Berita

DPR Papua Tengah Desak Negara Prioritaskan Layanan Dasar di Perbatasan Mimika–Deiyai

NABIRE, TOMEI.ID | Wakil Ketua IV DPR Papua Tengah, John NR Gobai, menegaskan bahwa perhatian pemerintah terhadap warga yang hidup di kawasan perbatasan kabupaten masih jauh dari memadai, khususnya di wilayah Mimika–Deiyai yang hingga kini belum memperoleh layanan dasar secara layak.

Dalam pernyataannya, Gobai menegaskan bahwa sebagian besar masyarakat asli Papua hidup di kampung-kampung terpencil sehingga akses terhadap pendidikan, kesehatan, listrik, serta transportasi umum harus menjadi prioritas. Gobai menilai bahwa transportasi adalah kunci dalam membuka pelayanan publik, baik melalui jalur darat, laut, sungai, maupun udara, menyesuaikan karakter geografis wilayah.

Gobai mengungkapkan hasil kunjungannya ke Kiura, ruas Jalan Timika–Nabire, di mana ia melihat langsung potensi pertanian masyarakat setempat dan kondisi sosial ekonomi yang masih jauh tertinggal. Namun, hingga kini tidak ada transportasi umum yang bisa digunakan masyarakat.

“Yang beroperasi hanya kendaraan pribadi dan kendaraan pejabat. Masyarakat kesulitan total untuk bergerak dan menjual hasil kebun mereka,” tegas Gobai dalam keterangan tertulis yang diterima tomei.id, Kamis (4/12/2025).

baca juga: DPR Papua Tengah Dapil VIII Deiyai Terima Aspirasi Warga Kapiraya Soal Tapal Batas

Ketiadaan layanan dasar juga menjadi sorotan. Di sejumlah kampung, sekolah, puskesmas, guru, dan tenaga kesehatan belum tersedia memadai sehingga warga tidak memperoleh pelayanan pendidikan dan kesehatan yang layak.

Atas kondisi tersebut, Gobai mendesak Kementerian Perhubungan, Dirjen Perhubungan Darat, dan BPTD Papua untuk segera menyediakan trayek transportasi darat bagi masyarakat Kiura, termasuk membuka trayek angkutan Timika–Kali Kilo 145 pada ruas jalan Timika–Deiyai.

Gobai menilai langkah ini strategis karena pembangunan jalan hampir rampung, hanya menyisakan sekitar 25 km lagi sebelum koneksi penuh dari Timika menuju Deiyai bahkan hingga Nabire.

“Ini peluang besar untuk trayek perintis. Ketika jalan terhubung sepenuhnya, manfaat ekonominya langsung dirasakan masyarakat,” ujar Gobai.

Selain itu, ia mengingatkan masyarakat di sepanjang jalur Iwaka–Kiura hingga Deiyai agar tidak menjual tanah kepada pihak manapun, sebab kawasan tersebut berpotensi menjadi lumbung pangan lokal yang mampu memasok ubi, sagu, keladi, rica, tomat, sayuran, dan buah-buahan ke Timika, Deiyai, maupun Nabire.

“Tanah adalah kekuatan ekonomi masyarakat Papua. Jika dipertahankan, tanah itu akan menjadi modal masa depan,” tandasnya.

Gobai menutup pernyataannya dengan meminta pemerintah pusat dan daerah bergerak cepat memastikan layanan dasar terpenuhi dan transportasi dibuka, sehingga kehidupan ekonomi masyarakat perbatasan dapat meningkat secara nyata. [*].

Redaksi Tomei

Recent Posts

LPMI Sorong Rayakan Campus Christmas, Wali Kota Sampaikan Empat Pesan Natal

SORONG, TOMEI.ID | Lembaga Pelayanan Mahasiswa Indonesia (LPMI) Perwakilan Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya,…

7 jam ago

LPPD Papua Tengah Selenggarakan Rapat Konsultasi Menuju Pesparawi Nasional 2026

NABIRE, TOMEI.ID | Lembaga Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejawi Daerah (LPPD) Provinsi Papua Tengah menyelenggarakan…

8 jam ago

Satpol PP Dogiyai Gelar Lomba Paduan Suara dan Panca Pra Satya Natal 2025

DOGIYAI, TOMEI.ID | Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Dogiyai menyelenggarakan Lomba Paduan…

8 jam ago

Persipuncak Chartensz Kokohkan Reputasi Sebagai Tim Unggulan Papua Tengah

NABIRE, TOMEI.ID | Persipuncak Chartensz kembali menegaskan dominasinya di kancah sepakbola Papua Tengah setelah menjuarai…

8 jam ago

200 Peserta Ikuti Seminar Jaringan Doa Regional Papua Barat Daya, Kesehatan Jadi Fokus Kemitraan Lintas Lembaga

SORONG, TOMEI.ID | Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat Daya, melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) kembali menegaskan…

12 jam ago

Pemprov Papua Tengah Buka Sosialisasi Persiapan Perhitungan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Tingkat Provinsi

NABIRE, TOMEI.ID | Pemerintah Provinsi Papua Tengah melalui Staf Ahli I Bidang Pemerintahan, Hukum, dan…

13 jam ago