Berita

BPK RI Soroti Sejumlah Temuan, Gubernur Meki : Kami Jadikan Dasar Dalam Perbaikan Kelemahan

NABIRE, TOMEI.ID | Gubernur Papua Tengah, Meki Fritz Nawipa, menghadiri Rapat Paripurna DPR Papua Tengah dalam rangka penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2024 serta Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah (IHPD) oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atau BPK RI.

Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Sidang Utama DPR Papua Tengah, Rabu (18/6/2025).

Turut hadir dalam rapat tersebut perwakilan BPK RI Regional VI, BPK RI Perwakilan Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua, jajaran Forkopimda Papua Tengah, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), anggota DPR Papua Tengah, serta perwakilan Majelis Rakyat Papua (MRP).

Direktur Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara VI BPK RI, Laode Nusriadi dalam arahannya menegaskan bahwa BPK sebagai lembaga negara yang diberi mandat oleh undang-undang memiliki tanggung jawab konstitusional untuk memeriksa dan mengevaluasi laporan keuangan pemerintah daerah secara independen dan objektif.

“Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap laporan keuangan Pemerintah Provinsi Papua Tengah, BPK RI memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) untuk Tahun Anggaran 2024,” jelas Dr. Laode.

Namun demikian, ia juga menyoroti sejumlah temuan yang masih memerlukan tindak lanjut serius, antara lain:

Pertama, pertanggungjawaban kas bendahara pengeluaran pada lima SKPD dinilai tidak memadai.

Kedua, penyaluran bantuan sosial untuk penanganan kemiskinan ekstrem tidak sesuai ketentuan, mengakibatkan ketidakpastian penerimaan oleh keluarga penerima manfaat (KPM).

Ketiga, pengadaan enam paket layanan internet untuk sekolah oleh Dinas Kominfo dinyatakan tidak sesuai ketentuan.

Kelima, kekurangan volume dalam paket belanja modal di dua SKPD.

Menanggapi hasil tersebut, Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa menyampaikan bahwa LHP dari BPK merupakan bagian penting dalam siklus akuntabilitas publik yang harus dijalankan oleh setiap pemerintah daerah.

“Ini bukan sekadar laporan teknis, melainkan bentuk nyata dari komitmen kita dalam membangun pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berpihak kepada kepentingan rakyat,” ujar Gubernur Meki.

Pemerintah Provinsi Papua Tengah, lanjutnya, akan menindaklanjuti setiap rekomendasi dan catatan dari BPK secara bertahap dan menyeluruh.

“Kami menyambut baik masukan dari BPK. Semua rekomendasi itu akan kami jadikan dasar dalam memperbaiki kelemahan, menutup potensi penyimpangan serta meningkatkan kualitas pelayanan publik,” tutup Gubernur. [*].

Redaksi Tomei

Recent Posts

SMI-KP Nabire Desak Pemerintah Pulangkan 1.059 Pengungsi, Sampaikan 12 Tuntutan Terkait Situasi Paniai

NABIRE, TOMEI.ID | Solidaritas Mahasiswa Kabupaten Paniai se-Indonesia (SMI-KP) Kota Nabire mendesak pemerintah pusat dan…

5 jam ago

KONSIN XII KINGMI di Manokwari Libatkan 2.500 Peserta, Bahas Pembenahan Organisasi dan Masa Depan Gereja

MANOKWARI, TOMEI.ID | Sekitar 2.500 peserta dari berbagai wilayah pelayanan Gereja Kemah Injil (KINGMI) di…

13 jam ago

Komunitas Literasi Dogiyai Maju Bangun Kemampuan Baca-Tulis Anak di Kampung Idadagi

DOGIYAI, TOMEI.ID | Komunitas Literasi Dogiyai Maju (KLDM) menggelar kegiatan Lapak Baca di Kampung Idadagi,…

13 jam ago

Duel Puncak Pemuda Baptis Cup 2026: Empat Tim Siap Berebut Gelar Juara

WAMENA, TOMEI.ID | Turnamen Sepak Bola Pemuda Baptis Cup 2026 memasuki partai puncak. Empat tim…

13 jam ago

Paroki Kristus Jaya Wamena Menangi Duel Perebutan Juara Ketiga Pemuda Baptis Cup 2026

WAMENA, TOMEI.ID | Paroki Kristus Jaya Wamena sukses mengunci posisi juara ketiga kategori putra Turnamen…

14 jam ago

343 Peserta Latsar CPNS Paniai Jalani Masa Aktualisasi di Instansi Masing-Masing

PANIAI, TOMEI.ID | Sebanyak 343 peserta Pelatihan Dasar (Latsar) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kabupaten…

14 jam ago