Bupati Mesak Sebut Audit RSUD Nabire untuk Tingkatkan Pelayanan dan Kesejahteraan Nakes

NABIRE, TOMEI.ID | Pemerintah Kabupaten Nabire menegaskan komitmennya dalam membenahi manajemen dan pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Nabire, seiring dengan selesainya proses audit internal dan pergantian jajaran pimpinan di rumah sakit tersebut.

Kepada wartawan Bupati Nabire, Mesak Magai, mengatakan setelah pelantikan Direktur RSUD yang baru, pihaknya segera menggelar pertemuan dengan manajemen rumah sakit dan para dokter.

Menurutnya, pergantian kepemimpinan ini membawa semangat baru dalam penataan sistem pengelolaan dan peningkatan kesejahteraan tenaga medis.

“Setelah pergantian Direktur RSUD yang baru, saya langsung bertemu dengan beliau dan para dokter. Kami sepakat bahwa tantangan utama adalah kesejahteraan tenaga kesehatan dan perbaikan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Bupati Mesak.

RSUD Nabire, lanjut Bupati, memiliki dua sumber keuangan utama, yakni dari BPJS dan dari Pendapatan Umum Layanan Daerah (PULD). Namun, selama ini pengelolaan anggaran di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) kerap terkendala pada ketidaksesuaian antara perencanaan dan realisasi belanja.

“Pendapatan BLUD sebenarnya sudah melebihi target. Tapi karena antara perencanaan dan pelaksanaan belanja tidak sinkron, banyak program tidak terealisasi. Ini yang sedang kami evaluasi bersama tim manajemen baru,” jelasnya.

Dalam audit internal tahun anggaran 2024, ditemukan sejumlah persoalan, termasuk terkait ketersediaan obat-obatan dan alat kesehatan. Bupati menyebut bahwa pihak rumah sakit kini lebih kolaboratif, terutama dalam pengadaan obat yang melibatkan langsung dokter, manajemen, dan bagian farmasi.

Terkait rencana penyerahan pengelolaan RSUD ke pemerintah provinsi, Bupati menegaskan bahwa hal tersebut tidak bisa dilakukan sembarangan. Ia menyebut perlu adanya peninjauan menyeluruh terhadap regulasi daerah yang telah mengatur status BLUD rumah sakit.

“Kalau langsung diserahkan ke provinsi tanpa meninjau kembali semua regulasi dan keputusan bupati tentang BLUD, justru bisa menimbulkan kekacauan. Jadi harus ada proses yang matang,” tegasnya.

Bupati juga menyoroti beban RSUD Nabire sebagai pusat layanan rujukan dari delapan kabupaten di wilayah Papua Tengah. Banyak pasien dari Kabupaten Dogiyai, Deiyai, Paniai, hingga Intan Jaya yang tinggal dan berobat di Nabire. Karena itu, ia berencana menyurati para bupati dan gubernur Papua Tengah untuk mendorong alokasi anggaran kesehatan secara lebih adil.

“Saya akan menyurat ke pemerintah kabupaten dan provinsi untuk membantu tangani pasien dari daerah lain. Dana Otonomi Khusus harus digunakan secara bijak agar semua rakyat Papua Tengah bisa menikmati pelayanan kesehatan yang layak,” ujarnya.

Menutup keterangannya, Bupati Mesak menyampaikan terima kasih kepada jajaran manajemen RSUD Nabire yang baru. Ia memastikan akan terus memantau pengelolaan keuangan rumah sakit dan mendukung pengadaan peralatan kesehatan tambahan, terutama di ruang anak.

“Kami akan kirim surat permohonan ke gubernur untuk kebutuhan alat kesehatan di ruang anak dan ruang bayi. SDM-nya juga akan kami siapkan, termasuk mengirim dokter untuk pelatihan,” pungkasnya. [*]