Disdikbud Papua Tengah Tegaskan Pendidikan Harus Jadi Ruang Menanamkan Nilai Budaya

NABIRE, TOMEI.ID | Pemerintah Provinsi Papua Tengah Melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), pemerintah berupaya memastikan setiap anak Papua mendapatkan akses belajar yang setara, sesuai semangat pembangunan manusia dalam kerangka otonomi khusus.

Sebagai langkah nyata, Disdikbud Papua Tengah menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Bidang Pendidikan untuk mengimplementasikan, mengevaluasi, dan menyinkronkan program-program prioritas pendidikan, Kamis (30/10/2025) di Nabire.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disdikbud Papua Tengah, Nurhaida Meki Nawipa, SE, menjelaskan bahwa rakor ini melibatkan UPT Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) serta Dinas Pendidikan dari delapan kabupaten, yakni Nabire, Mimika, Paniai, Dogiyai, Deiyai, Intan Jaya, Puncak Jaya, dan Puncak.

“Kami mendorong sinergi antara Disdikbud provinsi dan Dinas Pendidikan di delapan kabupaten untuk menciptakan pendidikan yang berkualitas dan merata,” ujar Nurhaida Meki Nawipa.

Sebagai hasil dari kegiatan tersebut, dilaksanakan penandatanganan perjanjian kerja sama antara Disdikbud Provinsi Papua Tengah dengan delapan kepala dinas pendidikan kabupaten.

Nurhaida menegaskan, kerja sama tersebut merupakan tindak lanjut dari kesepakatan antara Gubernur Papua Tengah dan delapan bupati mengenai penyelenggaraan pendidikan terpadu di wilayah provinsi.

“Ini turunan langsung dari kerja sama Pak Gubernur dan para bupati untuk memperkuat tata kelola pendidikan di Papua Tengah,” jelasnya.

Selain membahas kebijakan pendidikan, Rakor juga menghasilkan usulan penting, yakni penyusunan Peraturan Gubernur (Pergub) tentang penetapan Hari Kamis sebagai Hari Wajib Menggunakan Noken dan Berbahasa Daerah.

Kebijakan tersebut berangkat dari pengakuan UNESCO pada tahun 2012 terhadap Noken sebagai Warisan Budaya Takbenda, yang menegaskan pentingnya pelestarian budaya lokal Papua dalam dunia pendidikan.

Nurhaida menilai, penerapan kebijakan ini bukan hanya memperkuat identitas budaya masyarakat asli Papua, tetapi juga mendorong tumbuhnya ekonomi kreatif berbasis tradisi lokal.

“Pendidikan harus menjadi ruang untuk menanamkan nilai budaya dan kreativitas lokal, agar anak-anak Papua tumbuh dengan akar dan jati diri yang kuat,” tutupnya. [*].