FIM-WP Manokwari Soroti Pendidikan di Papua, Dorong Pendidikan Gratis dan Kritik Program MBG

MANOKWARI, TOMEI.ID | Forum Independen Mahasiswa West Papua (FIM-WP) Komite Pimpinan Kota (KPK) Wilayah Manokwari menggelar diskusi pada Senin (17/8/2026), dengan membahas sejumlah persoalan Papua, mulai dari sejarah, pelaksanaan Otonomi Khusus (Otsus), pendidikan, hingga berbagai kebijakan pemerintah yang diterapkan di Tanah Papua.

Diskusi tersebut menjadi ruang bagi FIM-WP Wilayah Manokwari untuk menyampaikan pandangan organisasi mengenai berbagai persoalan yang dinilai masih membutuhkan perhatian serius, khususnya menyangkut akses pendidikan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah di Papua.

Salah satu isu yang mendapat perhatian ialah kondisi pendidikan. FIM-WP mendorong adanya kebijakan pendidikan gratis di Tanah Papua dan mengajak pelajar serta mahasiswa membangun kesadaran mengenai persoalan pendidikan di lingkungan masing-masing.

Ketua FIM-WP Wilayah Manokwari, Nebot Widigipa, mengatakan pihaknya mendorong pelajar, mahasiswa, dan masyarakat untuk memperkuat kesadaran serta mempersiapkan konsolidasi dalam menyuarakan tuntutan terkait pendidikan.

“Kami dari Forum Independen Mahasiswa West Papua (FIM-WP) Wilayah Manokwari mengimbau kepada seluruh rakyat Papua mempersiapkan diri dan membangun kesadaran di setiap tempat tinggal untuk menuju aksi tuntutan pendidikan gratis dan penolakan makanan bergizi gratis MBG di atas tanah Papua,” kata Nebot.

Selain pendidikan, FIM-WP juga menyampaikan sikap kritis terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Papua. Organisasi tersebut menyatakan menolak pelaksanaan program tersebut dan meminta pemerintah memberikan perhatian lebih besar terhadap persoalan pendidikan yang menurut mereka masih membutuhkan penyelesaian.

FIM-WP juga menyoroti pengelolaan dana Otsus untuk sektor pendidikan. Dalam diskusi tersebut, organisasi mahasiswa itu menyampaikan sejumlah kritik mengenai tata kelola dan transparansi anggaran, ketepatan sasaran penggunaan dana, persoalan regulasi, serta keberlanjutan sejumlah program pendidikan.

Namun, berbagai penilaian tersebut merupakan pandangan dan sikap FIM-WP yang disampaikan dalam forum diskusi. Untuk menjaga keberimbangan pemberitaan, penjelasan dari pemerintah mengenai pengelolaan dana Otsus pendidikan dan pelaksanaan program MBG perlu dikonfirmasi kepada instansi terkait.

Bahas sejarah dan politik Papua

Diskusi juga membahas sejarah Papua serta narasi mengenai keterlibatan orang Papua dalam perjalanan sejarah Indonesia. Sejumlah tokoh Papua, di antaranya Frans Kaisiepo, Silas Papare, dan Marthen Indey, turut menjadi bagian dari pembahasan.

Dalam forum tersebut, FIM-WP Wilayah Manokwari menyampaikan pandangan politik organisasi yang menolak integrasi Papua ke dalam Republik Indonesia.
Pernyataan tersebut ditempatkan sebagai sikap politik FIM-WP, bukan sebagai kesimpulan faktual mengenai status politik Papua.

Dalam konteks pemberitaan, pernyataan tersebut penting disampaikan dengan atribusi yang jelas agar pembaca dapat membedakan antara pendapat organisasi dan fakta yang telah terverifikasi.

Soroti kebijakan pemerintah

FIM-WP Wilayah Mnukwar juga menyampaikan kritik terhadap sejumlah kebijakan pemerintah pusat yang diterapkan di Papua. Organisasi tersebut menilai sebagian kebijakan belum sepenuhnya menjawab kebutuhan masyarakat Papua.

Menurut FIM-WP, persoalan pendidikan perlu ditempatkan sebagai salah satu prioritas dalam pembangunan Papua, terutama berkaitan dengan akses, pembiayaan, kualitas pendidikan, serta keberlanjutan program bagi masyarakat.

Karena itu, organisasi tersebut mendorong pelajar, mahasiswa, dan masyarakat untuk terlibat dalam menyampaikan aspirasi secara terorganisasi serta menggunakan ruang demokrasi untuk menyuarakan persoalan yang mereka anggap penting.

Nebot mengatakan FIM-WP Wilayah Manokwari akan terus menyuarakan persoalan pendidikan dan berbagai kebijakan pemerintah yang dinilai perlu mendapatkan perhatian lebih serius.

Menurutnya, kesadaran masyarakat menjadi bagian penting dalam mendorong pembahasan mengenai masa depan pendidikan di Papua, termasuk tuntutan pendidikan gratis dan sikap organisasi terhadap program MBG.

Dorong ruang dialog

Di tengah beragam pandangan mengenai kebijakan pemerintah di Papua, penyampaian aspirasi melalui diskusi dan forum terbuka menjadi bagian dari ruang demokrasi. Namun, setiap tuntutan dan kritik tetap perlu disampaikan secara damai serta berdasarkan data dan ketentuan hukum yang berlaku.

FIM-WP Wilayah Manokwari berharap persoalan pendidikan, pengelolaan dana Otsus, dan kebijakan pemerintah di Papua mendapat perhatian lebih serius dari pemangku kepentingan.

Pada akhirnya, diskusi tersebut tidak hanya menjadi ruang menyampaikan kritik, tetapi juga memperlihatkan adanya tuntutan dari kelompok mahasiswa agar persoalan pendidikan di Papua dibahas secara terbuka, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. [*].