BP3OKP Apresiasi Disdik Papua Tengah Biayai 160 Guru Kejar Kualifikasi Sarjana di UNIMUDA Sorong

NABIRE, TOMEI.ID | Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua [BP3OKP] Papua Tengah mengapresiasi langkah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Tengah yang mulai mengimplementasikan Program Percepatan Penuntasan Kualifikasi Pendidikan Guru tahun 2026.

Apresiasi disampaikan Kepala BP3OKP Papua Tengah, Irjen Pol. [Purn.] Drs. Petrus Waine, atas komitmen Disdikbud yang membiayai 160 guru untuk melanjutkan kualifikasi sarjana pendidikan melalui Program Rekognisi Pembelajaran Lampau [RPL] bekerja sama dengan Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong [UNIMUDA].

“Khusus untuk Papua Tengah, Permendikbud Nomor 44 Tahun 2023 ini mulai diimplementasi tahun 2026 kerja sama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan UNIMUDA melalui Program RPL sebanyak 160 guru. Walaupun sesuai PP 106 Pemerintah Provinsi tidak punya kewenangan mengelola satuan pendidikan selain SLB dan Akademi Komunitas, keseriusan Ibu Kepala Dinas ini sungguh kami apresiasi,” ujar Petrus Waine di Nabire, Senin (9/11/2026).

Menurut Petrus, program ini krusial. Data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah [Kemdikdasmen] mencatat masih ada sekitar 1.660 guru di Papua Tengah yang belum tuntas kualifikasi pendidikan. Mereka sudah terdaftar di Dapodik dan memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan [NUPTK], namun belum berkualifikasi sarjana pendidikan sebagaimana syarat guru dalam UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

“BP3OKP akan mengawal 8 kabupaten untuk menseriusi bagaimana dana Otsus itu digunakan untuk percepatan penuntasan kualifikasi bagi 1.500 guru yang tersisa. Setelah lulus sarjana, mereka wajib mengikuti Program PPG, sementara data guru yang belum PPG untuk Papua Tengah sebanyak 2.175 orang,” tegasnya.

Program RPL ini sendiri merupakan implementasi dari Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 44 Tahun 2023 tentang Percepatan Pemenuhan Kebutuhan Guru di Provinsi Papua. Aturan ini mulai disinkronisasi sejak 2024 oleh BP3OKP dari 6 provinsi bersama Kemdikbud, Kemenkeu, dan pemerintah daerah.

Menanggapi itu, Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Papua Tengah, Nurhaidah, S.E., menjelaskan pihaknya memang tidak memiliki kewenangan mengelola sekolah sesuai PP Nomor 106 Tahun 2021, namun berkewajiban membiayai pendidikan dari PAUD hingga Perguruan Tinggi.

“Untuk itu, dalam tahun 2025 dan 2026 provinsi telah membiayai sebanyak 160 guru untuk melanjutkan kualifikasi sarjana pendidikan melalui Program RPL kerja sama UNIMUDA. Program ini dilakukan dalam 2 tahap, tahap pertama 100 guru dan tahap kedua 60 guru. Mereka sudah terdaftar di PDDikti dan memiliki NIM sebagai mahasiswa UNIMUDA,” jelas Nurhaidah.

Selain RPL, pihaknya juga memfasilitasi percepatan Pendidikan Profesi Guru [PPG] di daerah 3T. Tahun 2025 sebanyak 801 guru telah lulus PPG dan tahun 2026 ditargetkan 900 guru lagi yang tersebar di 8 kabupaten.

“Sehingga tersisa 1.500 guru yang belum sarjana dari 1.660 guru, dan masih tersisa 459 guru belum bersertifikasi dari 2.160 guru yang sudah sarjana. Kami targetkan sampai tahun 2029 bisa tuntas,” ujarnya.

Nurhaidah berharap 8 kabupaten melakukan verifikasi data di Dapodik secara benar agar guru yang tidak aktif dikeluarkan, sehingga perencanaan berbasis data riil.

“Program RPL ini bertujuan meningkatkan kualitas pendidikan serta mempercepat pemenuhan guru dengan fokus utama bagi Orang Asli Papua [OAP],” pungkasnya. [*].