Berita

Blok Wabu di Persimpangan: Warisan Leluhur atau Lahan Eksploitasi?

JAYAPURA, TOMEI.ID | Gelombang penolakan terhadap rencana eksploitasi Blok Wabu di Kabupaten Intan Jaya terus menguat. Berbagai elemen masyarakat sipil, mahasiswa, dan tokoh adat bersatu suara menentang proyek pertambangan emas yang dinilai sarat kontroversi.

Penolakan ini berakar pada kekhawatiran mendalam mengenai dampak lingkungan, sosial, dan budaya yang mungkin ditimbulkan. Bagi masyarakat adat, Blok Wabu bukan sekadar wilayah kaya mineral, melainkan warisan leluhur yang menjadi pusat identitas dan keberlanjutan hidup mereka.

“Blok Wabu adalah bagian tak terpisahkan dari jiwa kami. Ia bukan benda mati yang bisa dieksploitasi demi keuntungan sesaat,” tegas Open Agimbau, mahasiswa asal Intan Jaya, dalam konferensi pers di Asrama Intan Jaya, Jayapura, Kamis (2/10/2025).

Blok Wabu diyakini masyarakat adat sebagai sumber pangan, obat-obatan tradisional, pengetahuan lokal, sekaligus ruang budaya yang diwariskan lintas generasi.
Eksploitasi tambang dikhawatirkan akan menghancurkan hutan, mencemari lingkungan, dan menghilangkan sumber penghidupan bagi generasi mendatang.

“Pertambangan hanya akan merusak. Kompensasi finansial tidak akan pernah mampu menggantikan nilai ekologis dan budaya Blok Wabu,” ucap salah seorang tokoh adat dengan nada prihatin.

Bagi masyarakat Intan Jaya, hutan Blok Wabu adalah “perpustakaan pengetahuan” yang menyimpan kearifan lokal, hukum adat, seni tari, hingga teknik berburu. Ia menjadi tempat lahirnya bahasa, hukum adat, dan filosofi hidup komunitas adat setempat.

“Jika Blok Wabu hilang, kami kehilangan identitas, budaya, dan sumber kehidupan,” ungkap seorang tokoh adat dengan penuh kekhawatiran.

Sekretaris Ikatan Mahasiswa Intan Jaya di Jayapura, Etinus Sani, menegaskan Blok Wabu adalah pusat ekosistem vital. Air dari kawasan ini mengalir ke berbagai kabupaten di Papua Tengah, menopang kehidupan ribuan penduduk.

“Papua adalah paru-paru dunia, dan Blok Wabu adalah jantungnya. Jika ia rusak, semua akan merasakan dampaknya,” ujarnya serius.

Selain ancaman ekologis, masyarakat juga menyoroti potensi konflik sosial dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Amnesty International mencatat puluhan kasus kekerasan di Intan Jaya sejak 2018–2023, yang memaksa ribuan warga mengungsi.

“Eksploitasi paksa berarti menempatkan keuntungan ekonomi di atas hak asasi manusia. Kami tegas menolak,” tegas seorang aktivis HAM.

Penolakan eksploitasi Blok Wabu kini mendapat dukungan luas dari mahasiswa, tokoh agama, tokoh perempuan, hingga pemuda. Tim Advokasi Tolak Eksploitasi Blok Wabu bahkan menyatakan langkah hukum dan politik siap ditempuh demi melindungi tanah adat.

Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Intan Jaya turut menegaskan perlunya menjaga Blok Wabu sebagai kepentingan bersama, bukan sekadar komoditas ekonomi.

Masa depan Blok Wabu kini berada di persimpangan jalan. Pemerintah pusat, kementerian terkait, dan PT Antam menghadapi pilihan krusial: melanjutkan eksploitasi tambang dengan risiko sosial-ekologis tinggi, atau melindungi Blok Wabu sebagai warisan leluhur dan pusat kehidupan masyarakat adat Intan Jaya.

“Emas hanya memberi kemakmuran sesaat. Blok Wabu menjamin keberlangsungan hidup kami lintas generasi,” tegas masyarakat dengan nada penuh harapan. [*].

Redaksi Tomei

Recent Posts

HUT Ke-4 Papua Tengah Resmi Dimulai, Meki Nawipa: Momentum Perkuat Persatuan dan Gerakkan Ekonomi Rakyat

NABIRE, TOMEI.ID | Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah resmi memulai rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun…

4 jam ago

Asrama Mahasiswa Yalimo Garap Kebun Produktif, Perkuat Kemandirian dan Ketahanan Pangan

MANOKWARI, TOMEI.ID | Asrama Mahasiswa Yalimo Kota Studi Manokwari, Papua Barat, memulai pengembangan kebun produktif…

7 jam ago

Gubernur Meki Nawipa Minta Minimal 30 Persen Dana Otsus Pendidikan Mulai 2027 Dialokasikan untuk Dukung SSH dan Peningkatan Mutu Pendidikan

NABIRE, TOMEI.ID | Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa meminta pemerintah provinsi dan delapan pemerintah kabupaten…

7 jam ago

Enam Provinsi di Tanah Papua Sepakati 18 Langkah Perbaikan Tata Kelola Dana Otsus, KPK: Jangan Berhenti di Tanda Tangan

JAYAPURA, TOMEI.ID | Enam pemerintah provinsi di Tanah Papua menyepakati 18 langkah strategis untuk memperbaiki…

8 jam ago

Pendidikan Jadi Prioritas, Gubernur Meki Nawipa Minta Lulusan PGSD Siap Mengabdi hingga Pedalaman

NABIRE, TOMEI.ID | Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah menegaskan pembangunan pendidikan tetap menjadi prioritas utama…

10 jam ago

PSHT Manokwari Kukuhkan Warga Baru Tingkat I 2026, Tegaskan Komitmen Jaga Persaudaraan dan Lawan Ketidakadilan

MANOKWARI, TOMEI.ID | Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) Cabang Kabupaten Manokwari, Ranting Manokwari Barat, Sub…

16 jam ago