Di Jayapura, Mahasiswa Paniai Tegaskan 14 Tuntutan: Stop DOB Baru dan Militerisasi

JAYAPURA, TOMEI.ID | Mahasiswa asal Kabupaten Paniai yang tergabung dalam Forum Komunikasi Mahasiswa Kabupaten Paniai (FKM-KP) Kota Studi Jayapura menyampaikan 14 poin pernyataan sikap dalam jumpa pers di Asrama Mahasiswa Paniai, Selasa (25/11/2025).

Dalam pernyataan tersebut, mereka menegaskan penolakan terhadap pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB), proyek strategis nasional (PSN), serta kebijakan yang dinilai mengabaikan keberadaan masyarakat adat sebagai subjek utama pembangunan.

Pernyataan sikap itu dibacakan oleh Koordinator Tim Peduli Kemanusiaan Kabupaten Paniai, Yulianus Bunai, dengan didampingi Ketua FKM-KP Kota Studi Jayapura, Gabriel Gobai.

Dalam hal ini, Mahasiswa FKM-KP menekankan sejumlah poin strategis yang menjadi sorotan utama, antara lain:

Pertama, Presiden Republik Indonesia, Wakil Presiden, Gubernur Papua Tengah, dan Bupati Paniai diminta segera menghentikan rencana pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) di Tanah Papua, khususnya di Kabupaten Paniai, karena dilakukan tanpa melibatkan masyarakat adat sebagai pemilik hak ulayat dan subjek utama.

Kedua, DPRD Kabupaten Paniai diminta segera menyurati Presiden Republik Indonesia agar menarik seluruh aparat militer non-organik dari wilayah Kabupaten Paniai.

Ketiga, FKM-KP menuntut penghentian praktik militerisasi yang digunakan untuk kepentingan korporasi dan sektor ekstraktif.

Keempat, menuntut penghentian penempatan aparat non-organik yang dinilai tidak manusiawi serta meminta agar seluruh personel tersebut segera ditarik kembali ke pusat.

Kelima, melihat berbagai persoalan sosial yang dihadapi masyarakat dan mahasiswa Paniai, FKM-KP menolak secara tegas rencana penerapan DOB baru di Kabupaten Paniai maupun di Tanah Papua pada umumnya.

Keenam, negara diminta wajib memberikan perlindungan khusus kepada Orang Asli Papua (OAP) sebagai kelompok rentan, terutama masyarakat adat di Kabupaten Paniai.

Ketujuh, FKM-KP meminta Pemerintah Kabupaten Paniai menghentikan rencana pembukaan DOB yang dilakukan tanpa sosialisasi kepada masyarakat adat.

Kedelapan, pemerintah diminta menghentikan upaya pembentukan DOB yang dibangun atas kepentingan sepihak dan membuka lahan baru tanpa melibatkan masyarakat maupun proses sosialisasi yang layak.

Kesembilan, menuntut penghentian seluruh operasi militer di Tanah Papua.

Kesepuluh, FKM-KP mendesak pemerintah menghentikan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang berjalan di seluruh Tanah Papua karena dianggap mengancam ruang hidup masyarakat adat.

Kesebelas, Mahasiswa Paniai Kota Studi Jayapura menyatakan dukungan penuh kepada masyarakat adat Paniai dalam memperjuangkan dan menyelamatkan hak-hak masyarakat adat.

Kedua belas, FKM-KP menolak rencana pertambangan Blok Wabu karena berpotensi mengancam keselamatan dan keberlanjutan hidup masyarakat adat.

Ketiga belas, FKM-KP mendukung pelaksanaan Pemilu 2025/2026 di Kabupaten Paniai, dengan catatan adanya jaminan keamanan dari aparat baik organik maupun non-organik.

Keempat belas, FKM-KP menyerukan pemberian hak penentuan nasib sendiri bagi bangsa Papua sebagai solusi demokratis untuk menyelesaikan konflik berkelanjutan di Tanah Papua.

Dengan demikian, melalui pernyataan tersebut, FKM-KP menilai bahwa kebijakan pembangunan, keamanan, dan politik yang berjalan saat ini tidak berpihak pada masyarakat adat Paniai.

“Kami berdiri bersama rakyat Paniai untuk menyelamatkan tanah, kehidupan, dan masa depan generasi Papua,” tegas Bunai. [*].