INTAN JAYA, TOMEI.ID | Pemerintah Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah menyampaikan keberatan serius terhadap tayangan pemberitaan yang disiarkan oleh Metro TV, yang dinilai telah disunting secara tidak proporsional dan berpotensi menyesatkan publik.
Dalam video tersebut, disampaikan narasi yang mengesankan adanya pertemuan antara Bupati Intan Jaya dan Panglima TPNPB-OPM Kodap VIII Intan Jaya, Sabinus Waker, termasuk klaim bahwa keduanya bergandengan tangan dan menandatangani pernyataan bersama. Pemerintah Daerah menegaskan bahwa hingga saat ini tidak ditemukan bukti otentik berupa dokumentasi atau rekaman yang dapat membuktikan klaim tersebut.
“Kami menjadi saksi langsung dalam kunjungan resmi Bupati ke Distrik Ugimba, dan dengan tegas menyatakan bahwa tidak ada pertemuan dengan saudara Sabinus Waker dalam agenda tersebut,” ujarnya Aner Maisini serta pejabat pemerintah yang ikut dalam kunjungan tersebut.
Kunjungan Bupati ke Ugimba dilaksanakan dalam rangka menyampaikan pidato kepada masyarakat mengenai program pembangunan infrastruktur, serta seruan menjaga perdamaian dan ketertiban di wilayah Intan Jaya. Bupati juga tidak menyampaikan pernyataan atas nama TPNPB-OPM, maupun disertai pihak dari kelompok tersebut dalam kegiatan itu.
Atas dasar fakta tersebut, Pemkab Intan Jaya menyimpulkan bahwa pemberitaan Metro TV tidak sesuai dengan situasi di lapangan dan berisiko menciptakan kesalahpahaman yang serius di tengah masyarakat.
Tokoh perlawanan Papua, Josua Maiseni, juga turut memberikan pernyataan tegas terkait tayangan tersebut. Ia menilai bahwa pemberitaan Metro TV berpotensi memicu konflik horizontal dan memperburuk relasi antara perjuangan rakyat Papua dengan pemerintah daerah.
“TPNPB-OPM dan West Papua Army tidak akan mundur dari perjuangan kemerdekaan Papua Barat. Kami juga menolak proyek Blok Wabu yang hanya akan merampas hak hidup masyarakat adat dan memperparah konflik sumber daya,” ujar Josua.
Menurutnya, jika Metro TV tidak segera menarik atau mengklarifikasi pemberitaan tersebut, maka tindakan itu dapat dianggap sebagai upaya menciptakan ketegangan antara Bupati dan perjuangan rakyat Papua.
“Bila hal ini dibiarkan, ke depan Bupati bisa saja dianggap berada di pihak yang berseberangan dengan aspirasi rakyat,” tegasnya.
Pemda Intan Jaya mengajak seluruh media nasional untuk menjunjung tinggi prinsip jurnalistik yang objektif, akurat, dan bertanggung jawab. Terlebih lagi, isu-isu yang berkaitan dengan Papua memerlukan verifikasi ketat dan kehati-hatian ekstra agar tidak memperkeruh suasana sosial dan politik yang masih rentan.
“Kami mengimbau Metro TV dan media lain untuk menjaga integritas dan tanggung jawab sosial pers, serta menghindari penyebaran disinformasi yang belum diverifikasi secara menyeluruh,” tutup pernyataan resmi tersebut dalam Tautan video yang dipermasalahkan: https://youtu.be/g9d6QxX_3Uw?si=FUmApGUlgX3j1C7f. [*].
