Eskalasi Konflik Bersenjata Papua Januari 2026 Picu Pengungsian Warga Sipil

NABIRE, TOMEI.ID | Manajemen Markas Pusat KOMNAS TPNPB-OPM merilis pernyataan resmi terkait peningkatan intensitas konflik bersenjata antara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat dan aparat militer Indonesia sepanjang Januari 2026 di sejumlah wilayah Tanah Papua.

Dalam keterangan tertulis tersebut, wilayah yang dilaporkan mengalami eskalasi pertempuran meliputi Yahukimo, Intan Jaya, Puncak Ilaga, Paniai, Nduga, serta sejumlah daerah lain yang dikategorikan sebagai zona konflik. Pihak TPNPB menyebut situasi tersebut merupakan bagian dari konflik politik berkepanjangan yang telah berlangsung sejak dekade 1960-an dan hingga kini belum mencapai penyelesaian menyeluruh.

Rilis itu juga menyoroti dampak langsung terhadap warga sipil. Ratusan penduduk dari sejumlah distrik di Yahukimo, Intan Jaya, Puncak Ilaga, dan Nduga dilaporkan terpaksa meninggalkan tempat tinggal akibat meningkatnya operasi militer dan kontak senjata. Hingga kini, jumlah pasti warga yang mengungsi masih dalam proses pendataan.

Selain perpindahan penduduk, dilaporkan pula kerusakan terhadap fasilitas sipil, termasuk rumah warga, kendaraan, alat berat, serta bangunan gereja. Dalam rilis tersebut juga disebutkan penggunaan drone dan helikopter dalam operasi militer di beberapa wilayah konflik.

Situasi keamanan yang tidak menentu memperlihatkan tingginya kerentanan masyarakat di wilayah pedalaman Papua yang secara geografis memiliki keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan distribusi logistik. Kondisi tersebut berpotensi memperburuk situasi sosial-ekonomi warga terdampak.

Manajemen Markas Pusat KOMNAS TPNPB-OPM menyatakan bahwa sejak Januari 2025 hingga Januari 2026 terdapat korban jiwa dan luka-luka di kedua belah pihak. Dalam rilis disebutkan tiga anggota TPNPB meninggal dunia dan dua lainnya mengalami luka-luka, sementara beberapa lainnya dilaporkan wafat akibat kondisi kesehatan di markas.

Di sisi lain, pernyataan tersebut juga mengklaim adanya korban di pihak aparat keamanan Indonesia serta insiden perampasan dan penyitaan senjata selama operasi berlangsung. Selain korban akibat kontak senjata, laporan itu turut mencatat adanya warga sipil yang meninggal dunia akibat banjir dan longsor ketika mengungsi dari wilayah konflik.

Hingga berita ini disusun, belum terdapat pernyataan resmi dari pihak TNI maupun pemerintah pusat terkait rincian klaim yang disampaikan dalam siaran pers tersebut.

Dalam rilisnya, Manajemen Markas Pusat KOMNAS TPNPB-OPM menyerukan perhatian Presiden Republik Indonesia, lembaga internasional seperti Dewan HAM PBB dan Dewan Keamanan PBB, serta organisasi kemanusiaan nasional dan internasional terhadap situasi yang berkembang di Papua.

Pernyataan tersebut juga memuat sikap organisasi terkait kemungkinan peningkatan operasi di sejumlah wilayah yang mereka sebut sebagai daerah pertahanan.

Perkembangan situasi keamanan di Papua masih bersifat dinamis. Di tengah eskalasi konflik yang dilaporkan, perlindungan terhadap warga sipil serta upaya mendorong pendekatan dialogis dinilai menjadi aspek krusial guna mencegah meluasnya dampak kemanusiaan dan menjaga stabilitas kawasan.

Siaran pers resmi tersebut ditandatangani oleh juru bicara Sebby Sambom bersama Panglima Tinggi Goliath Tabuni, Wakil Panglima Melkisedek Awom, Kepala Staf Umum Terianus Satto, serta Komandan Operasi Umum Lekagak Telenggen.[*].