DOB BENAWA: Pembangunan atau Penyingkiran? Ketika Tanah, Keamanan, dan Identitas Dipertaruhkan di Yalimo

NABIRE, TOMEI.ID | Di atas peta, garis bisa ditarik dengan mudah. Wilayah dibelah, nama baru disematkan, dan narasi pembangunan digaungkan dengan penuh keyakinan yang seolah tanpa ruang kritik dari masyarakat terdampak langsung. Namun di Yalimo, garis-garis itu tidak sekadar batas administratif, ia menyentuh sesuatu yang jauh lebih dalam: tanah, identitas, dan masa depan Orang Asli Papua yang kini berada di persimpangan sejarah yang genting.

Rencana pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Benawa kini tidak lagi dibaca sebagai sekadar kebijakan administratif yang netral dan teknokratis. Ia berubah menjadi ruang pertanyaan besar: siapa yang sebenarnya didengar, dan siapa yang perlahan dikorbankan dalam proses yang berjalan dari atas ke bawah tanpa partisipasi bermakna masyarakat adat.

Narasi pembangunan selalu hadir dengan bahasa yang meyakinkan kemajuan, kesejahteraan, percepatan layanan publik. Tetapi di balik istilah-istilah itu, ada kegelisahan yang tumbuh diam-diam. Bagi masyarakat adat Papua, tanah bukan sekadar aset ekonomi. Ia adalah ruang hidup, identitas kolektif, sejarah leluhur, bahkan roh yang mengikat generasi satu dengan yang lain.

Ketika tanah adat dibicarakan tanpa kehadiran pemiliknya, maka yang terjadi bukan dialog, melainkan keputusan sepihak yang berpotensi melahirkan konflik, ketidakadilan, serta krisis kepercayaan terhadap negara yang semakin meluas di tengah masyarakat yang terdampak langsung.

“Jangan berlindung di balik kata pembangunan jika yang dibangun justru ketidakadilan, yang mengorbankan hak masyarakat adat serta mengabaikan prinsip keadilan sosial yang sejati dan merusak fondasi kepercayaan rakyat terhadap negara secara sistematis.”

Kalimat itu kini menjadi gema yang merepresentasikan keresahan banyak pihak. Sebab pembangunan sejatinya tidak hanya diukur dari infrastruktur atau pemekaran wilayah, tetapi dari keadilan, partisipasi, dan penghormatan terhadap hak-hak dasar masyarakat.

Bayang-Bayang Keamanan yang Tak Pernah Pergi

Di Papua, pembangunan hampir tidak pernah berdiri sendiri. Ia berjalan berdampingan dengan situasi keamanan yang rapuh. Di wilayah seperti Yalimo dan sekitarnya, konflik antara aparat dan kelompok bersenjata masih menjadi realitas yang membentuk kehidupan sehari-hari masyarakat dengan tekanan psikologis berkepanjangan yang tidak pernah benar-benar terselesaikan hingga hari ini.

Dalam situasi seperti ini, masyarakat sipil menjadi pihak paling rentan, terhimpit di antara kepentingan negara, konflik bersenjata, dan ketidakpastian perlindungan hukum yang seharusnya mereka terima namun seringkali tidak hadir secara nyata dan konsisten di lapangan.

Aktivitas warga terganggu. Sekolah terhenti. Kebun ditinggalkan. Tidak sedikit yang terpaksa mengungsi demi keselamatan. Ketika suara tembakan lebih sering terdengar daripada dialog, maka rasa aman berubah menjadi kemewahan yang sulit dijangkau oleh masyarakat sipil yang hidup di wilayah konflik berkepanjangan.

Di tengah kondisi tersebut, rencana pemekaran wilayah justru memunculkan kekhawatiran baru. Sebagian masyarakat melihat DOB berpotensi meningkatkan intensitas kehadiran aparat keamanan, sebuah pengalaman yang, dalam banyak kasus sebelumnya, tidak selalu menghadirkan rasa aman melainkan justru memperbesar ketegangan sosial di tengah kehidupan masyarakat.

Ancaman Ganda: Konflik dan Penyingkiran

Seiring dengan pendekatan keamanan yang menguat, kekhawatiran terhadap pelanggaran hak asasi manusia (HAM) ikut membesar. Dalam situasi konflik, masyarakat sipil kerap menjadi korban, baik dalam [bentuk] kekerasan langsung, intimidasi, maupun pembatasan ruang hidup yang terus berulang tanpa mekanisme perlindungan hukum yang efektif dan berkeadilan. Namun ancaman tidak berhenti di situ, melainkan berkembang menjadi persoalan struktural yang semakin kompleks dan sulit dikendalikan oleh masyarakat lokal tanpa kehadiran negara yang adil.

Pemekaran wilayah juga membuka potensi perubahan demografis. Arus masuk penduduk dari luar Papua, melalui program pemerintah maupun dinamika ekonomi, menjadi sesuatu yang tidak terhindarkan. Jika tidak diatur secara adil, masyarakat lokal berisiko semakin terpinggirkan dalam persaingan ekonomi dan penguasaan ruang hidup yang semakin terbatas.

Ruang hidup menyempit. Akses ekonomi terbatas. Persaingan menjadi tidak seimbang sehingga masyarakat adat semakin sulit bertahan dalam tekanan ekonomi yang terus meningkat dari waktu ke waktu.

Dalam jangka panjang, situasi ini dapat melahirkan paradoks: menjadi miskin di atas tanah sendiri, meskipun hidup di wilayah yang kaya akan sumber daya alam yang seharusnya menjadi milik mereka.

Kemiskinan di Tengah Kekayaan

Ironi paling nyata terlihat di sini. Papua adalah wilayah dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Namun bagi sebagian Orang Asli Papua, akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan ekonomi masih sangat terbatas hingga kini belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara merata.

Pembangunan terus berjalan, tetapi tidak semua orang berjalan bersamanya, sehingga meninggalkan sebagian masyarakat dalam ketertinggalan yang semakin sulit dikejar dari waktu ke waktu.

Ketika pendatang datang dengan modal, akses, dan kesiapan yang lebih baik, kesenjangan menjadi semakin nyata. Lapangan kerja terbuka, tetapi tidak selalu dapat diakses oleh masyarakat adat. Sektor strategis perlahan dikuasai pihak luar yang memiliki kekuatan modal dan jaringan yang jauh lebih mapan.

Di titik ini, pembangunan kehilangan maknanya sebagai alat pemerataan yang seharusnya menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat tanpa terkecuali di wilayah Papua.

Hutan, Tanah, dan Budaya yang Terancam

Tekanan terhadap masyarakat adat juga datang dari eksploitasi sumber daya alam. Hutan yang selama ini menjadi sumber kehidupan, tempat berburu, berkebun, dan menjaga keseimbangan alam perlahan berkurang.
Atas nama investasi dan pembangunan, hutan dibuka, tanah dialihkan, dan sumber daya dikelola tanpa keterlibatan penuh masyarakat adat.

Dampaknya tidak hanya ekonomi, tetapi juga kultural. Budaya Orang Asli Papua hidup dari tanah dan hutan. Ketika keduanya hilang, maka identitas juga ikut tergerus.
Seorang tokoh adat di Yalimo menyampaikan dengan tegas:

“Kami menolak pemekaran ini bukan karena kami anti pembangunan, tetapi karena kami tahu dampaknya. Kalau tanah kami dibagi-bagi, kalau hutan kami hilang, maka budaya kami juga akan ikut hilang.”

Baginya, pemekaran tanpa perlindungan budaya adalah ancaman langsung terhadap eksistensi masyarakat adat.

Suara dari Akar Rumput: Tidak Pernah Dilibatkan

Penolakan juga datang dari masyarakat kecil.
Seorang mama Papua yang hidup dari kebun mengungkapkan kegelisahan sederhana namun mendalam:

“Kami orang kecil tidak pernah diajak bicara. Tiba-tiba datang aturan, datang orang baru, kami disuruh ikut saja. Kalau begini terus, kami hanya jadi penonton di tanah kami sendiri.”

Sementara itu, generasi muda melihat persoalan ini dari perspektif yang lebih luas.

Seorang mahasiswa Papua menegaskan:
“Kami menolak DOB Benawa karena ini bukan jawaban atas masalah rakyat Papua. Yang kami butuhkan adalah pendidikan, kesehatan, dan keadilan bukan pemekaran yang membuka ruang konflik.”

Ia menambahkan, inti persoalan bukan sekadar kebijakan, tetapi soal apakah suara rakyat benar-benar didengar.
“Kalau suara masyarakat adat tidak didengar, maka ini bukan demokrasi. Ini pemaksaan.”

Pembangunan atau Luka Baru?

Semua suara ini mengarah pada satu kesimpulan: pembangunan tanpa partisipasi adalah bentuk ketidakadilan yang secara sistematis mengabaikan hak dasar masyarakat adat sebagai pemilik sah wilayah.

DOB Benawa, dalam perspektif sebagian masyarakat, bukan sekadar proyek administratif. Ia dipandang sebagai potensi “penyingkiran yang halus”, dibungkus dengan istilah kemajuan, tetapi menyimpan risiko konflik, marginalisasi, dan hilangnya identitas yang perlahan menggerus eksistensi masyarakat adat secara struktural.

Yang paling merasakan dampaknya bukan pembuat kebijakan, tetapi mereka yang hidup di atas tanah itu yang harus menghadapi konsekuensi langsung dari setiap keputusan yang diambil tanpa melibatkan mereka.
Hutan tidak pernah meminta untuk dibelah. Tanah tidak pernah meminta untuk dijual. Namun keputusan tetap berjalan tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap keberlangsungan hidup masyarakat adat setempat.

Persimpangan Yalimo

Hari ini, Yalimo berdiri di persimpangan yang menentukan arah masa depan masyarakat adat di tengah tekanan pembangunan, konflik berkepanjangan, dan kebijakan negara yang terus dipertanyakan, sekaligus menguji komitmen negara terhadap keadilan dan perlindungan hak.

Di satu sisi, ada janji pembangunan dan perubahan. Di sisi lain, ada realitas ketidakpastian, konflik, ketimpangan, dan ancaman terhadap identitas masyarakat adat. Jika pembangunan terus dipaksakan tanpa dialog, tanpa perlindungan HAM, dan tanpa penghormatan terhadap hak ulayat, maka yang dipertaruhkan bukan hanya legitimasi kebijakan, tetapi masa depan Orang Asli Papua (OAP) itu sendiri.

Sebab ketika tanah hilang, budaya memudar, dan masyarakat tersisih di negerinya sendiri, yang lahir bukanlah daerah baru, melainkan luka panjang lintas generasi. Pada akhirnya, pembangunan sejati tidak diukur dari seberapa banyak wilayah baru dibentuk, tetapi dari seberapa adil, aman, dan bermartabat kehidupan masyarakat yang menjalaninya.

Negara tidak boleh terus berjalan dengan logika sepihak dalam menentukan arah pembangunan di tanah Papua. Jika suara masyarakat adat diabaikan, jika prinsip persetujuan bebas, didahului, dan diinformasikan tidak dijalankan, maka setiap kebijakan yang lahir berpotensi kehilangan legitimasi moralnya. Pemerintah dituntut bukan hanya hadir sebagai pengambil keputusan, tetapi sebagai penjamin keadilan yang memastikan bahwa tidak ada satu pun warga negara yang dikorbankan atas nama pembangunan.

Jika langkah korektif tidak segera diambil, maka DOB Benawa berisiko menjadi preseden buruk: bahwa pembangunan bisa dipaksakan tanpa persetujuan rakyat. Dan ketika itu terjadi, yang runtuh bukan hanya kepercayaan publik, tetapi juga fondasi hubungan antara negara dan masyarakat adat. Sebab pada akhirnya, sejarah akan mencatat, apakah negara memilih membangun bersama rakyatnya, atau justru berjalan di atas luka yang dibiarkannya sendiri. [*].