DPR Papua Tengah Gelar Paripurna laporan Perlindungan Warga Sipil dan Blok Wabu

NABIRE, TOMEI.ID | Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Provinsi Papua Tengah menggelar Rapat Paripurna Laporan Hasil Panitia Khusus (Pansus) Kemanusiaan dan Laporan Hasil Tim Advokasi Blok Wabu di Ruang Utama DPR Papua Tengah, Senin (15/12/2025).

Laporan komprehensif dari kedua tim tersebut secara resmi diterima oleh perwakilan Pemerintah Provinsi Papua Tengah, Ukkas, beserta jajaran terkait, sebagai bentuk pengakuan atas kerja keras dan koordinasi lintas pihak.

Ketua DPR Provinsi Papua Tengah, Delius Tabuni, dalam pidatonya mendesak pemerintah dan aparat keamanan untuk segera menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan. Fokus utama laporan ini mencakup isu pengungsian warga sipil akibat konflik bersenjata, perlindungan hak asasi manusia (HAM) bagi kelompok rentan, serta penolakan investasi dan eksplorasi Blok Wabu di Kabupaten Intan Jaya.

Keberpihakan DPR Terhadap Korban Konflik
Tabuni menegaskan posisi lembaga legislatif bahwa DPR tidak boleh diam atau abai terhadap penderitaan rakyat sendiri.

“Negara melalui seluruh perangkatnya memiliki kewajiban konstitusional untuk melindungi hak seluruh warga negara, menjamin rasa aman dan nyaman, serta memastikan terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat adat tanpa diskriminasi,” ujarnya.

Pansus Kemanusiaan, kata Tabuni, merupakan bentuk keberpihakan DPR terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Tim ini telah melakukan berbagai langkah, mulai dari peninjauan lapangan, dialog dengan masyarakat pengungsi, pendataan korban, hingga berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan pihak terkait di tiga kabupaten terdampak: Puncak, Intan Jaya, dan Dogiyai.

“Semua ini dilakukan untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil tidak mengabaikan hak korban dalam konteks konflik bersenjata antara TNI-Polri dan TPNPB. Warga sipil tidak boleh menjadi korban,” tegasnya.

Delius menekankan bahwa pendekatan keamanan harus selalu disertai pendekatan kemanusiaan, dialog, dan penghormatan HAM. Penanganan pengungsi harus dilakukan secara bermartabat, berkelanjutan, serta menjamin akses terhadap pangan, kesehatan, pendidikan, dan tempat tinggal yang layak.

Terkait isu Blok Wabu, Tim Advokasi Penolakan Intervensi dan Eksplorasi telah melakukan pertemuan bersama mahasiswa, kaum intelektual, dan perwakilan masyarakat dengan Menteri SDM, yang difasilitasi oleh DPR RI pada 2 Oktober lalu.

Laporan advokasi ini diharapkan dapat menjawab ketimpangan informasi yang berkembang di masyarakat untuk menghindari spekulasi liar yang berpotensi mengganggu stabilitas daerah.

Atas nama pimpinan DPR Papua Tengah, Tabuni menyampaikan terima kasih kepada Gubernur Papua Tengah, aparat kepolisian, para bupati, anggota DPRK Puncak, Intan Jaya, Dogiyai, dan seluruh stakeholder yang mendukung proses ini.

“Saya juga mengapresiasi kerja keras, keberanian, ketulusan, dan dedikasi Panitia Khusus Kemanusiaan dan Tim Advokasi Blok Wabu, yang bekerja di tengah situasi sulit dengan waktu yang terbatas,” katanya.

Melalui rapat paripurna ini, DPR Papua Tengah berharap agar rekomendasi yang dihasilkan tidak hanya menjadi dokumen formal, tetapi benar-benar ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah, aparat keamanan, dan seluruh pemangku kepentingan.

“Kami mendorong adanya kebijakan yang berpihak pada korban, terutama pada pemulihan trauma, rekonsiliasi sosial, serta upaya penciptaan perdamaian yang berkeadilan dan bermartabat di tanah Papua Tengah,” tutup Tabuni, seraya menyampaikan apresiasi tinggi kepada seluruh pihak dan tim yang terlibat atas kerja keras mereka. [*].