Berita

Denda Jalan, Kompetisi Mandek: Persipani Catat Rekor Tanpa Bertanding

JAYAPURA, TOMEI.ID | Kompetisi Liga Indonesia musim 2024-2025 tidak hanya berbicara soal gol, kemenangan, dan gelar juara, tetapi juga menyisakan catatan kelam di balik layar berupa sanksi finansial yang membebani sejumlah klub.

Diketahui bahwa data resmi yang dirilis oleh Nusa Liga dan diterima redaksi pada Senin (30/6/2025), menunjukkan fakta lain: tiga klub mencatatkan diri sebagai penerima sanksi denda tertinggi di tiap kasta liga nasional.

Di Liga 1, Persib Bandung menjadi pemuncak daftar dengan total denda mencapai Rp1,1 miliar dari 34 pertandingan. Sebagian besar sanksi tersebut berasal dari perilaku suporter, terutama penggunaan flare dan petasan. Meski secara performa Persib mampu bersaing di papan atas, namun catatan pelanggaran di luar lapangan menunjukkan bahwa urusan disiplin masih menjadi pekerjaan rumah serius.

Sementara di Liga 2, Persewar Waropen dari Papua mencatat total denda sebesar Rp700 juta dari 22 laga. Tak hanya terkena sanksi karena pelanggaran teknis di lapangan, klub ini juga disorot akibat tunggakan gaji pemain yang belum dibayarkan selama satu musim penuh. Ketidakberesan manajemen akhirnya berujung pahit Persewar terdegradasi ke Liga 3 Nusantara.

Lebih ironis lagi, di kasta terbawah Liga 3 (Liga Nusantara), Persipani Paniai menjadi klub dengan denda tertinggi meski tak memainkan satu laga pun. Akibat tiga kali kalah walkover (WO), klub asal Papua Tengah ini dijatuhi denda total Rp150 juta dan langsung diturunkan ke Liga 4 regional. Kompetisi tidak berjalan, namun denda tetap berjalan.

Fenomena ini menggambarkan bahwa kompetisi sepak bola nasional bukan semata soal pertandingan di lapangan. Regulasi, etika, dan tata kelola manajemen klub menjadi indikator penting dalam penilaian federasi. Denda bukan hanya bentuk hukuman finansial, tetapi juga refleksi kualitas organisasi dan profesionalisme klub di balik layar.

Jika ingin bersaing secara konsisten di level nasional, klub-klub Indonesia, termasuk dari tanah Papua, perlu menata ulang sistem pengelolaan. Profesionalisme harus diterapkan baik di atas maupun di luar lapangan. [*]

Redaksi Tomei

Recent Posts

Pendropan Militer di Merauke, TPNPB Sebut Demi Pengamanan PSN

MERAUKE, TOMEI.ID | Kelompok Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) mengklaim terjadi peningkatan aktivitas militer…

10 menit ago

Siklon Narelle Menguat, Papua Selatan hingga NTT Diminta Waspada

NABIRE, TOMEI.ID | Siklon tropis Narelle yang bergerak mendekati perairan Indonesia mulai memicu peningkatan cuaca…

1 hari ago

Ekonomi Babel Rapuh, Fluktuasi Dipicu Dominasi Timah dan Sawit

JAYAPURA, TOMEI.ID | Struktur ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) dinilai masih rapuh akibat ketergantungan…

1 hari ago

Dekai Memanas: TPNPB Klaim Serangan, Imbau Warga Tinggalkan Zona Konflik

JAYAPURA, TOMEI.ID | Situasi keamanan di Dekai, Kabupaten Yahukimo, dilaporkan memanas setelah kelompok bersenjata Tentara…

1 hari ago

TPNPB Sebut Aparat TNI Siksa Warga Sipil di Maybrat

MAYBRAT, TOMEI.ID | Tindakan penyiksaan terhadap warga sipil kembali mencuat di wilayah konflik Papua Barat…

1 hari ago

Tak Semua Bank Siap, Universal Banking Berpotensi Picu Risiko Sistemik Baru

JAYAPURA, TOMEI.ID | Wacana penerapan universal banking di Indonesia mulai menguat sebagai bagian dari dorongan…

2 hari ago