JAKARTA, TOMEI.ID | Wakil Gubernur Papua Tengah, Deinas Geley, mendorong pemerintah pusat mempercepat pengembangan infrastruktur transportasi udara dan darat untuk memperkuat konektivitas antarwilayah di delapan kabupaten di Papua Tengah.
Dorongan tersebut disampaikan Deinas saat bertemu Wakil Menteri Perhubungan Republik Indonesia Komjen Pol. (Purn.) Drs. Suntana, bersama jajaran Kementerian Perhubungan di Jakarta, Selasa (15/9/2026).
Pertemuan itu membahas sejumlah kebutuhan transportasi strategis, mulai dari pengembangan Bandara Douw Aturure Nabire, pelabuhan, terminal hingga fasilitas keselamatan jalan.
Salah satu usulan utama yang dibawa Pemprov Papua Tengah adalah pengembangan Bandara Douw Aturure Nabire. Pemerintah daerah mendorong peningkatan kapasitas bandara melalui penambahan panjang dan pelebaran landasan pacu serta penguatan fasilitas pendukung penerbangan.
Deinas mengatakan, runway Bandara Douw Aturure saat ini memiliki panjang sekitar 2.500 meter. Pemprov Papua Tengah masih mendorong pengembangan lanjutan agar kemampuan pelayanan penerbangan di ibu kota provinsi tersebut dapat semakin meningkat.
Hal itu, terkait data resmi Kementerian Perhubungan juga mencatat Bandara Douw Aturure memiliki runway sepanjang 2.500 meter dan saat ini beroperasi sebagai bandara kelas II.
“Yang kemarin kami ketemu Wakil Menteri Perhubungan, mereka berjanji akan membantu pengembangan Bandara Nabire dan pelabuhan laut Nabire. Ini menindaklanjuti kunjungan Wakil Presiden Republik Indonesia di Bandara Nabire dan pelabuhan laut Nabire,” ujar Deinas.
Selain pengembangan panjang landasan, Pemprov Papua Tengah juga mendorong pelebaran runway hingga lebih dari 40 meter. Pengembangan tersebut dinilai penting untuk meningkatkan kapasitas pelayanan penerbangan dan memperkuat akses transportasi menuju wilayah Papua Tengah.
Rencana pengembangan Bandara Douw Aturure sebelumnya juga telah diarahkan pada peningkatan fasilitas sisi udara dan sisi darat. Runway bandara tersebut telah diperpanjang dari 1.600 meter menjadi 2.500 meter, sementara pengembangan berikutnya mencakup pelebaran runway, perluasan apron dan terminal serta fasilitas pendukung lainnya.
Pemprov Siapkan Rp80 Miliar
Untuk merealisasikan pengembangan tersebut, Deinas menyebut kebutuhan anggaran diperkirakan mencapai sekitar Rp500 miliar. Pemprov Papua Tengah menyatakan siap mengalokasikan sekitar Rp80 miliar, sedangkan kebutuhan lainnya diharapkan mendapat dukungan dari pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan.
“Perkiraan kebutuhan untuk menambah panjang bandara sekitar Rp500 miliar. Pemda provinsi akan menganggarkan sekitar Rp80 miliar. Sisanya kami berharap bisa dibantu oleh Kementerian Perhubungan,” jelasnya.
Menurut Deinas, penguatan Bandara Douw Aturure tidak hanya berkaitan dengan peningkatan fasilitas penerbangan, tetapi juga menyangkut kebutuhan konektivitas masyarakat dan pergerakan ekonomi antardaerah.
Nabire sebagai ibu kota Provinsi Papua Tengah membutuhkan sistem transportasi yang mampu menjadi penghubung utama bagi masyarakat dari kabupaten lain, terutama wilayah yang selama ini masih menghadapi keterbatasan akses transportasi.
Terminal Lima Hektare Disiapkan
Selain sektor penerbangan, Pemprov Papua Tengah juga membawa usulan pembangunan terminal transportasi darat. Pemerintah provinsi telah menyiapkan lahan sekitar lima hektare untuk mendukung pembangunan terminal tersebut.
“Untuk terminal, kami juga sudah menyiapkan lahan sekitar lima hektare. Kami berharap pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan dapat membantu pembangunan terminal tersebut,” katanya.
Deinas menilai pembangunan terminal diperlukan untuk menata pergerakan kendaraan dan penumpang sekaligus memperkuat sistem transportasi darat yang menghubungkan Nabire dengan sejumlah kabupaten di Papua Tengah.
Dengan tersedianya terminal yang memadai, pemerintah berharap aktivitas transportasi darat dapat berlangsung lebih tertata, aman dan terintegrasi dengan moda transportasi lainnya.
Bandara Perintis di Pedalaman Ikut Didorong
Penguatan konektivitas tidak hanya diarahkan ke Nabire. Pemprov Papua Tengah juga mendorong peningkatan fasilitas transportasi udara di sejumlah kabupaten lain, termasuk Puncak, Mimika, Deiyai dan Dogiyai.
Deinas mengatakan pengembangan tersebut mencakup peningkatan fasilitas bandara yang sudah ada, termasuk bandara lama maupun bandara perintis yang selama ini menjadi akses penting bagi masyarakat di wilayah pedalaman.
“Di beberapa kabupaten, seperti Puncak dan Timika, mereka juga akan membantu. Kemudian di Deiyai dan Dogiyai juga diharapkan ada peningkatan untuk bandara-bandara yang ada, terutama bandara lama atau bandara perintis,” ujarnya.
Pengembangan bandara perintis dinilai penting karena kondisi geografis Papua Tengah membuat transportasi udara menjadi salah satu sarana utama untuk menghubungkan masyarakat di wilayah yang belum memiliki akses jalan darat memadai.
Keselamatan Jalan Jadi Perhatian
Dalam pertemuan tersebut, Pemprov Papua Tengah juga menyampaikan kebutuhan peningkatan fasilitas keselamatan transportasi jalan, khususnya pada ruas-ruas yang memiliki tingkat kerawanan kecelakaan.
Salah satu usulan yang disampaikan adalah pemasangan pengaman atau pembatas di sepanjang ruas jalan tertentu. Fasilitas tersebut diharapkan dapat mengurangi risiko kendaraan keluar dari badan jalan sekaligus memberikan perlindungan tambahan bagi pengguna jalan.
Menurut Deinas, pembangunan transportasi tidak cukup hanya mengejar peningkatan konektivitas. Aspek keselamatan juga harus menjadi bagian utama dalam setiap pembangunan dan peningkatan fasilitas transportasi.
Transportasi Jadi Penggerak Ekonomi
Deinas menegaskan seluruh usulan tersebut akan terus dikoordinasikan bersama Kementerian Perhubungan agar pembangunan dapat dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan dan kemampuan anggaran.
Ia menilai pengembangan bandara, pelabuhan, terminal dan fasilitas keselamatan jalan memiliki keterkaitan langsung dengan mobilitas masyarakat, distribusi barang, pelayanan pemerintahan serta pertumbuhan ekonomi daerah.
“Pembangunan bandara dan pelabuhan harus terus kita dorong karena keduanya menjadi kunci dalam membuka akses serta memperkuat konektivitas antarwilayah di Papua Tengah,” pungkasnya.
Dorongan terhadap pembangunan infrastruktur transportasi tersebut dinilai penting untuk memperlancar mobilitas masyarakat, distribusi kebutuhan pokok, serta mendukung pertumbuhan ekonomi di berbagai wilayah Papua Tengah. [*].
