Wakil Ketua III DPR Papua Tengah, Bekies Sony Kogoya memberikan keterangan kepada awak media usai pelantikan anggota DPR Papua Tengah melalui jalur Otonomi Khusus dan pengganti antar waktu dari Partai Hanura di Kantor DPR Papua Tengah, Nabire, Selasa (27/5/2025). (Foto: Redaksi TOMEI.ID).
NABIRE, TOMEI.ID | DPR Papua Tengah melalui Komisi I yang membidangi urusan pemerintahan tengah mempersiapkan langkah konkrit untuk merespon situasi kemanusiaan yang terjadi di wilayah terdampak konflik seperti Kabupaten Intan Jaya, Puncak, dan Dogiyai.
Wakil Ketua III DPR Papua Tengah, Bekies Sony Kogoya, menjelaskan setelah rampungnya proses pelantikan seluruh anggota DPR Papua Tengah, termasuk dari jalur Otonomi Khusus dan partai politik, DPR Papua Tengah kini beranggotakan 65 orang. Dengan kelengkapan struktur tersebut, DPR siap mengambil langkah nyata melalui pembentukan Tim Khusus (Timsus) Kemanusiaan.
“Kami telah mendiskusikan secara internal, dan besok kami bersama anggota DPR dari daerah pemilihan Intan Jaya dan Puncak akan mulai melakukan koordinasi untuk kunjungan kerja ke daerah-daerah tersebut. Fokus utama kami adalah menyelamatkan masyarakat dan menangani persoalan pengungsian yang terjadi akibat konflik bersenjata,” ujar Sony Kogoya.
baca juga : 12 Anggota DPR Papua Tengah Jalur Otsus Dilantik, Ini Pesan Wagub Deinas Geley
Tim ini akan bekerja lintas komisi bersama mitra Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten. Koordinasi dengan aparat keamanan seperti TNI dan Polri, serta Forkopimda setempat, juga akan dilakukan untuk memastikan langkah yang diambil bersifat kolaboratif dan menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
“Kami sudah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan jajaran terkait. Kami juga telah berdiskusi dengan Wakil Gubernur Papua Tengah, Sekretaris Daerah, dan seluruh unsur pimpinan DPR. Tujuan kami adalah memastikan penanganan kemanusiaan menjadi prioritas utama,” jelasnya.
DPR Papua Tengah juga mendorong kepala daerah di wilayah terdampak konflik agar segera mengajukan status tanggap darurat melalui surat keputusan (SK) kepada Gubernur Papua Tengah. SK tersebut menjadi dasar penyediaan bantuan logistik dan pelayanan dasar bagi masyarakat yang saat ini mengungsi ke wilayah seperti Nabire, Timika, dan Jayapura.
“Kami mengutamakan keselamatan masyarakat dahulu. Setelah itu, kami akan duduk bersama dengan unsur keamanan dan tokoh masyarakat untuk mencari solusi jangka panjang terkait stabilitas keamanan,” tambahnya.
Bantuan kemanusiaan yang akan disiapkan mencakup kebutuhan dasar seperti sembako, perlindungan anak dan perempuan, serta layanan kesehatan. Pendataan terhadap pengungsi juga akan dilakukan untuk memetakan kebutuhan secara menyeluruh dan memastikan distribusi bantuan tepat sasaran.
Dengan langkah ini, DPR Papua Tengah menegaskan komitmennya untuk hadir di tengah masyarakat, mengawal aspirasi, dan bertindak sebagai garda terdepan dalam menjamin rasa aman dan hak hidup warga di wilayah konflik. [*]
JAKARTA, TOMEI.ID | Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk, meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua…
DOGIYAI, TOMEI.ID | Memasuki usia ke-54 tahun, Pemuda Kelompok Sinar Bintang Daud meneguhkan komitmen untuk…
NABIRE, TOMEI.ID | Ketua DPRK Nabire, Nanci Karolin Worabay, menegaskan dirinya bukan pihak yang meminta…
JAYAPURA, TOMEI.ID | Solidaritas Merauke mendesak pemerintah menghentikan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) pangan dan…
NABIRE, TOMEI.ID | Seorang wartawan Mitrapol.com, Stefatunus Tawas, diminta meninggalkan ruang Rapat Dengar Pendapat (RDP)…
JAYAPURA, TOMEI.ID | Lembaga Bantuan Hukum Papua (LBH Papua) melaporkan dugaan penganiayaan terhadap Ketua Majelis…