Daging di Nabire: Produksi Lokal Melemah, Impor Jadi Penyangga Darurat

NABIRE, TOMEI.ID | Lonjakan harga daging di Kabupaten Nabire menjelang Idulfitri kembali menyingkap persoalan mendasar ketahanan pangan daerah, ketika produksi ternak lokal melemah pemerintah daerah terpaksa membuka opsi pemasukan sapi hidup dan daging beku dari luar wilayah, bahkan dari luar negeri, sebagai langkah penyangga inflasi jangka pendek

Kondisi tersebut memperlihatkan kerentanan struktural sektor peternakan Nabire. Di tengah tekanan inflasi nasional dan meningkatnya permintaan masyarakat, kemampuan daerah dalam memenuhi kebutuhan protein hewani dari produksi lokal belum memadai.

Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Nabire, drh. I Dewa A Dwita, menjelaskan bahwa penurunan populasi sapi potong lokal menjadi faktor utama melonjaknya harga daging sapi di pasar, terutama menjelang hari besar keagamaan masyarakat setempat.

“Ketika populasi ternak menurun, pasokan terganggu dan harga secara otomatis terdorong naik, terutama pada periode permintaan tinggi menjelang hari besar,” ujar Dewa A Dwita.

Sebagai langkah pengendalian inflasi, Pemerintah Kabupaten Nabire membuka pemasukan sapi hidup dari wilayah yang dinyatakan bebas penyakit hewan menular strategis. Di dalam Papua, pasokan direkomendasikan berasal dari Merauke dan Manokwari, sementara dari luar Papua didatangkan dari Nusa Tenggara Timur (NTT) serta wilayah karantina lain yang telah lolos verifikasi veteriner.

Selain sapi hidup, pemerintah daerah juga mengizinkan pemasukan daging sapi beku impor, terutama dari Australia. Namun kebijakan ini dibatasi secara ketat, sesuai ketentuan teknis dan standar pengawasan veteriner.

“Hanya pelaku usaha yang memiliki fasilitas cold storage memadai yang diperbolehkan memasukkan daging. Semua harus melalui uji kesehatan hewan, sesuai regulasi karantina dan pengawasan pemerintah daerah,” tegas Dewa A Dwita.

Dewa A Dwita menambahkan, daging yang masuk wajib bebas dari Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) serta brucellosis, dibuktikan melalui hasil uji laboratorium terakreditasi. Pemerintah daerah, menurut Dewa A Dwita, tidak merekomendasikan pemasukan daging dari Pulau Jawa karena masih adanya risiko penyebaran PMK.

Tekanan inflasi juga terjadi pada komoditas daging babi, yang memiliki tingkat konsumsi tinggi di Nabire. Wabah African Swine Fever (ASF) pada tahun lalu menyebabkan kematian sekitar 3.000 ekor babi, sehingga pasokan anjlok dan harga melonjak tajam.
Untuk menekan gejolak harga, pemerintah daerah kembali membuka opsi pemasukan daging babi dari luar wilayah. Kebijakan ini bersifat sementara dan hanya diperbolehkan bagi perusahaan bersertifikat dengan hasil uji laboratorium yang menyatakan negatif ASF.

“Ini langkah darurat untuk menekan inflasi dan menjaga stabilitas harga di pasar, di tengah keterbatasan produksi ternak lokal saat ini,” ujar Dewa A Dwita.

Pada sisi lain, pola yang terus berulang, wabah penyakit, penurunan populasi ternak, lalu impor darurat, menunjukkan bahwa inflasi pangan di Nabire bukan sekadar persoalan musiman yang muncul sesaat saja. Kasus ini mencerminkan tantangan struktural dalam pembangunan peternakan daerah.

Di tengah agenda nasional pengendalian inflasi dan penguatan ketahanan pangan, Nabire menjadi contoh bahwa tanpa strategi jangka panjang, mulai dari pengendalian penyakit, penguatan pembibitan, hingga dukungan infrastruktur peternakan, impor akan terus menjadi solusi instan. Cepat meredam harga, namun mahal secara ekonomi dan berisiko bagi kedaulatan pangan daerah. [*].