Berita

Denda Jalan, Kompetisi Mandek: Persipani Catat Rekor Tanpa Bertanding

JAYAPURA, TOMEI.ID | Kompetisi Liga Indonesia musim 2024-2025 tidak hanya berbicara soal gol, kemenangan, dan gelar juara, tetapi juga menyisakan catatan kelam di balik layar berupa sanksi finansial yang membebani sejumlah klub.

Diketahui bahwa data resmi yang dirilis oleh Nusa Liga dan diterima redaksi pada Senin (30/6/2025), menunjukkan fakta lain: tiga klub mencatatkan diri sebagai penerima sanksi denda tertinggi di tiap kasta liga nasional.

Di Liga 1, Persib Bandung menjadi pemuncak daftar dengan total denda mencapai Rp1,1 miliar dari 34 pertandingan. Sebagian besar sanksi tersebut berasal dari perilaku suporter, terutama penggunaan flare dan petasan. Meski secara performa Persib mampu bersaing di papan atas, namun catatan pelanggaran di luar lapangan menunjukkan bahwa urusan disiplin masih menjadi pekerjaan rumah serius.

Sementara di Liga 2, Persewar Waropen dari Papua mencatat total denda sebesar Rp700 juta dari 22 laga. Tak hanya terkena sanksi karena pelanggaran teknis di lapangan, klub ini juga disorot akibat tunggakan gaji pemain yang belum dibayarkan selama satu musim penuh. Ketidakberesan manajemen akhirnya berujung pahit Persewar terdegradasi ke Liga 3 Nusantara.

Lebih ironis lagi, di kasta terbawah Liga 3 (Liga Nusantara), Persipani Paniai menjadi klub dengan denda tertinggi meski tak memainkan satu laga pun. Akibat tiga kali kalah walkover (WO), klub asal Papua Tengah ini dijatuhi denda total Rp150 juta dan langsung diturunkan ke Liga 4 regional. Kompetisi tidak berjalan, namun denda tetap berjalan.

Fenomena ini menggambarkan bahwa kompetisi sepak bola nasional bukan semata soal pertandingan di lapangan. Regulasi, etika, dan tata kelola manajemen klub menjadi indikator penting dalam penilaian federasi. Denda bukan hanya bentuk hukuman finansial, tetapi juga refleksi kualitas organisasi dan profesionalisme klub di balik layar.

Jika ingin bersaing secara konsisten di level nasional, klub-klub Indonesia, termasuk dari tanah Papua, perlu menata ulang sistem pengelolaan. Profesionalisme harus diterapkan baik di atas maupun di luar lapangan. [*]

Redaksi Tomei

Recent Posts

Komisi IV DPR Papua Pegunungan Kesal, Dinas PUPR Tiga Kali Mangkir dari Rapat Realisasi Anggaran 2026

WAMENA, TOMEI.ID | Komisi IV DPR Papua Pegunungan mengecam ketidakhadiran Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan…

24 menit ago

BERITA FOTO | Rakerkesda I Papua Tengah Satukan Langkah Pemerataan Layanan Kesehatan Delapan Kabupaten

PUNCAK JAYA, TOMEI.ID | Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah, menggelar Rapat Kerja Kesehatan Daerah (Rakerkesda)…

7 jam ago

Gubernur Meki Nawipa: Badai Cartenz Cup VI Jadi Wadah Pembinaan Talenta Sepak Bola Papua Tengah

NABIRE, TOMEI.ID | Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa menegaskan Turnamen Sepak Bola Badai Cartenz Cup…

8 jam ago

SPWP Nabire Gelar Diskusi Publik dan Lapak Baca Gratis Peringati Tragedi Biak Berdarah 1998

NABIRE, TOMEI.ID | Solidaritas Pelajar West Papua (SPWP) Wilayah Nabire menggelar diskusi publik dan lapak…

9 jam ago

Otis Money: Jangan Jadikan Masyarakat Tameng, Satgas PKH Datang Periksa Legalitas PT Kristalin Eka Lestari

NABIRE, TOMEI.ID | Kepala Suku Besar Wate, Otis Money, mengimbau masyarakat adat di sepanjang Sungai…

16 jam ago

Dinkes Papua Tengah Kirim 11 Koli Logistik Kesehatan ke Intan Jaya

NABIRE, TOMEI.ID | Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah melalui Dinas Kesehatan mengirim 11 koli logistik…

17 jam ago