Definisi OAP Dibahas Kemendagri, Akia Wenda: Jangan Politisir Hak Orang Asli Papua

JAKARTA, TOMEI.ID | Pendefinisian dan pemaknaan Orang Asli Papua (OAP) kembali menjadi pembahasan pemerintah, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar rapat penyamaan persepsi terkait pendefinisian dan pemaknaan OAP di Jakarta, Kamis (10/9/2026).

Pembahasan tersebut diarahkan untuk menyamakan pemahaman mengenai definisi OAP sebagai salah satu dasar dalam pelaksanaan kebijakan afirmasi dan Otonomi Khusus (Otsus) di Tanah Papua.

Rapat itu melibatkan jajaran pemerintah daerah dari enam provinsi di wilayah Papua. Pembahasan juga berkaitan dengan kebutuhan penyusunan regulasi teknis serta pemutakhiran data penerima manfaat kebijakan afirmasi di bidang ekonomi, politik, sosial, dan budaya.

Dalam konteks regulasi, definisi OAP telah diatur dalam kerangka hukum Otsus Papua. Ketentuan tersebut menjadi dasar penting dalam menentukan sasaran kebijakan afirmasi bagi masyarakat asli Papua.

Menanggapi pembahasan tersebut, Ketua Departemen Pemuda Gereja Baptis Setanah Papua, Akia Wenda, mengingatkan agar identitas dan hak Orang Asli Papua tidak dijadikan kepentingan politik oleh negara maupun kelompok tertentu.

“Soal keaslian Orang Asli Papua tidak boleh dipolitisir oleh kepentingan negara. Sudah sangat jelas bahwa yang berhak menerima program afirmasi OAP adalah mereka yang bapaknya OAP dan ibunya OAP, atau yang bapaknya OAP dan ibunya non-OAP,” tegas Akia Wenda dalam keterangan di Wamena, Rabu (9/9/2026).

Menurut Akia, pembahasan mengenai OAP harus ditempatkan secara serius karena berkaitan langsung dengan hak afirmasi yang diberikan kepada masyarakat asli Papua. Ia meminta pemerintah memastikan kebijakan tersebut tidak membuka ruang bagi kepentingan politik maupun kepentingan kelompok.

Ia juga menyoroti mekanisme pengakuan terhadap seseorang sebagai OAP oleh masyarakat adat.
Menurutnya, pengakuan tersebut tidak boleh dilakukan secara sembarangan, terutama terhadap warga non-OAP yang kemudian memperoleh status melalui keputusan tertentu.

“Yang diangkat atau diakui oleh kepala suku, terutama bagi mereka yang non-OAP atas dasar apa pun, itu tidak dibenarkan. Siapa pun yang datang dan hidup di atas Tanah Papua statusnya adalah pendatang,” ujarnya.

Akia menilai keaslian OAP harus dilihat berdasarkan sejarah, garis keturunan, serta identitas masyarakat adat Papua. Karena itu, ia meminta pemerintah berhati-hati dalam menyusun aturan teknis agar tidak menimbulkan persoalan baru di tengah masyarakat.

Selain persoalan definisi OAP, Akia juga mengaitkan pembahasan tersebut dengan pelaksanaan Otsus di Papua. Ia menilai Otsus tidak semata-mata berkaitan dengan pembangunan dan kesejahteraan, tetapi juga memiliki dimensi politik yang harus dihormati.

“Otsus adalah jaminan politik, bukan sekadar jaminan kesejahteraan murni. Jika anggaran dan kewenangan Otsus 80 persen masih diatur dan dikendalikan oleh Jakarta, sebaiknya kembalikan Otsus itu ke Jakarta,” katanya.

Ia juga mendorong adanya ruang penyelesaian politik atas berbagai persoalan Papua melalui mekanisme yang menurutnya dapat melibatkan pihak internasional.

”Kami minta perundingan penyelesaian politik Papua dimediasi langsung oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB),” tambahnya.

Akia berharap pembahasan mengenai definisi dan pemaknaan OAP tidak berhenti pada penyamaan istilah administratif, tetapi benar-benar menghasilkan kebijakan yang memberikan kepastian terhadap hak masyarakat asli Papua serta mencegah munculnya praktik yang dapat merugikan OAP.

Ia menegaskan, identitas Orang Asli Papua merupakan persoalan mendasar yang menyangkut masa depan generasi Papua. Karena itu, setiap kebijakan yang berkaitan dengan OAP harus disusun secara hati-hati, transparan, dan tidak boleh dipengaruhi kepentingan politik jangka pendek. [*].