DPR Papua Pegunungan Bantah Tuduhan Dalang Kericuhan, Sebut Aksi Wamena Dipicu Provokasi dan Miskomunikasi

WAMENA, TOMEI.ID | Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua Pegunungan akhirnya buka suara terkait insiden ricuh yang terjadi saat aksi demonstrasi masyarakat, organisasi kepemudaan (OKP), dan kelompok Cipayung di halaman Kantor DPR Papua Pegunungan, Senin (27/4/2026).

Lembaga legislatif itu menegaskan, kericuhan yang sempat memanas bukan dipicu pihak DPR, melainkan akibat miskomunikasi serius di lapangan serta dugaan provokasi terorganisir dari pihak tertentu yang memperkeruh keadaan.

Klarifikasi tersebut disampaikan menyusul beredarnya berbagai narasi di media sosial yang menuding DPR Papua Pegunungan sebagai penyebab kekacauan. Pimpinan DPR menilai opini liar yang berkembang berpotensi menyesatkan publik dan memperkeruh situasi keamanan di Wamena.

Ketua DPR Papua Pegunungan, Yos Elopere, menegaskan bahwa insiden pelemparan batu dan kepanikan massa sama sekali tidak diharapkan oleh lembaganya. Menurut dia, suasana memanas bermula dari kesalahpahaman antara massa aksi dengan pihak yang identitasnya belum jelas.

“Peristiwa kemarin bukan situasi yang kami inginkan. Ada miskomunikasi antara massa aksi dengan pihak yang belum jelas, apakah wartawan atau intelijen, lalu memicu emosi massa hingga terjadi pelemparan batu. Kami tegaskan, DPR tidak menciptakan kericuhan itu,” ujar Elopere dengan nada tegas.

Akibat situasi yang tidak terkendali, sejumlah anggota DPR terpaksa mengamankan diri guna menghindari risiko lebih besar. Meski demikian, Elopere memastikan DPR tetap membuka pintu bagi masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi melalui jalur resmi dan bermartabat.

Ia menegaskan bahwa substansi tuntutan massa menyangkut persoalan kemanusiaan yang patut mendapat perhatian serius, bukan sekadar aksi mencari sensasi politik. Karena itu, masyarakat diminta lebih cermat menyaring informasi dan tidak mudah tersulut provokasi digital.

“Aspirasi yang disampaikan adalah persoalan rakyat. Karena itu kami minta masyarakat jangan langsung percaya narasi sepihak di media sosial. Saring informasi dengan bijak agar tidak terjadi salah paham baru,” katanya.

Elopere juga menyampaikan apresiasi kepada aparat keamanan yang bergerak cepat meredam situasi sehingga kericuhan tidak meluas dan aktivitas pemerintahan tetap berjalan normal.

“Kami berterima kasih kepada Kapolres Jayawijaya dan Wakapolres yang turun langsung ke lapangan. Langkah cepat itu membuat keadaan kembali kondusif dalam waktu singkat,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua II DPR Papua Pegunungan, Terius Yigibalom, menegaskan lembaganya tetap berkomitmen menjalankan agenda penyerapan aspirasi publik secara terbuka, termasuk melalui forum hearing bersama OPD mitra kerja setelah pembukaan sidang LKPJ 2025.

Menurutnya, insiden ricuh tersebut merupakan kejadian di luar agenda resmi DPR. Ia menduga ada oknum yang memanfaatkan momentum aksi sehingga berujung kekerasan, bahkan menyebabkan korban dari kalangan anggota dewan.

“Kami sudah menjadwalkan hearing dialog secara resmi. Namun kejadian kemarin di luar dugaan. Ada pihak yang memanfaatkan momentum hingga terjadi pelemparan batu dan menimbulkan korban,” ungkap Yigibalom.

Ia menegaskan DPR Papua Pegunungan tidak pernah menutup diri terhadap kritik maupun tuntutan rakyat. Namun, setiap penyampaian aspirasi harus dilakukan dengan koordinasi yang baik, tertib, dan mengedepankan keselamatan bersama.

“Kami mengutuk siapa pun yang menunggangi aspirasi rakyat untuk kepentingan lain. Ke depan, setiap aksi harus berlangsung aman, tertib, dan fokus pada tujuan utama,” tegasnya.

Menutup klarifikasi, DPR Papua Pegunungan menegaskan bahwa insiden di Wamena bukan bentuk penolakan terhadap suara rakyat, melainkan akibat provokasi serta lemahnya komunikasi di lapangan. DPR juga meminta masyarakat menghentikan penyebaran opini liar yang tidak berdasar di media sosial.

Lembaga itu memastikan seluruh aspirasi masyarakat tetap menjadi prioritas dan akan ditindaklanjuti melalui mekanisme resmi sebagai bagian dari tanggung jawab konstitusional memperjuangkan kepentingan rakyat Papua Pegunungan. [*].