Darki Uropmabin: Mahasiswa Papua Harus Ambil Peran dalam Penyelesaian Krisis Kemanusiaan

JAYAPURA, TOMEI.ID | Aktivis mahasiswa Papua sekaligus Menteri Hukum dan HAM BEM Universitas Cenderawasih (Uncen), Darki Uropmabin, menegaskan mahasiswa Papua tidak boleh menutup mata terhadap krisis kemanusiaan yang terjadi di Tanah Papua. 

Menurutnya, mahasiswa memiliki tanggung jawab moral untuk memperjuangkan hak-hak rakyat serta mendorong penyelesaian persoalan kemanusiaan.

Penegasan itu disampaikan Darki dalam Seminar Sehari Mahasiswa Distrik Borme, Kabupaten Pegunungan Bintang, bertema “Peran Mahasiswa dalam Proses Penyelesaian Krisis Kemanusiaan di Papua”, Sabtu (10/10/2026).

Dalam seminar tersebut, Darki menyoroti pentingnya membangun kesadaran kritis dan memperkuat konsolidasi mahasiswa agar mampu memahami persoalan masyarakat, tidak hanya berfokus pada pendidikan formal.

“Mahasiswa adalah simbol gerakan dan simbol dari segala perubahan. Maka, mahasiswa penting menggerakkan dan mengonsolidasikan mahasiswa Papua untuk terus memperjuangkan hak-hak rakyat Papua sebagai tanggung jawab moral,” demikian penekanan Darki dalam materi yang disampaikannya.

Darki menilai status sebagai mahasiswa tidak cukup hanya dibuktikan melalui aktivitas akademik. Mahasiswa juga dituntut memiliki kepekaan sosial, memahami persoalan yang dihadapi masyarakat, serta berkontribusi dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat.

Menurutnya, pendidikan formal dan nonformal perlu berjalan beriringan untuk membangun pemahaman kritis, memperkuat solidaritas, dan mendorong keterlibatan mahasiswa dalam mencari jalan alternatif atas persoalan kemanusiaan di Papua.

Ia mendorong mahasiswa memperkuat ruang diskusi, kajian, pendidikan kritis, dan konsolidasi agar gerakan mahasiswa memiliki arah serta mampu merespons persoalan masyarakat secara berkelanjutan.

Dalam pemaparannya, Darki turut mengaitkan krisis kemanusiaan di Papua dengan kepentingan politik dan ekonomi pemerintah Indonesia di wilayah tersebut.

Ia berpandangan bahwa kepentingan Jakarta atas tanah Papua perlu menjadi bagian dari kajian kritis mahasiswa untuk memahami akar persoalan kemanusiaan.

Pandangan tersebut merupakan kritik Darki terhadap kebijakan dan kepentingan negara di Papua. Ia menilai mahasiswa perlu berani menyuarakan persoalan yang dihadapi masyarakat sekaligus mendorong penyelesaian konflik yang memperhatikan hak-hak rakyat Papua.

Bagi Darki, gerakan mahasiswa tidak boleh berhenti pada diskusi atau penyampaian pendapat. Kesadaran intelektual perlu diwujudkan melalui gerakan yang terarah, konsisten, dan bertanggung jawab.

Darki menekankan bahwa mahasiswa memiliki ruang untuk berkontribusi melalui kajian, diskusi, advokasi, dan gerakan damai yang berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Menurutnya, krisis kemanusiaan bukan sekadar bahan perdebatan, melainkan persoalan yang berkaitan dengan hak, keselamatan, dan masa depan masyarakat Papua.

Keterlibatan mahasiswa dinilai penting untuk mendorong penyelesaian konflik, memperkuat perlindungan masyarakat sipil, dan memastikan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Seminar sehari tersebut menjadi ruang bagi mahasiswa Distrik Borme untuk membahas posisi dan tanggung jawab generasi intelektual muda dalam merespons krisis kemanusiaan di Papua.

Tantangan berikutnya adalah menerjemahkan gagasan tersebut menjadi langkah nyata melalui pendidikan kritis, konsolidasi mahasiswa, advokasi yang bertanggung jawab, serta dorongan terhadap penyelesaian konflik secara damai dengan menghormati hak-hak masyarakat. [*].