Dogiyai Berdarah Jelang Paskah, Sekjen Adat MEE: Negara Jangan Tutup Mata

JAYAPURA, TOMEI.ID | Dalam sunyi yang pecah oleh darah dan ketakutan, tragedi Dogiyai berdarah yang menewaskan tujuh orang, termasuk satu anggota Polri, mengguncang Kabupaten Dogiyai, Papua Tengah, menjelang perayaan Paskah 2026.

Sekretaris Jenderal Dewan Adat MEE KAMAPI Dogiyai, Alexander Pakage, mendesak negara tidak menutup mata atas peristiwa tersebut, karena keadilan tidak boleh kalah oleh diamnya kekuasaan.

Alexander menegaskan, insiden yang menewaskan warga sipil itu bukan sekadar konflik biasa, melainkan tragedi kemanusiaan serius yang terjadi di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“Ini bukan terjadi di negara lain. Ini di Indonesia. Korban adalah warga negara Indonesia, termasuk anggota Polri,” tegasnya kepada tomei.id, Minggu (5/4/2026).

Menurut Alexander, situasi mulai memanas setelah ditemukan jasad anggota Polri, Bripda Jufentus Edowai, di sekitar Gereja Ebenezer Moanemani, Distrik Moanemani. Korban dikenal dekat dengan masyarakat, kerap berinteraksi dengan warga dan pemuda setempat dalam kehidupan sehari-hari.

Namun, kematiannya dalam kondisi mengenaskan di ruang publik memicu ketegangan yang cepat meluas. Aparat keamanan disebut melakukan penyisiran, yang kemudian berkembang menjadi bentrokan dan berujung jatuhnya korban dari kalangan warga sipil.

Dampaknya, sedikitnya enam warga sipil dilaporkan meninggal dunia dan tiga lainnya mengalami luka berat. Korban meninggal meliputi Siprianus Tibakoto (19) yang tertembak di bagian wajah, Yulita Pigai (sekitar 70 tahun) yang tertembak di paha, serta dua pelajar, Martinus Yobee (11–12) dan Maikel Waine (11), yang tewas akibat luka tembak.

Selain itu, Ferdinand Auwe (19) dan Angkian Edowai (19/20) juga dilaporkan meninggal dunia setelah mengalami luka tembak serius.

Sementara korban luka berat di antaranya Pigai Kikibi yang tertembak di kaki dan Magapai Yobee yang mengalami luka tembak di bagian pipi. Dari pihak aparat, selain Bripda Jufentus yang meninggal, Bripda Abius Yawan dilaporkan terluka akibat terkena panah dan masih menjalani perawatan.

Alexander menyebut, insiden tersebut meninggalkan ketakutan mendalam di tengah masyarakat. Warga memilih mengungsi, aktivitas lumpuh, dan kehidupan sosial terganggu.

“Anak-anak takut ke sekolah, masyarakat takut berkebun, dan banyak keluarga masih berduka. situasi ini mencerminkan luka kolektif yang belum mendapat keadilan nyata,” ujarnya,

Ia juga menyoroti minimnya perhatian pemerintah pusat dan media nasional terhadap tragedi tersebut, yang seharusnya menjadi alarm keras bagi nurani bangsa.

Menurutnya, peristiwa besar di Papua kerap luput dari sorotan dibandingkan kejadian di wilayah lain, menunjukkan ketimpangan serius dalam perhatian dan keberpihakan nasional.

“Kalau terjadi di tempat lain, semua pejabat bicara. Tapi ketika Papua berdarah, seolah tidak ada yang melihat,” katanya, sebuah sindiran keras atas diamnya negara di tengah jeritan rakyatnya sendiri.

Alexander mendesak pemerintah pusat, DPR RI, serta Komnas HAM segera turun tangan melakukan investigasi independen, agar kebenaran terungkap dan keadilan tidak terus ditunda.

Ia menekankan, penyelidikan harus dilakukan secara terbuka untuk mengungkap penyebab kematian Bripda Jufentus sekaligus rangkaian peristiwa yang menyebabkan jatuhnya korban sipil.

“Kasus ini harus diusut tuntas secara adil dan transparan, tanpa kompromi terhadap pelaku, tanpa intervensi kekuasaan, demi keadilan yang nyata bagi korban yang selama ini diabaikan,” tegasnya.

Lebih jauh, ia mengingatkan bahwa penyelesaian konflik di Papua tidak boleh semata-mata mengandalkan pendekatan keamanan. Negara harus hadir dengan pendekatan kemanusiaan, dialog, dan perlindungan terhadap warga sipil.

“Negara harus memberi rasa aman, bukan menambah ketakutan. Kehadiran negara seharusnya melindungi, bukan menjadi sumber luka bagi rakyatnya sendiri,” katanya.

Alexander menegaskan, seluruh korban berhak mendapatkan keadilan tanpa diskriminasi. Ia berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret agar tragedi serupa tidak kembali terulang di tanah Papua.

“Semua nyawa sama berharganya. Negara wajib hadir melindungi rakyatnya, tanpa diskriminasi, tanpa pembiaran, demi keadilan yang nyata bagi seluruh korban,” tutupnya tegas. [*].