BOSDA Rp14,6 Miliar Digelontorkan, Pemprov Papua Tengah Perluas Program Pendidikan Gratis bagi Ribuan Siswa

NABIRE, TOMEI.ID | Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah mengalokasikan Rp14.629.475.000 melalui Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Tahun 2026 untuk menjamin keberlangsungan Program Pendidikan Gratis yang menjangkau ratusan sekolah dan asrama di delapan kabupaten. Kebijakan tersebut ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Papua Tengah Nomor 100.3.3.1/99 Tahun 2026 yang ditandatangani Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa.

BACA JUGA: Pemprov Papua Tengah Resmi Tetapkan Juknis BOSDA Pendidikan Gratis 2026

Program ini menjadi salah satu langkah strategis Pemprov Papua Tengah dalam memperluas akses pendidikan sekaligus mengurangi beban ekonomi masyarakat. Dana BOSDA dialokasikan kepada 348 satuan pendidikan dan 12 asrama yang tersebar di Kabupaten Nabire, Dogiyai, Deiyai, Puncak Jaya, Puncak, Paniai, Intan Jaya, dan Mimika.

Dalam keputusan tersebut ditegaskan bahwa bantuan diperuntukkan untuk membebaskan biaya pendidikan Semester I Tahun 2026 atau periode Januari hingga Juni sesuai petunjuk teknis yang ditetapkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Tengah.

BACA JUGA: Pemprov Papua Tengah Perluas Program Sekolah Gratis hingga SMP pada 2026

Alokasi bantuan diberikan kepada seluruh jenjang pendidikan menengah, mulai dari Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Sekolah Luar Biasa (SLB), hingga asrama pendidikan.

Pada jenjang SMP, bantuan diberikan sebesar Rp300.000 hingga Rp500.000 per siswa. Sejumlah sekolah dengan penerima terbesar antara lain SMP Negeri 1 Nabire yang memperoleh Rp290,1 juta untuk 967 siswa, SMP Negeri 4 Nabire sebesar Rp246 juta untuk 820 siswa, dan SMP Negeri 5 Nabire sebesar Rp190,8 juta untuk 636 siswa.

Untuk jenjang SMA, bantuan berkisar antara Rp400.000 hingga Rp600.000 per siswa. SMA Negeri 1 Nabire menjadi penerima terbesar dengan alokasi Rp488 juta, disusul SMA Negeri 3 Nabire sebesar Rp418,4 juta.

Sementara itu, jenjang SMK menerima alokasi tertinggi dengan nilai bantuan mencapai Rp600.000 hingga Rp1,25 juta per siswa. SMK Negeri 2 Teknologi dan Rekayasa Nabire tercatat sebagai penerima terbesar dengan alokasi Rp815,4 juta, sedangkan SMK Negeri 1 Teknologi dan Rekayasa Mimika memperoleh Rp690,6 juta.

Pemprov Papua Tengah juga memberikan perhatian khusus kepada peserta didik berkebutuhan khusus melalui bantuan sebesar Rp1 juta per siswa untuk Sekolah Luar Biasa (SLB). Selain itu, bantuan operasional asrama sebesar Rp5 juta per penghuni dialokasikan guna mendukung kebutuhan pendidikan siswa yang berasal dari wilayah pedalaman, daerah terisolasi, dan kawasan dengan akses pendidikan terbatas.

Dalam konsideran keputusan gubernur tersebut ditegaskan bahwa pemerintah daerah berkewajiban memberikan layanan, kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Pemprov Papua Tengah juga menilai pendidikan merupakan instrumen utama untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang mampu bersaing di masa depan. Karena itu, Program Pendidikan Gratis ditempatkan sebagai salah satu prioritas pembangunan daerah dalam upaya menciptakan pemerataan kesempatan belajar bagi seluruh anak Papua Tengah.

Seluruh pembiayaan program dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Papua Tengah. Melalui kebijakan ini, pemerintah berharap tidak ada lagi anak usia sekolah yang kehilangan kesempatan belajar akibat keterbatasan biaya, sekaligus memperkuat fondasi pembangunan sumber daya manusia sebagai modal utama kemajuan Papua Tengah. [*].