akan pernah mampu menggantikan nilai ekologis dan budaya Blok Wabu,” ucap salah seorang tokoh adat dengan nada prihatin.

Bagi masyarakat Intan Jaya, hutan Blok Wabu adalah “perpustakaan pengetahuan” yang menyimpan kearifan lokal, hukum adat, seni tari, hingga teknik berburu. Ia menjadi tempat lahirnya bahasa, hukum adat, dan filosofi hidup komunitas adat setempat.

“Jika Blok Wabu hilang, kami kehilangan identitas, budaya, dan sumber kehidupan,” ungkap seorang tokoh adat dengan penuh kekhawatiran.

Sekretaris Ikatan Mahasiswa Intan Jaya di Jayapura, Etinus Sani, menegaskan Blok Wabu adalah pusat ekosistem vital. Air dari kawasan ini mengalir ke berbagai kabupaten di Papua Tengah, menopang kehidupan ribuan penduduk.

“Papua adalah paru-paru dunia, dan Blok Wabu adalah jantungnya. Jika ia rusak, semua akan merasakan dampaknya,” ujarnya serius.

Selain ancaman ekologis, masyarakat juga menyoroti potensi konflik sosial dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Amnesty International mencatat puluhan kasus kekerasan di Intan Jaya sejak 2018–2023, yang memaksa ribuan warga mengungsi.

“Eksploitasi paksa berarti menempatkan keuntungan ekonomi di atas hak asasi manusia. Kami tegas menolak,” tegas seorang aktivis HAM.

Penolakan eksploitasi Blok Wabu kini mendapat dukungan luas dari mahasiswa, tokoh agama, tokoh perempuan, hingga pemuda. Tim Advokasi Tolak Eksploitasi Blok Wabu bahkan menyatakan langkah hukum dan politik siap ditempuh demi melindungi tanah adat.

Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Intan Jaya turut menegaskan perlunya menjaga Blok Wabu sebagai kepentingan bersama, bukan sekadar komoditas ekonomi.

Masa depan Blok Wabu kini berada di persimpangan jalan. Pemerintah pusat, kementerian terkait, dan PT Antam menghadapi pilihan krusial: melanjutkan eksploitasi tambang dengan risiko sosial-ekologis tinggi, atau melindungi Blok Wabu sebagai warisan leluhur dan pusat kehidupan masyarakat adat Intan Jaya.

“Emas hanya memberi kemakmuran sesaat. Blok Wabu menjamin keberlangsungan hidup kami lintas generasi,” tegas masyarakat dengan nada penuh harapan. [*].

Redaksi Tomei

Recent Posts

919 Aparatur Resmi Menjadi PNS, Gubernur Meki Nawipa Tekankan Disiplin dan Profesionalisme

NABIRE, TOMEI.ID | Sebanyak 919 aparatur resmi diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan…

6 jam ago

Lameck Dowansiba: Noken Bukan Sekadar Tas, tetapi Simbol Harga Diri Orang Papua

MANOKWARI, TOMEI.ID | Anggota DPD RI asal Papua Barat, Lameck Dowansiba, menegaskan noken bukan sekadar…

6 jam ago

Pemprov Papua Pegunungan Perkuat Kapasitas UMKM Lewat Pelatihan Pembukuan Digital

WAMENA, TOMEI.ID | Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Pegunungan melalui Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah…

6 jam ago

Kepala BPPKAD Papua Tengah: SP2D Online dan KKPD Perkuat Tata Kelola Keuangan Daerah

NABIRE, TOMEI.ID | Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah (BPPKAD) Provinsi Papua Tengah,…

7 jam ago

Gubernur Meki Nawipa Luncurkan SIPD RI Berbasis SP2D Online dan KKPD, Percepat Digitalisasi Keuangan Daerah

NABIRE, TOMEI.ID | Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, resmi meluncurkan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik…

7 jam ago

Pemprov Papua Tengah Perkuat Sinergi dengan Polri untuk Jaga Stabilitas dan Percepat Pembangunan

NABIRE, TOMEI.ID | Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah menegaskan komitmennya memperkuat sinergi dengan Kepolisian Negara…

8 jam ago