Data Pendidikan Papua Tengah: 11.204 Guru, 3.981 Belum Tersertifikasi, 801 Lulusan PPG Jadi Fokus Penguatan

NABIRE, TOMEI.ID | Provinsi Papua Tengah pada tahun ajaran 2025/2026 tercatat memiliki 11.204 guru yang tersebar di delapan kabupaten dan seluruh jenjang pendidikan. Dari jumlah tersebut, 7.223 guru telah tersertifikasi, sementara 3.981 guru lainnya belum tersertifikasi, sehingga peningkatan kompetensi dan kesejahteraan guru menjadi salah satu isu strategis pembangunan pendidikan di daerah.

Sebaran guru per kabupaten menunjukkan konsentrasi terbesar berada di Kabupaten Mimika dengan 3.790 guru, disusul Kabupaten Nabire sebanyak 3.513 guru. Kabupaten Paniai tercatat memiliki 1.564 guru, Deiyai 767, Dogiyai 653, Puncak Jaya 353, Intan Jaya 305, dan Puncak 259 guru. Distribusi ini masih menunjukkan ketimpangan, terutama bagi wilayah pegunungan dan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Berdasarkan jenjang pendidikan, guru Sekolah Dasar (SD) mendominasi dengan jumlah 5.209 orang, diikuti SMP 2.389 guru, SMA 1.106, SMK 956, TK 908, SKB/PKBM 516, PAUD 88, dan SLB 32 guru. Komposisi tersebut mencerminkan besarnya kebutuhan guru di jenjang dasar, sekaligus tantangan pemerataan kualitas pengajaran di jenjang menengah dan pendidikan khusus.

Hingga pertengahan tahun 2025, sekitar 36 persen guru di Papua Tengah belum tersertifikasi. Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain belum terpenuhinya kualifikasi akademik minimal S1 atau D-IV, keterbatasan akses informasi dan pendampingan bagi guru di daerah 3T, serta persoalan administrasi dan validasi data pada sistem Dapodik, termasuk keberadaan guru yang tercatat namun tidak aktif di lokasi tugas.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Pemerintah Provinsi Papua Tengah melaksanakan pendampingan percepatan Pendidikan Profesi Guru (PPG) bagi 801 guru dari delapan kabupaten sepanjang tahun 2025, bekerja sama dengan Yayasan Masyarakat SM-3T Institute. Dari jumlah tersebut, 519 guru dinyatakan lulus PPG Guru Tertentu Tahap 3 Tahun 2025, sementara 282 guru lainnya berasal dari daerah khusus yang mengalami keterbatasan akses internet.

Sebaran kelulusan PPG Tahap 3 meliputi Nabire 167 guru, Mimika 123, Paniai 64, Deiyai 60, Dogiyai 50, Puncak Jaya 30, Intan Jaya 16, dan Puncak 9 guru. Sementara itu, untuk kategori PPG daerah khusus terkendala internet, sebarannya mencakup Paniai 77 guru, Puncak 71, Puncak Jaya 43, Dogiyai 34, Intan Jaya 26, Nabire dan Mimika masing-masing 29 guru, serta Deiyai 2 guru.

Dalam pertemuan bersama para guru lulusan PPG, Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tengah menegaskan bahwa sektor pendidikan merupakan program prioritas daerah, dengan penekanan pada penguatan guru sebagai ujung tombak pembangunan sumber daya manusia. Pemerintah daerah menilai peningkatan kapasitas dan kesejahteraan guru menjadi fondasi utama dalam mewujudkan layanan pendidikan yang bermutu dan berkeadilan.

Pemerintah Provinsi Papua Tengah menyiapkan sejumlah kebijakan strategis untuk memperkuat sektor pendidikan, khususnya dalam peningkatan kapasitas dan pemerataan tenaga pendidik. Salah satu langkah utama yang dilakukan adalah pengangkatan dan distribusi 276 guru MAPEGA ke sekolah-sekolah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) yang tersebar di 136 distrik pada delapan kabupaten.

Selain pemerataan guru, pemerintah daerah juga memfokuskan perhatian pada peningkatan kompetensi tenaga pendidik melalui penguatan kapasitas 289 guru Pendidikan Agama Kristen yang dilaksanakan bekerja sama dengan Majelis Pendidikan Kristen pada tahun 2025, serta pendampingan lanjutan Pendidikan Profesi Guru (PPG) bagi guru di seluruh jenjang pendidikan sebagai bagian dari pemenuhan standar profesional.

Di sisi kesejahteraan dan kualifikasi akademik, pemerintah daerah memberikan dukungan Dana BOSDA bagi guru SMA, SMK, dan SLB, serta para pengelola asrama mulai tahun 2025. Pemerintah juga menargetkan penuntasan kualifikasi akademik bagi 100 guru yang belum bergelar S1 melalui Program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) yang direncanakan dilaksanakan pada tahun 2026.

Mulai tahun 2026, pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menetapkan kebijakan baru terkait Tunjangan Profesi Guru (TPG), yang mencakup pencairan tunjangan secara bulanan, pemberian tunjangan sebesar Rp1,5 juta per bulan bagi guru non-ASN yang belum inpassing, serta tunjangan khusus bagi guru yang bertugas di daerah 3T. Pemerintah Provinsi Papua Tengah menyatakan komitmennya untuk memastikan kebijakan tersebut dapat diakses secara optimal oleh guru di daerah melalui perbaikan data dan pendampingan administrasi.

Pemerintah daerah menegaskan bahwa penguatan kompetensi dan kesejahteraan guru merupakan fondasi utama dalam membangun pendidikan Papua Tengah yang inklusif dan berkeadilan, sekaligus menjadi bagian dari upaya jangka panjang membangun Papua Tengah melalui pendidikan yang berpihak pada guru dan generasi muda. [*].