Dinkes Papua Tengah Tegaskan Pelayanan Kesehatan Adalah Hak Dasar, Bukan Sekadar Program

NABIRE, TOMEI.ID | Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah melalui Dinas Kesehatan memperkuat kapasitas aparatur negara dalam pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) di sektor kesehatan. Kegiatan yang menghadirkan pemateri dari Kementerian HAM itu digelar di Nabire, Rabu (12/8/2026).

Penguatan ini menekankan bahwa kesehatan merupakan hak dasar setiap orang yang wajib dipenuhi tanpa diskriminasi. Aparatur kesehatan didorong menerapkan prinsip HAM dalam setiap proses pelayanan, termasuk bagi masyarakat yang berada di wilayah dengan keterbatasan akses.

Materi yang diberikan meliputi prinsip kesehatan untuk semua tanpa terkecuali, penerapan HAM dalam pelayanan sehari-hari, identifikasi persoalan dan solusi pelayanan di daerah, serta contoh implementasi melalui program nyata.

Salah satunya melalui program Ko Harus Sehat, yang menjadi program unggulan Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa dan Wakil Gubernur Papua Tengah Deinas Geley di bidang kesehatan.

Kepala Dinas Kesehatan Papua Tengah, dr. Agus, menegaskan kualitas pelayanan kesehatan merupakan salah satu bentuk nyata penghormatan terhadap HAM. Menurutnya, tenaga kesehatan harus memastikan masyarakat memperoleh layanan bermutu tanpa membedakan latar belakang maupun wilayah tempat tinggal.

“Kalau kita bisa memberikan pelayanan terbaik, itu berarti kita sudah melaksanakan HAM dengan baik,” ujar dr. Agus.

Ia mengatakan pemenuhan HAM di sektor kesehatan merupakan tanggung jawab berjenjang, mulai dari pemerintah pusat, provinsi hingga kabupaten. Karena itu, setiap kewenangan harus dijalankan secara maksimal untuk memastikan hak masyarakat atas kesehatan tidak terabaikan.

Dr. Agus menyebut sejumlah layanan dasar yang harus terus diperkuat, antara lain kesehatan ibu dan anak, imunisasi, pelayanan HIV, malaria hingga penanganan kusta. Penguatan harus dilakukan dari puskesmas hingga rumah sakit agar pelayanan tidak hanya tersedia, tetapi benar-benar dapat dijangkau masyarakat.

“Apapun tupoksi kita, apapun bagian kita dan apapun kewenangan kita, baik provinsi, kabupaten maupun pusat, kalau kita bisa bekerja dengan baik dan memberikan pelayanan sepenuh hati, kita sudah melaksanakan HAM dengan baik,” katanya.

Menurutnya, tantangan geografis Papua Tengah membuat pemerintah tidak dapat bekerja sendiri. Kolaborasi antara pemerintah provinsi dan delapan pemerintah kabupaten menjadi kunci untuk memperluas jangkauan serta meningkatkan mutu pelayanan kesehatan.

“Kami provinsi tidak bisa berdiri sendiri. Bersama delapan kabupaten, bersama direktur rumah sakit, kepala puskesmas dan kepala dinas kabupaten, kita bersama-sama dengan provinsi mewujudkan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata, berkeadilan dan berkelanjutan,” jelasnya.

Kolaborasi tersebut diarahkan untuk mendekatkan layanan kesehatan kepada masyarakat, terutama di wilayah yang masih menghadapi kendala geografis dan keterbatasan fasilitas. Dengan demikian, prinsip HAM diharapkan tidak berhenti dalam ruang pelatihan, tetapi diterapkan langsung di fasilitas pelayanan kesehatan.

Penguatan kapasitas HAM juga menjadi bagian dari upaya Pemerintah Provinsi Papua Tengah memperkuat program prioritas kesehatan. Orientasinya bukan sekadar meningkatkan ketersediaan layanan, tetapi memastikan masyarakat memperoleh pelayanan yang bermutu, merata, berkeadilan dan berkelanjutan.

Di akhir penyampaiannya, dr. Agus memberikan semangat kepada seluruh tenaga kesehatan yang bertugas di berbagai wilayah Papua Tengah. Ia meminta para tenaga kesehatan tetap menjaga ketulusan dalam menjalankan pengabdian.

“Tetap semangat untuk semua nakes medis yang ada di mana pun berada, melayani sepenuh hati. Semoga Tuhan selalu melindungi dan menyertai pelayanan kita setiap harinya,” tuturnya.

Ia berharap seluruh tenaga kesehatan menjadikan penghormatan terhadap HAM sebagai bagian dari etika pengabdian, sehingga setiap masyarakat Papua Tengah dapat memperoleh hak atas pelayanan kesehatan secara adil tanpa memandang wilayah dan latar belakang. [*].