Dogiyai Memanas, TPNPB Nyatakan Perang Terbuka

DOGIYAI, TOMEI.ID | Ketegangan di wilayah tengah Papua kembali membara. Dalam sebuah siaran pers resmi yang diterbitkan pada Kamis, 22 Mei 2025, Komando Nasional Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat – Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) mengumumkan bahwa mereka siap melancarkan serangan terbuka terhadap pasukan TNI dan Polri yang berada di wilayah Dogiyai.

Pernyataan ini menyusul kematian salah satu prajurit mereka dalam insiden yang mereka klaim sebagai pembunuhan oleh aparat militer Indonesia.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Panglima Kodap XI Odiyai Dogiyai, Brigadir Jenderal Yonatan M. Pigai, yang menuding dua individu, yakni Sersan Mayor Ham Kancil Dumupa dan Amos Dumupa, sebagai pelaku pembunuhan terhadap prajurit TPNPB pada 16 Mei 2025.

“Kami tidak akan diam. Kami siap membalas. Ini bukan hanya aksi balas dendam, tetapi bagian dari perang revolusioner untuk kemerdekaan tanah Papua,” kata Yonatan M. Pigai dalam pernyataan resminya.

Dalam siaran pers yang sama, TPNPB-OPM menyerukan kepada seluruh warga non-Papua yang tinggal dan bekerja di Dogiyai, terutama di Kota Moanemani, untuk segera meninggalkan wilayah tersebut. Peringatan ini, menurut TPNPB, dikeluarkan untuk menghindari jatuhnya korban sipil dalam konflik bersenjata yang akan mereka lancarkan dalam waktu dekat.

“Warga non-Papua, silakan meninggalkan wilayah Dogiyai. Ketika perang dimulai, kami tidak bertanggung jawab atas keselamatan mereka,” ujar Pigai.

Namun, dalam pernyataan selanjutnya, ia juga menekankan bahwa TPNPB-OPM tidak akan menyerang warga sipil secara sembarangan. “Kalau TNI dan Polri tembak masyarakat Papua, kami akan balas. Tapi sasaran kami tetap aparat militer, bukan masyarakat biasa,” katanya.

Dogiyai titik panas lama yang kembali bergolak! Dogiyai bukan wilayah baru dalam daftar konflik antara pasukan pro-kemerdekaan dan aparat keamanan Indonesia. Sejak beberapa tahun terakhir, daerah ini telah menjadi pusat perlawanan bersenjata dan aksi-aksi represif yang berulang kali memicu eksodus warga sipil.

Pada 2023 dan 2024, Dogiyai tercatat sebagai salah satu titik dengan tingkat pengungsian tertinggi di wilayah pegunungan tengah Papua. Bentrokan bersenjata antara TPNPB dan aparat TNI-Polri menyebabkan ribuan warga mengungsi ke hutan dan pegunungan, serta banyak anak-anak dan perempuan kehilangan akses ke layanan dasar.

Peneliti Papua di LIPI (kini BRIN), sebelumnya menyebut Dogiyai sebagai “titik merah kemanusiaan” karena tidak hanya menjadi medan pertempuran, tetapi juga lokasi pelanggaran hak asasi manusia yang sering tidak terdokumentasi dengan baik.

Dalam siaran persnya, TPNPB-OPM menegaskan bahwa mereka mengacu pada prinsip hukum humaniter internasional dalam menghadapi konflik ini.

“Kami tidak akan sembarang tembak warga. Tapi jika TNI/Polri tembak rakyat Papua, kami juga akan balas tembak terhadap warga pendatang,” ujar Pigai dengan nada tegas.

Pernyataan ini mencerminkan kompleksitas konflik bersenjata di Papua yang tak hanya melibatkan dua kekuatan militer, tetapi juga menempatkan warga sipil dalam posisi rentan. Dalam hukum humaniter internasional seperti Konvensi Jenewa serangan terhadap warga sipil dianggap sebagai pelanggaran berat. Namun, dalam praktiknya di Papua, batas antara kombatan dan non-kombatan kerap kabur.

Sebby Sambom, Juru Bicara TPNPB, yang menandatangani siaran pers tersebut, menambahkan bahwa tindakan TPNPB merupakan bentuk pembelaan terhadap hak rakyat Papua untuk menentukan nasib sendiri, sebuah aspirasi yang telah bergema sejak integrasi Papua ke Indonesia tahun 1969 melalui Pepera yang kontroversial.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak TNI, Polri, maupun pemerintah pusat terkait tuduhan TPNPB atas kematian prajurit mereka ataupun pernyataan ancaman perang terbuka di Dogiyai.

Namun, sumber di internal aparat keamanan yang enggan disebutkan namanya menyatakan bahwa “situasi di Dogiyai sedang dipantau ketat” dan “pengamanan wilayah ditingkatkan untuk mengantisipasi gangguan keamanan.”

Siaran pers ini juga ditandatangani oleh para petinggi TPNPB-OPM yang selama ini dikenal sebagai tokoh sentral dalam gerakan bersenjata Papua: 1. Jenderal Goliath Tabuni, Panglima Tinggi TPNPB-OPM; 2. Letnan Jenderal Melkisedek Awom, Wakil Panglima; 3. Mayor Jenderal Terianus Satto, Kepala Staf Umum; dan 4. Mayor Jenderal Lekagak Telenggen, Komandan Operasi Umum

Nama-nama ini sebelumnya juga disebut dalam laporan PBB dan lembaga HAM internasional terkait konflik berkepanjangan di Papua.

Pernyataan perang terbuka oleh TPNPB-OPM menandai eskalasi baru dalam konflik bersenjata di Papua yang telah berlangsung lebih dari lima dekade. Ancaman terhadap warga sipil, pengungsian massal, dan minimnya akses informasi independen di wilayah konflik menjadi tantangan serius bagi upaya perdamaian dan penegakan hukum.

Sementara pihak TPNPB-OPM menyerukan revolusi total, masyarakat sipil Papua baik asli maupun pendatang sekali lagi menjadi korban utama dari konflik yang tak kunjung usai. [*]