Finsen Mayor: Papua Butuh Dialog, Bukan Lembaga Gemuk

JAKARTA, TOMEI.ID | Senator Republik Indonesia dari daerah pemilihan Papua Barat Daya, Paul Finsen Mayor, menegaskan pembangunan di Tanah Papua tidak memerlukan lembaga baru yang gemuk dan birokratis, melainkan kepemimpinan yang mau mendengar langsung aspirasi rakyat Papua.

“Presiden tinggal tanya saja, masyarakat Papua maunya apa? Sawit atau sagu? Itu harus dibicarakan langsung,” ujar Finsen Mayor, dalam siaran pers tertulis yang disampaikan Minggu malam dan diterima redaksi Senin (19/1/2026).

Finsen Mayor menilai problem Papua bukan karena kekurangan lembaga, melainkan tidak adanya ruang dialog yang jujur, tulus, dan setara antara negara dan rakyat Papua. Finsen Mayor menekankan, selama ini pembangunan di Papua terjebak pada logika struktural yang gemuk, birokratis, dan sarat kepentingan politik, tetapi miskin fungsi nyata bagi masyarakat adat.

Finsen Mayor secara khusus mengkritik keras pembentukan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (KEP OKP) yang dipimpin Felix Wanggai.

“Sejak awal lembaganya ganti-ganti nama. Strukturnya makin gemuk, tapi fungsinya tidak terasa, hanya menambah birokrasi tanpa hasil nyata bagi rakyat,” kata Finsen Mayor.

Pembentukan lembaga baru, menurut Finsen Mayor, justru kontraproduktif, terutama ketika negara sedang melakukan efisiensi dan pemangkasan anggaran, serta mengabaikan kebutuhan nyata masyarakat Papua.

Finsen Mayor menekankan bahwa terlalu banyak institusi dikirim Jakarta untuk mengurus Papua, tanpa koordinasi jelas dan akuntabilitas publik, sehingga justru menimbulkan kebingungan dan tumpang tindih tugas.

“Hanya terlihat koordinasi, makan-makan, rapat-rapat. Apa output-nya? Tidak jelas, membuang waktu dan anggaran rakyat secara sia-sia,” tegas Finsen Mayor.

Sebagai solusi, Finsen Mayor mengusulkan pembentukan Menteri Koordinator Percepatan Pembangunan Papua, karena menurut Finsen Mayor masalah Papua terlalu kompleks untuk ditangani badan yang kewenangannya terbatas.

“Papua itu butuh Menko. Bukan simbol. Bukan wakil. Harus setingkat menteri, dengan kewenangan penuh mengatur pembangunan dan kebijakan strategis daerah,” tegasnya.

Finsen Mayor bahkan menyarankan pembentukan Menko Otonomi Khusus yang mengoordinasikan wilayah khusus seperti Papua, Aceh, DKI Jakarta, dan Yogyakarta, agar kebijakan pembangunan lebih kontekstual dan tidak seragam, serta lebih responsif terhadap kebutuhan setiap daerah.

Guna menjamin dialog yang objektif, Finsen Mayor mendorong BRIN (sebelumnya LIPI) memetakan tokoh-tokoh Papua yang layak diajak bicara secara serius dan kredibel.

“Akademisi BRIN melihat Papua secara lurus, objektif, bukan berdasarkan kepentingan politik, tetapi demi kepentingan rakyat Papua,” ucap Finsen Mayor.

Beberapa tokoh yang disebutnya antara lain Ikrar Nusa Bhakti dan Adriana Elizabeth, yang dianggap memahami situasi Papua secara mendalam dan memiliki pengalaman nyata dalam pembangunan daerah.

Finsen Mayor menegaskan bahwa kritiknya lahir dari tanggung jawab moral sebagai senator dan pemimpin adat yang dipercaya rakyat sepenuhnya. Selain sebagai anggota DPD RI, Finsen Mayor adalah Mananwir, pemimpin adat tertinggi dengan mandat seumur hidup.

“Saya disumpah pakai kitab suci. Kalau saya tidak bicara jujur, Tuhan Yesus marah, dan rakyat Papua akan dirugikan secara nyata serta tidak mendapatkan keadilan,” kata Finsen Mayor.

Menurut Finsen Mayor, pemerintah pusat selama ini “buta dan tuli” terhadap Papua. Strategi pembangunan seragam tidak hanya gagal, tapi juga menimbulkan penderitaan baru, terbukti sejak Operasi Koteka 1975, hingga menimbulkan ketidakadilan struktural.

“Papua tidak bisa dibangun dengan pendekatan yang disamakan dengan daerah lain, karena budaya, kebutuhan, dan tantangannya sangat berbeda, serta kebijakan seragam hanya memperparah kesenjangan dan penderitaan rakyat,” tegas Finsen Mayor.

Meski tegas mengkritik, Finsen Mayor percaya Presiden Prabowo Subianto adalah negarawan tulus yang bersedia mendengar. Ia menekankan pentingnya Presiden membuka ruang dialog langsung dengan perwakilan rakyat Papua, tanpa perantara politik, demi masa depan Papua dan Indonesia menuju 2045.

“Indonesia emas hanya tercapai jika suara rakyat dari semua daerah, termasuk Papua, benar-benar didengar dan dijadikan dasar kebijakan pemerintah yang adil dan merata,” pungkas Finsen Mayor. [*].